Oleh: Hamsyah Haming
Pasangkayu sedang berada pada fase penting dalam perjalanan pembangunannya. Pemerintah daerah telah menetapkan berbagai arah kebijakan, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi, pemerataan pembangunan infrastruktur, hingga perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Di atas kertas, semuanya terlihat baik. Tetapi dalam sebuah pemerintahan, keberhasilan tidak cukup hanya diukur dari banyaknya program yang direncanakan atau besarnya anggaran yang disiapkan.
Ukuran paling sederhana adalah: sejauh mana masyarakat merasakan perubahan itu dalam kehidupan sehari-hari?
Pertanyaan inilah yang menurut kami penting terus dikedepankan.
Pembangunan jalan, misalnya, bukan sekadar persoalan panjang jalan yang dibangun atau besarnya nilai anggaran. Bagi masyarakat desa, jalan adalah akses menuju sekolah, pasar, kebun, rumah sakit dan pusat pemerintahan. Jalan yang baik berarti biaya transportasi lebih ringan dan aktivitas ekonomi lebih mudah.
Begitu pula pelayanan publik. Masyarakat tidak selalu membutuhkan pelayanan yang rumit. Mereka membutuhkan pemerintah yang cepat merespons, mudah ditemui, terbuka memberikan informasi dan tidak membuat masyarakat berulang kali datang hanya untuk menyelesaikan satu urusan.
Jangan Sampai Pembangunan Hanya Terlihat dari Pusat Kota
Pasangkayu memiliki wilayah yang luas dengan karakter masyarakat yang beragam. Karena itu, pemerataan harus menjadi perhatian utama.
Kemajuan yang terlihat di pusat kota tentu penting. Namun pemerintah juga harus memastikan bahwa masyarakat di desa-desa dan wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan memperoleh perhatian yang sama.
Kesenjangan pembangunan akan menjadi persoalan jika masyarakat merasa bahwa pembangunan hanya berputar di wilayah tertentu.
Karena itu, pembangunan harus benar-benar hadir sampai ke tingkat paling bawah.
Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam perencanaan pembangunan 2027 bahkan telah mengangkat tema optimalisasi infrastruktur dasar, peningkatan kualitas SDM dan ekonomi yang inovatif. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar dan penguatan ekonomi masyarakat tetap menjadi agenda penting pemerintah daerah.
Tantangannya adalah bagaimana agenda tersebut diterjemahkan menjadi program yang benar-benar dirasakan masyarakat.
APBD Harus Berbicara tentang Kebutuhan Rakyat
Anggaran daerah pada akhirnya adalah uang publik.
Karena itu, setiap rupiah APBD harus memiliki manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Pasangkayu menetapkan APBD 2026 dengan pendapatan sekitar Rp670 miliar dan belanja sekitar Rp679,7 miliar. Di dalamnya terdapat alokasi belanja modal, termasuk pembangunan jalan, jaringan dan irigasi.
Angka tersebut bukan sekadar statistik dalam dokumen pemerintah.
Di balik angka itu terdapat harapan masyarakat: jalan yang lebih baik, pelayanan kesehatan yang lebih mudah, pendidikan yang berkualitas, ekonomi yang tumbuh dan lapangan pekerjaan yang semakin terbuka.
Maka, yang perlu diperkuat bukan hanya bagaimana anggaran diserap, tetapi bagaimana dampak anggaran tersebut dapat dirasakan dan dilihat masyarakat.
Serapan anggaran yang tinggi belum tentu otomatis berarti pembangunan berhasil jika hasilnya tidak menyelesaikan persoalan masyarakat.
Pemerintah Perlu Mendengar Lebih Banyak
Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang hanya pandai membuat kebijakan.
Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang mampu mendengar.
Suara petani, nelayan, pelaku UMKM, buruh, pemuda, perempuan, guru, tenaga kesehatan dan masyarakat desa harus menjadi bagian dari proses pembangunan.
Forum konsultasi publik dan Musrenbang memang penting. Namun partisipasi masyarakat jangan berhenti pada kegiatan seremonial.
Usulan masyarakat harus benar-benar dipilah, diprioritaskan dan dijelaskan secara terbuka: mana yang dapat dikerjakan, mana yang belum dapat dikerjakan, dan apa alasannya.
Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi bagian dari pembangunan itu sendiri.
Tantangan Pasangkayu ke Depan
Pasangkayu memiliki potensi ekonomi yang besar. Pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan dan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat dapat menjadi kekuatan daerah.
Namun potensi tidak akan otomatis menjadi kesejahteraan.
Diperlukan kebijakan yang mampu membuka ruang lebih luas bagi masyarakat lokal untuk berkembang.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka-angka pertumbuhan, tetapi membuka kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Di sisi lain, persoalan lingkungan tidak boleh ditempatkan sebagai urusan tambahan. Pembangunan ekonomi harus berjalan bersama perlindungan lingkungan agar generasi berikutnya tidak menerima beban dari keputusan hari ini.
Pemerintahan yang Terbuka Akan Lebih Dipercaya
Pada akhirnya, masyarakat membutuhkan pemerintahan yang transparan dan mudah diawasi.
Informasi mengenai program, anggaran, progres pembangunan dan hasil pekerjaan harus semakin mudah diakses masyarakat.
Keterbukaan bukan berarti pemerintah harus selalu dianggap benar atau salah.
Justru dengan keterbukaan, masyarakat dapat memberikan kritik berdasarkan data dan pemerintah dapat menjelaskan kebijakan berdasarkan fakta.
Di sinilah media memiliki peran penting.
Media bukan hanya bertugas memberitakan keberhasilan pemerintah. Media juga harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik secara bertanggung jawab.
Kritik yang konstruktif seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi.
Penutup
Pemerintahan Pasangkayu memiliki pekerjaan besar untuk memastikan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
Program sudah ada. Perencanaan sudah disusun. Anggaran juga telah ditetapkan.
Kini yang paling penting adalah pelaksanaan dan hasilnya.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan janji pembangunan.
Masyarakat membutuhkan bukti.
Bukti berupa jalan yang lebih baik, sekolah yang semakin berkualitas, pelayanan publik yang semakin cepat, ekonomi rakyat yang tumbuh dan pemerintah yang hadir ketika masyarakat membutuhkan.
Karena pada akhirnya, sejarah sebuah pemerintahan tidak hanya ditulis melalui laporan pertanggungjawaban.
Sejarah pemerintahan akan diingat oleh masyarakat melalui perubahan yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Dan untuk Pasangkayu, saatnya pembangunan benar-benar diukur dari sana.