Oleh: Hamsyah Haming
Pimpinan Umum Publik News
Sebuah daerah tidak bisa disebut maju hanya karena gedung pemerintahan semakin megah, jalan semakin lebar, investasi semakin besar, atau angka pertumbuhan ekonomi terlihat bagus dalam laporan.
Ukuran kemajuan yang sesungguhnya jauh lebih sederhana: apakah kehidupan rakyat ikut membaik?
Pertanyaan itu penting, terutama bagi daerah yang dianugerahi kekayaan alam melimpah. Tanah yang luas, perkebunan, pertambangan, laut, pertanian, hingga berbagai potensi ekonomi lainnya seharusnya menjadi modal besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun jangan sampai kekayaan daerah hanya menjadi angka dalam dokumen perencanaan, sementara rakyat yang hidup di atas tanahnya sendiri justru masih kesulitan mendapatkan pekerjaan, modal usaha, pendidikan yang layak, pelayanan publik yang baik, dan akses ekonomi.
Rakyat jangan hanya dijadikan penonton.
Pemerintah tentu membutuhkan investasi. Dunia usaha juga membutuhkan kepastian. Pembangunan membutuhkan anggaran. Semua itu adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari.
Tetapi investasi bukan sekadar tentang berapa banyak perusahaan masuk.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: berapa besar manfaat yang kembali kepada masyarakat?
Berapa banyak tenaga kerja lokal yang terserap?
Berapa banyak UMKM lokal yang ikut tumbuh?
Berapa banyak pengusaha kecil yang mendapatkan ruang menjadi bagian dari rantai ekonomi?
Berapa besar kontribusi kegiatan ekonomi tersebut terhadap pendapatan daerah?
Dan yang tidak kalah penting, apakah pembangunan itu benar-benar menyentuh masyarakat sampai ke lapisan paling bawah?
Publik berhak bertanya.
Bertanya bukan berarti anti-investasi. Mengkritik bukan berarti anti-pemerintah. Mengawasi bukan berarti mencari kesalahan.
Justru sebaliknya.
Kontrol publik adalah bagian dari demokrasi.
Pemerintah yang bekerja dengan baik tidak perlu alergi terhadap pertanyaan. Kebijakan yang benar tidak perlu takut diperiksa. Program yang bermanfaat bagi rakyat justru akan semakin kuat ketika dibuka secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, setiap proyek pembangunan dan kebijakan ekonomi harus dilihat bukan hanya dari serapan anggaran atau seremoni peresmian.
Lihat dampaknya.
Lihat rakyatnya.
Lihat apakah setelah proyek selesai, masyarakat mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
Jangan sampai kita terlalu sibuk menghitung nilai investasi, tetapi lupa menghitung berapa banyak keluarga yang masih menunggu kesempatan untuk hidup lebih layak.
Jangan sampai kita bangga dengan kekayaan alam, tetapi masyarakat lokal hanya memperoleh pekerjaan berupah rendah tanpa kesempatan berkembang.
Jangan sampai pemerintah merasa pembangunan sudah selesai hanya karena sebuah proyek telah diresmikan.
Pembangunan tidak selesai ketika pita dipotong. Pembangunan selesai ketika manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat.
Inilah saatnya pemerintah daerah membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat lokal.
Anak-anak muda daerah harus diberi kesempatan. UMKM harus diberi akses. Pengusaha lokal jangan hanya menjadi penonton ketika proyek besar berjalan. Petani, nelayan, pekerja, dan masyarakat di sekitar kawasan investasi harus mendapatkan manfaat yang proporsional.
Sebab kekayaan daerah bukan milik segelintir kelompok.
Ia adalah amanah yang harus dikelola untuk kepentingan masyarakat.
Publik News berpandangan bahwa pemerintah tidak cukup hanya bekerja. Pemerintah juga harus mampu menjelaskan kepada publik untuk siapa pembangunan itu dilakukan dan siapa yang paling merasakan manfaatnya.
Di sinilah pentingnya pers.
Media bukan musuh pemerintah. Media juga bukan corong perusahaan.
Media adalah salah satu mata publik.
Ketika ada kebijakan yang baik, media wajib memberitakannya. Ketika ada pembangunan yang bermanfaat, media harus mengapresiasinya.
Tetapi ketika ada kebijakan yang patut dipertanyakan, media juga wajib bersuara.
Bukan untuk menjatuhkan.
Bukan untuk mencari musuh.
Melainkan untuk memastikan agar kekuasaan tetap berada di jalur kepentingan rakyat.
Daerah boleh kaya. Investasi boleh tumbuh. Pemerintah boleh mendapatkan penghargaan.
Tetapi satu hal tidak boleh dilupakan:
Rakyat harus menjadi penerima manfaat utama pembangunan, bukan sekadar penonton di tanah sendiri.
Dan jika hari ini masih ada rakyat yang bertanya, “Apa manfaat pembangunan ini bagi kami?”, maka pertanyaan itu belum boleh dianggap selesai.
Justru itulah pertanyaan yang harus terus kita kawal.