Oleh: Hamsyah Haming
Ada yang harus terus diingat oleh setiap pemegang kekuasaan: pembangunan bukan panggung untuk mempertontonkan keberhasilan pemerintah. Pembangunan adalah kewajiban untuk menghadirkan perubahan bagi rakyat.
Terlalu mudah berbicara tentang anggaran besar, program unggulan, proyek strategis, dan sederet capaian. Tetapi rakyat tidak hidup dari angka-angka di atas kertas.
Rakyat hidup dari jalan yang bisa dilewati. Dari harga kebutuhan yang terjangkau. Dari pekerjaan yang tersedia. Dari pelayanan publik yang tidak berbelit. Dari sekolah yang layak. Dari fasilitas kesehatan yang benar-benar bisa digunakan.
Karena itu, pemerintah jangan hanya sibuk menghitung berapa proyek yang selesai.
Hitung juga berapa banyak persoalan rakyat yang benar-benar selesai.
Di situlah ukuran sesungguhnya.
Kritik terhadap pembangunan bukan berarti masyarakat membenci pemerintah. Justru karena pembangunan menggunakan uang publik, maka publik memiliki hak untuk bertanya.
Uangnya dari mana? Digunakan untuk apa? Siapa yang mengerjakan? Berapa nilainya? Bagaimana kualitasnya? Dan apa manfaat akhirnya bagi masyarakat?
Pertanyaan seperti itu bukan gangguan.
Itu adalah bagian dari pengawasan.
Yang menjadi persoalan adalah ketika masyarakat hanya diminta percaya, sementara ruang untuk bertanya justru semakin sempit. Ketika keberhasilan lebih sering dipublikasikan daripada persoalan yang belum selesai. Ketika seremoni lebih cepat terlihat daripada dampak nyata.
Publik tidak membutuhkan pembangunan yang hanya bagus dalam dokumentasi.
Publik membutuhkan pembangunan yang terasa ketika kamera sudah dimatikan.
Jalan tetap harus bagus setelah pejabat meninggalkan lokasi. Sekolah tetap harus layak setelah acara peresmian selesai. Pelayanan publik tetap harus cepat ketika tidak ada wartawan yang meliput.
Di situlah integritas pembangunan diuji.
Maka pemerintah tidak perlu alergi terhadap kritik. Selama kritik dibangun dari data dan fakta, kritik justru dapat menjadi cermin untuk memperbaiki kebijakan.
Begitu pula media.
Media bukan corong kekuasaan. Tetapi media juga bukan mesin pembuat kegaduhan.
Tugas media adalah berdiri di tengah kepentingan publik: mengapresiasi yang benar, mengkritisi yang keliru, dan bertanya ketika ada sesuatu yang belum jelas.
Sebab rakyat bukan penonton pembangunan.
Rakyat adalah pemilik kepentingan terbesar dari setiap rupiah uang publik yang dibelanjakan.
Jangan sampai pembangunan terlihat megah dari kejauhan, tetapi ketika didekati rakyat justru masih menemukan persoalan yang sama.
Jangan hanya bangun proyeknya. Bangun pula kepercayaan rakyat.
Karena pada akhirnya, sejarah tidak akan hanya mencatat berapa banyak proyek yang dibangun.
Sejarah akan mencatat seberapa besar pembangunan itu mengubah kehidupan manusia.
Dan di sanalah Publik News akan terus mengambil posisi: tidak menjadi pengeras suara kekuasaan, tetapi juga tidak menjadi pemburu kesalahan.
Kami memilih menjadi mata publik—melihat, bertanya, mengawal, dan menyuarakan kepentingan masyarakat.