Close Menu
Publik NewsPublik News
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Publik NewsPublik News
    • Home
    • News
    • Nasional
    • DAERAH
    • Pemerintah
    • Politik
    • Ekonomi
    • Hukum
    • OPINI
    • Kesehatan
    • Pendidikan
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Publik NewsPublik News
    • Home
    • News
    • Nasional
    • DAERAH
    • Pemerintah
    • Politik
    • Ekonomi
    • Hukum
    • OPINI
    • Kesehatan
    • Pendidikan
    Beranda » Blog » KPK OTT Bupati Pemalang, Empat Tersangka Ditahan dalam Kasus Dugaan Pemerasan
    Hukum

    KPK OTT Bupati Pemalang, Empat Tersangka Ditahan dalam Kasus Dugaan Pemerasan

    Juli 30, 2026
    Facebook WhatsApp Twitter Telegram
    Share
    Facebook WhatsApp Twitter Email

    Publiknews.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang, Jawa Tengah. Salah satu tersangka merupakan oknum staf administrasi KPK yang diduga terlibat dalam skema pengurusan perkara.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan empat tersangka tersebut adalah AWI, Bupati Pemalang periode 2025–2030; GHA, orang kepercayaan bupati; LBS, pihak swasta; dan DIS, staf administrasi di KPK. “Keempatnya telah ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 29 Juli hingga 17 Agustus 2026, di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK,” ungkap Budi, dalam keterangan, Kamis (30/7/2026).

    Kasus ini terungkap ketika KPK melakukan penyelidikan tertutup terkait dugaan suap jual beli jabatan dan pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemkab Pemalang. Dalam proses penyelidikan tersebut, tim penyidik menemukan dugaan tindak pidana lain berupa praktik pemerasan yang diduga dilakukan AWI bersama GHA terhadap sejumlah kepala perangkat daerah maupun pihak swasta atau rekanan pemerintah.

    Menurut Budi, AWI diduga menggunakan GHA untuk meminta sejumlah uang kepada para pihak tersebut guna memenuhi kepentingan pribadi. “Dari hasil pengumpulan dana tersebut, GHA diduga berhasil menghimpun uang sekitar Rp1,98 miliar,” terangnya.

    Lanjutnya, penyidikan KPK mengungkap sebagian dana yang telah dikumpulkan diduga digunakan untuk mengurus penyelesaian perkara korupsi yang menyeret nama Bupati Pemalang melalui oknum di lingkungan KPK.

    Dalam konstruksi perkara, GHA terlebih dahulu diperkenalkan kepada LBS melalui seorang perantara. Selanjutnya, AWI, GHA, dan LBS disebut melakukan tiga kali pertemuan di wilayah Magelang dan Semarang. Pada pertemuan tersebut, LBS diduga meminta uang sebesar Rp2 miliar dengan klaim dapat membantu menyelesaikan perkara yang sedang menjadi perhatian KPK.

    Setelah diyakinkan, AWI dan GHA menyepakati permintaan tersebut. Dari dana yang berhasil dikumpulkan, sekitar Rp1,2 miliar kemudian diserahkan kepada LBS. Sementara sisa dana yang belum tersalurkan masih didalami penyidik untuk mengetahui aliran dan penggunaannya.

    Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan 21 orang di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo untuk dimintai keterangan. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang dan aset lain dengan nilai keseluruhan mencapai sekitar Rp2,7 miliar.

    Budi menerangkan, atas perbuatannya, AWI dan GHA disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

    “Sementara itu, LBS bersama DIS disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,” ucapnya.

    KPK menegaskan penetapan tersangka terhadap oknum pegawai internal menunjukkan komitmen lembaga dalam menerapkan prinsip zero tolerance terhadap setiap bentuk tindak pidana korupsi, termasuk apabila melibatkan insan KPK sendiri.

    Kasus tersebut juga menjadi momentum evaluasi internal untuk memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan integritas pegawai, serta menutup celah penyalahgunaan kewenangan di lingkungan lembaga antirasuah.

    “KPK berkomitmen melakukan pembenahan melalui penguatan sistem maupun peningkatan integritas individu sebagai langkah mitigasi agar peristiwa serupa tidak kembali terulang,” ujar Budi Prasetyo.

    KPK memastikan penyidikan akan terus dikembangkan, termasuk menelusuri aliran sisa dana yang diduga berasal dari hasil pemerasan serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. (*)

    Bupati Pemalang KPK OTT
    Share. Facebook WhatsApp Telegram Email Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Catat Tanggalnya! 16-29 November Operasi Zebra Marano 2026, Polres Pasangkayu Sudah Siaga Penuh

    November 14, 2026 Hukum

    Tak Pandang Bulu, Propam Periksa Kelengkapan Kendaraan Anggota Polres Pasangkayu

    Oktober 29, 2026 Hukum

    Aksi Pagi Wakapolres Pasangkayu di Tengah Jalan, Pelajar Jadi Prioritas!

    Oktober 26, 2026 Hukum
    PUBLIK UPDATE

    Baru Sebulan Beroperasi, PT KJP Sumbang PAD Rp600 Juta, Target 2026 Tembus Rp33 Miliar

    Oktober 20, 2026

    Silaturahmi ke Bupati Pasangkayu, LSM-DRBI dan IJS Disambut Positif H. Yaumil Adj

    Oktober 19, 2026

    Kunjungi Sekretariat IJS, LSM-DRBI Pasangkayu Siap Bersinergi Jadi Kontrol Sosial Pembangunan

    Oktober 19, 2026

    Sapu Bersih Narkoba! Polres Pasangkayu Sisir Lokasi Nongkrong Remaja

    Oktober 18, 2026

    COMING SOON! NasDem Fest Siap Guncang Alun-Alun Kota Pasangkayu, Pesta Rakyat Musik dan UMKM

    Oktober 30, 2026
    INFO DESA
    Info Desa
    Info Desa Oktober 18, 2026

    DARI PENGABDIAN KE PENGABDIAN, MUHAMMAD K., SP MELANGKAH MENUJU PILKADES ONGKO

    Oktober 18, 2026 Info Desa

    Catatan: Abdul Rajab Abduh  Di balik langkah seorang pensiunan PNS menuju kontestasi kepala desa, ada…

    Galung Tuluk, Tradisi Maulid yang Tak Pernah Padam

    September 1, 2026

    Pemdes Bonne – Bonne Realisasikan Pembangunan Talud di Dusun Pullipe 

    Juli 31, 2026

    Ratusan Hektar Sawah Kekeringan di Polman, Bupati Siap Tangani

    Juli 30, 2026
    PUBLIK POPULAR
    banner iklan pasang disini
    PENERBIT : PT PUBLIK PERSADA MEDIA GROUP
    Logo Publik News
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Tentang Kami
    • Pedoman Siber
    • Redaksi
    • Publik News
    © 2026 PUBLIK NEWS by GUZTY.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.