Sambaliwali, 24 Oktober 2025 — Pemerintah Desa Sambaliwali kembali menggelar Pelayanan Desa Mobile pada pekan ketiga bulan Oktober, yang kali ini berlokasi di Dusun Bumbumbatu. Program layanan terpadu ini menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah desa di tengah masyarakat, menjangkau langsung warga hingga pelosok dusun. Kegiatan yang berlangsung pada Jumat pagi tersebut dihadiri oleh Kepala Puskesmas Luyo, Kepala Desa Sambaliwali Hernawati, Ketua BPD, Bidan Desa, para Kepala Dusun, serta sejumlah aparat desa lainnya. Suasana pelayanan berlangsung ramai dan penuh keakraban antara aparat desa dan warga yang datang untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi maupun mendapatkan layanan kesehatan. Seperti pelaksanaan sebelumnya, Pelayanan Desa…
Penulis: Publik News
Publiknews.co.id- Dibalik suksesnya program bantuan pemerintah melalui anggaran Revitalisasi Satuan Pendidikan, Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L-KONTAK) mencatat setidaknya ada beberapa yang patut diwaspadai. L-KONTAK menilai, program itu sangat rentan terhadap praktik korupsi, mulai dari pendanaan yang besar dan minimnya pengawasan di lapangan menjadi celah terbuka bagi oknum-oknum tak bertanggung jawab. “Yang sering terjadi modusnya pengurangan spesifikasi (mark-down) dan itu berbanding terbalik dengan anggaran yang dikeluarkan. Bangunan yang seharusnya kokoh malah dibangun dengan material berkualitas rendah,” tegas Muhammad Yusri, Anggota Divisi Monitoring L-KONTAK, Kamis, (23/10/2025). Yusri mencontohkan, pada penggunaan material semen, seharusnya berstandar SNI, diganti dengan merek dan harga murah. Begitu…
Publiknews.co.id, Pasangkayu – Langkah Komisi Daerah (Komda) Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP KPK) Provinsi Sulawesi Barat yang melayangkan surat klarifikasi terbuka kepada redaksi FaktaDelik.com menuai sorotan. Pasalnya, surat bernomor 159.3/KOMDA-LP.KPK-SB/X/2025 tersebut dinilai mengandung nada intimidatif terhadap kebebasan pers. Dalam surat yang beredar luas pada Jumat (17/10) itu, LP KPK menyatakan keberatan atas pemberitaan FaktaDelik.com berjudul “Aktivis Geram, Desak Satgas PKH Pasangkayu Hentikan Pembiaran Aktivitas Ilegal di Lahan Sitaan.” Pihak LP KPK menuding media tersebut tidak menjalankan asas keberimbangan dalam penulisan berita, serta menyebut isi berita berpotensi menyesatkan publik. Namun, sejumlah kalangan menilai isi surat klarifikasi itu justru menunjukkan…
Sambaliwali, 17 Oktober 2025 — Pagi itu, suasana di Dusun Buttu Dolong, Desa Sambaliwali, tampak berbeda dari biasanya. Di sebuah area Karoke sederhana yang biasanya hanya ramai di malam hari, kali ini menjadi pusat kegiatan pelayanan publik. Warga berdatangan sejak pagi dengan wajah antusias membawa anak, orang tua, hingga lansia. Mereka menanti giliran untuk dilayani dalam program Pelayanan Desa Mobile, inovasi Pemerintah Desa Sambaliwali yang kini kembali digelar. Di tengah kesibukan itu, Kepala Desa Sambaliwali, Hernawati, tampak menyapa satu per satu warga yang datang. Ia tersenyum ramah, memastikan semua layanan berjalan lancar. “Kami ingin pelayanan tidak hanya berhenti di kantor…
Mamuju — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo RI) dan Tsinghua University, China, sukses melaksanakan kegiatan Digital Leadership Academy (DLA) Sulbar 2025. Kegiatan bergengsi ini diikuti oleh 48 pejabat eselon II dari lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten se-Sulawesi Barat. Salah satu hasil menonjol dalam pelatihan tersebut adalah lahirnya Inovasi SDK Sulbar (Satu Data Kemiskinan Sulawesi Barat), yang digagas oleh Dr. Aco Musaddad HM, Kepala Dinas Kominfo SP Kabupaten Polewali Mandar. Inovasi ini berhasil terpilih sebagai Rencana Aksi Terbaik dalam ajang DLA Sulbar 2025 melalui presentasi Kelompok III. Inovasi Penanganan Kemiskinan Berbasis Data…
