Oleh: Hamsyah Haming Redaksi Publik News
Pasangkayu tidak kekurangan pekerjaan rumah. Dari persoalan infrastruktur, pelayanan kesehatan, kebutuhan air bersih, hingga pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan, masih banyak hal yang membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.
Kini, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2027 menjadi salah satu momentum penting untuk menjawab berbagai persoalan tersebut.
Namun, ada satu pertanyaan mendasar yang patut diajukan kepada pemerintah daerah dan DPRD: sejauh mana anggaran yang sedang dirancang benar-benar berpihak kepada kebutuhan masyarakat?
APBD bukan sekadar dokumen angka. Bukan pula sekadar rutinitas tahunan antara eksekutif dan legislatif. Di dalamnya terdapat harapan masyarakat tentang jalan yang layak, pelayanan kesehatan yang manusiawi, pendidikan yang berkualitas, air bersih yang tersedia, serta peluang ekonomi yang dapat dirasakan hingga pelosok desa.
Persetujuan fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD 2027 untuk melanjutkan pembahasan tentu merupakan bagian dari proses pemerintahan. Namun, persetujuan politik tidak boleh membuat fungsi pengawasan kehilangan ketajamannya.
Justru pada tahap pembahasan inilah DPRD harus memastikan setiap program memiliki urgensi, sasaran yang jelas, dan manfaat yang dapat diukur.
Jangan sampai program yang terlihat megah dalam dokumen anggaran justru mengalahkan kebutuhan dasar masyarakat yang setiap hari berhadapan dengan persoalan nyata.
Kita tidak sedang mengatakan bahwa pembangunan fisik tidak penting. Infrastruktur tetap dibutuhkan. Tetapi pembangunan tidak boleh hanya dinilai dari seberapa banyak proyek yang dikerjakan, melainkan dari seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat.
Persoalan pelayanan kesehatan, misalnya, tidak cukup dijawab dengan pembangunan gedung atau pengadaan fasilitas. Masyarakat juga membutuhkan tenaga kesehatan yang memadai, pelayanan yang cepat, ketersediaan obat, dan manajemen rumah sakit yang bertanggung jawab.
Begitu pula persoalan air bersih. Pembangunan sarana dan prasarana tidak akan berarti banyak apabila fasilitas yang dibangun tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Di sinilah pentingnya pengawasan, evaluasi, dan keterbukaan informasi kepada publik.
Pemerintah Kabupaten Pasangkayu tentu memiliki keterbatasan fiskal dan harus menentukan skala prioritas. Tetapi keterbatasan anggaran bukan alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat yang paling mendasar.
DPRD pun tidak boleh berhenti pada persetujuan formal. Setiap catatan dan kritik fraksi harus diterjemahkan menjadi koreksi nyata dalam pembahasan anggaran.
Masyarakat juga berhak mengetahui ke mana uang daerah dialokasikan, program apa yang diprioritaskan, wilayah mana yang menjadi sasaran pembangunan, serta bagaimana hasilnya akan diukur.
Keterbukaan bukan ancaman bagi pemerintah. Sebaliknya, keterbukaan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat.
Pasangkayu membutuhkan pembangunan yang tidak hanya terlihat di atas kertas, tetapi benar-benar terasa dalam kehidupan masyarakat.
Jangan sampai APBD 2027 menjadi sekadar kumpulan angka yang disepakati di ruang rapat, sementara masyarakat masih harus berjuang mendapatkan pelayanan dasar yang layak.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan pemerintah bukan diukur dari seberapa tebal dokumen anggaran yang disusun, melainkan dari seberapa besar manfaat anggaran itu kembali kepada rakyat.
Anggaran adalah uang rakyat. Maka, keberpihakannya harus dapat dirasakan oleh rakyat.
Publik News akan terus mengawal kebijakan pembangunan daerah sebagai bagian dari tanggung jawab pers terhadap kepentingan publik.