Oleh: Hamsyah HD Hari ini, 30 Juli 2026, bangsa Indonesia memperingati Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Di kota-kota besar, ikrar itu diucapkan di lapangan megah dengan pengeras suara dan seragam baru yang mengkilap. Namun di Dusun Tandipura, Desa Binuang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, ikrar itu diucapkan dalam sunyi — di bawah cahaya pelita. Video viral 25 Juli lalu masih membekas. Dua pemuda harus mendorong motor di lumpur sedalam betis hanya untuk sampai ke dusun yang berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut itu. Jawaban warga begitu datar: “Kami memang belum pernah dapat listrik sejak dulu.” Penerangan hanya mengandalkan…
Penulis: Publik News
Publiknews.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang, Jawa Tengah. Salah satu tersangka merupakan oknum staf administrasi KPK yang diduga terlibat dalam skema pengurusan perkara. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan empat tersangka tersebut adalah AWI, Bupati Pemalang periode 2025–2030; GHA, orang kepercayaan bupati; LBS, pihak swasta; dan DIS, staf administrasi di KPK. “Keempatnya telah ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 29 Juli hingga 17 Agustus 2026, di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK,” ungkap Budi, dalam keterangan, Kamis (30/7/2026).…
Publik news.co.id, Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menjelaskan kebijakan menaikkan besaran tunjangan kinerja (tukin) tidak hanya diberikan kepada prajurit TNI, tetapi juga kepada guru, dosen, dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Prasetyo menjelaskan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) kepada pegawai di beberapa instansi itu diberikan setelah mempertimbangkan tidak adanya kenaikan/penyesuaian besaran tukin dalam beberapa tahun terakhir. “Di seluruh kementerian dan lembaga itu ada yang disebut dengan tunjangan kinerja, yang memang besarannya berbeda-beda. Ada beberapa yang kemudian, oleh karena pertimbangan tertentu itu diberikan kebijakan untuk dilakukan kenaikan setelah sekian tahun tidak pernah naik.…
POLMAN, publiknews.co.id – Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Jupri Mahmud, S.E., yang juga merupakan Anggota Komite IV DPD RI, menggelar reses dan temu sapa bersama pelaku UMKM di Pasar Mapilli Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Senin (28/07/2026). Kegiatan tersebut didampingi Kepala Desa Mapilli Barat, Darwis, dan dihadiri puluhan pedagang serta pelaku usaha kecil di pasar tradisional tersebut. Dalam wawancara bersama Redaksi publiknews.co.id, Senator Jupri Mahmud menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari agenda Masa Reses DPD RI yang berlangsung pada 15 Juli hingga 3 Agustus 2026. “Ini terkait dengan kegiatan kami, ini kan masa reses dari…
POLEWALI MANDAR, publiknews.co.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Sulawesi Barat, Senator Jufri Mahmud melakukan temu sapa dan menyerap aspirasi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Pasar Desa Mapilli Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Selasa [28/7/2026]. Kegiatan reses tersebut berlangsung hangat dan penuh antusiasme warga pasar. Senator Jupri Mahmud hadir didampingi Kepala Desa Mapilli Barat, Darwis, serta Ketua DPD Desa Mapilli Barat. Dalam dialog tersebut, salah seorang pelaku UMKM menyampaikan harapan agar pemerintah lebih memperhatikan kebersihan lingkungan pasar, terutama pengelolaan sampah dan sanitasi yang dinilai masih kurang maksimal. Menanggapi aspirasi tersebut, Senator Jufri Mahmud merespon…
Polman, Publiknews.co.id – Drama dugaan selisih honor di SDN 003 Kandeapi, Kecamatan Tinambung, Polewali Mandar kian memanas dan saling bantah antara kepala sekolah dan operator. Setelah Dinas Pendidikan bergerak cepat dan Kepsek hanya menjawab “Terima kasih informasinya”, Kepala SDN 003 Kandeapi akhirnya memberikan klarifikasi lanjutan, Senin (28/7/2026) sore. Kepsek menyebut honor yang diberikan sudah sesuai kinerja operator tersebut. “Operator Layanan Operasional di sekolah ‘dia’ tidak bertugas sesuai TUPOKSINYA. Penggajian yang kami berikan itu sudah sesuai dengan kinerjanya di sekolah, yang hanya datang duduk di kantin sekolah. Selain itu sering menolak apabila dikasih tugas dengan alasan ada kegiatan luar,” ungkap Kepsek…
Polman, Publiknews.co.id – Buntut pemberitaan terkait dugaan selisih honor operator di SD Negeri 003 Kandeapi, Kecamatan Tinambung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Polewali Mandar bergerak cepat. Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dikbud Polman, Ilyas, yang didampingi Kasi BOS SD, Made Ali, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (28/7/2026) siang, merespon serius aduan tersebut. Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Polman. Foto: Hamsyah HD Ia menegaskan persoalan honor tenaga kependidikan tersebut menjadi atensi dan perlu evaluasi segera. “Kami sangat merespon laporan ini. Persoalan ini sangat urgent dan perlu evaluasi. Besok kami akan segera memanggil dan mendatangi sekolah tersebut…
Polman, publiknews.co.id – Terkait dugaan selisih pembayaran honor operator di SD Negeri 003 Kandeapi, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Kepala Sekolah akhirnya memberikan respon. Berdasarkan dokumen yang diterima redaksi, operator layanan operasional berinisial H tercatat menerima honor periode April-Juni 2026 sebesar Rp. 450.000 sesuai Kwitansi Nomor 05/BOS/BPU49/TW.2/2026. Namun H mengaku hanya menerima Rp. 300.000 secara tunai. Kejanggalan terlihat dari Rekening Koran BOS SDN 003 Kandeapi tanggal 11 Mei 2026, dimana empat tenaga lainnya dibayarkan via transfer CMS, sementara H dibayar tunai. Saat dikonfirmasi redaksi melalui WhatsApp sejak Minggu, 27 Juli 2026, Kepala SDN 003 Kandeapi, M.I.H., S.Pd., M.Pd., pada awalnya…
Penulis: Haduade Channel Jika di pusat Kota Polewali lampu jalan sudah pakai LED dan kafe sudah pakai wifi 100 Mbps, di Dusun Tandipura, Desa Binuang, Kecamatan Binuang, Polman, malam masih ditemani pelita. Video yang viral 25 Juli kemarin itu bukan konten settingan. Dua pemuda harus mendorong motor di lumpur sedalam betis hanya untuk sampai ke dusun yang berada di ketinggian 1.200 MDPL. Sesampainya di sana, warga bilang santai: “Kami memang belum pernah dapat listrik sejak dulu.” Yang mereka punya hanya genset kecil pakai solar. Tidak semua rumah punya. Solarnya mahal, harus beli ke bawah dengan medan yang sama rusaknya. Ironisnya,…
Majene, publiknews.co.id — Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Cabang Majene mengecam keras tindakan Kepolisian Resor (Polres) Mamasa yang menangkap dua warga Salurano saat aksi penolakan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Salurano. Ketua PERMAHI Cabang Majene, Gilang, menilai penangkapan tersebut merupakan bentuk kriminalisasi terhadap warga yang tengah menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat di muka umum. “Kami mendesak Kapolda Sulawesi Barat agar segera membebaskan dua warga Salurano yang ditangkap dalam aksi penolakan TPA. Kami menilai penangkapan tersebut tidak memenuhi unsur delik pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, serta dilakukan tanpa melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang semestinya sebagaimana diatur dalam KUHAP,” tegas…