Luyo, 17 Oktober 2025 — Di tengah suasana hangat pedesaan, deru kendaraan Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar pagi itu membawa kabar bahagia bagi beberapa warga penyandang disabilitas dan lansia di Kecamatan Luyo dan sekitarnya. Bukan sekadar kunjungan rutin, tetapi sebuah wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan empati dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Melalui program Rehabilitasi Sosial Tahun 2025, Dinas Sosial menyalurkan bantuan alat bantu kursi roda dan alat bantu dengar (hearing aid) bagi penerima manfaat di beberapa desa, antara lain Desa Mapilli Barat, Desa Luyo, Kelurahan Batupanga, Desa Puccadi, hingga Desa Pollewani dan Desa Tubbi Kecamatan Tutar.…
Oleh: Aco Musaddad HM. (Alumnus DLA Sulbar) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menunjukkan langkah progresif yang patut diapresiasi melalui inisiasi program Digital Leadership Academy (DLA). Di tengah arus disrupsi digital yang kian deras, strategi ini bukan sekadar pelatihan biasa, melainkan sebuah investasi visioner untuk menjamin keberlanjutan dan kualitas kepemimpinan di sektor publik. DLA merupakan respons cerdas terhadap tantangan zaman, yang menuntut aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak hanya cakap teknologi, tetapi juga mampu bertindak sebagai agen inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Mengapa DLA Menjadi Kebutuhan Mendesak Transformasi digital telah mengubah lanskap pelayanan publik secara fundamental. Masyarakat menuntut layanan yang…
PUBLIKNEWS.CO.ID. Magelang, 17 Oktober 2025 — Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Darmiati, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Logistik Pasca Pemilu dan Pemilihan 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) di Kota Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan yang berlangsung sejak 16 hingga 18 Oktober 2025 ini diikuti oleh seluruh Ketua dan Sekretaris KPU se-Indonesia, termasuk Sekretaris KPU Sulteng, Taufik Ismail. Rakornas tersebut menjadi wadah penting untuk mengevaluasi tata kelola logistik Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024, serta menjadi forum berbagi pengalaman antardaerah dalam memastikan kelancaran distribusi logistik di seluruh Indonesia. Sulteng Catat Kemajuan Signifikan Dalam paparannya, Ketua…
PUBLIKNEWS.CO.ID, PASANGKAYU – Aktivis lingkungan mendesak Perwakilan Satgas Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara (PKH) Pasangkayu untuk segera bertindak terkait dugaan pembiaran aktivitas ilegal di area yang dipasangi plang Satgas PKH. Desakan ini muncul setelah tiga bulan berlalu sejak pemasangan plang di titik koordinat -1.231247, 119.396741 pada 10 Juli 2025. Bung Dedi, seorang pegiat lingkungan, mengungkapkan bahwa dirinya telah berupaya serius, termasuk menjalin komunikasi dengan Jaksa Agung RI, Bapak ST Burhanuddin, untuk mendesak Perwakilan Satgas PKH Pasangkayu. “Bubarkan Kelompok Ilegal dari Plang Satgas PKH,” tegas Dedi. Menurut Dedi, berbagai kegiatan yang melanggar hukum terus terjadi di kawasan sitaan Satgas PKH. Tidak…
PUBLIKNEWS.CO.ID, PASANGKAYU – Seorang pegiat lingkungan, Bung Dedi, menyampaikan kekhawatiran terkait dugaan penguasaan ilegal lahan sitaan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Pasangkayu. Lahan tersebut sebelumnya telah dipasang plang resmi oleh Satgas PKH pada 10 Juli 2025, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Lahan yang dimaksud berlokasi di sekitar titik koordinat -1.231247, 119.396741. Bung Dedi mengungkapkan bahwa berdasarkan pemantauan lapangan sejak 11 Juli 2025, lahan tersebut diduga dikuasai oleh kelompok tertentu. Kelompok tersebut diduga melakukan aktivitas panen rutin dan mendirikan bangunan permanen di lokasi tersebut. “Diduga dikuasai kelompok keluarga saja,” ujar Bung…