Close Menu
Publik NewsPublik News
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Publik NewsPublik News
    • Home
    • News
    • Nasional
    • DAERAH
    • Pemerintah
    • Politik
    • Ekonomi
    • Hukum
    • OPINI
    • Kesehatan
    • Pendidikan
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Publik NewsPublik News
    • Home
    • News
    • Nasional
    • DAERAH
    • Pemerintah
    • Politik
    • Ekonomi
    • Hukum
    • OPINI
    • Kesehatan
    • Pendidikan
    Beranda » Blog » Raih Opini WTP, Pemkab Polewali Mandar Perkuat Tata Kelola Keuangan Daerah
    News

    Raih Opini WTP, Pemkab Polewali Mandar Perkuat Tata Kelola Keuangan Daerah

    Juli 16, 2026
    Facebook WhatsApp Twitter Telegram
    Share
    Facebook WhatsApp Twitter Email

    Polewali Mandar, – Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar kembali menorehkan capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

    Capaian tersebut menjadi bukti kuat atas komitmen Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang andal, transparan, akuntabel, serta efektif untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp23,52 miliar. SILPA tersebut merupakan selisih antara realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan dengan realisasi belanja serta pengeluaran pembiayaan selama satu tahun anggaran.

    Terbentuknya SILPA dipengaruhi oleh sejumlah faktor teknis, di antaranya keterbatasan stok barang pada penyedia, nilai kontrak pekerjaan yang lebih rendah dibanding pagu anggaran, serta efisiensi belanja karena target output kegiatan telah tercapai. Dengan demikian, tidak seluruh anggaran yang belum terserap disebabkan oleh lemahnya perencanaan, melainkan juga mencerminkan efisiensi pelaksanaan program dan dinamika teknis di lapangan.

    Selain itu, LHP BPK RI juga mencatat kewajiban atau utang Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp86,98 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar 62 persen berasal dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yakni RSUD dan Puskesmas. Kondisi ini terjadi karena mekanisme pencairan klaim pelayanan kesehatan kepada BPJS Kesehatan memerlukan waktu, sehingga sebagian klaim baru dapat diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya sesuai prosedur yang berlaku.

    Sementara itu, sekitar 8 persen dari total utang merupakan retensi pekerjaan konstruksi kepada pihak ketiga. Sebagian kewajiban tersebut telah dibayarkan melalui APBD Tahun 2026, sedangkan sisanya direncanakan akan diselesaikan melalui APBD Perubahan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

    Adapun kewajiban kepada BPJS Kesehatan sebesar 13 persen berasal dari iuran atas tambahan penghasilan aparatur sipil negara, seperti Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Kinerja Guru (TKG), dan komponen penghasilan lainnya. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terus memenuhi kewajiban tersebut secara bertahap setiap tahunnya.

    Sisa 17 persen lainnya merupakan utang operasional perangkat daerah yang juga terus diselesaikan melalui APBD tahun berjalan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.

    Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2025 menjadi perhatian serius untuk segera ditindaklanjuti. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, sekaligus memastikan setiap penggunaan anggaran mampu memberikan manfaat nyata terhadap peningkatan kinerja pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.(*arja*)

    Share. Facebook WhatsApp Telegram Email Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Kapolres Pasangkayu Pimpin Aksi Green Policing

    November 13, 2026 News

    HKN ke-62, Polres Pasangkayu Hadir Dukung Kesehatan Masyarakat

    November 12, 2026 Pemerintah

    Satu Lapangan, Satu Semangat: TNI- Polri Pasangkayu Kompak Lewat Olahraga Bersama

    November 11, 2026 News
    PUBLIK UPDATE

    Baru Sebulan Beroperasi, PT KJP Sumbang PAD Rp600 Juta, Target 2026 Tembus Rp33 Miliar

    Oktober 20, 2026

    Silaturahmi ke Bupati Pasangkayu, LSM-DRBI dan IJS Disambut Positif H. Yaumil Adj

    Oktober 19, 2026

    Kunjungi Sekretariat IJS, LSM-DRBI Pasangkayu Siap Bersinergi Jadi Kontrol Sosial Pembangunan

    Oktober 19, 2026

    Sapu Bersih Narkoba! Polres Pasangkayu Sisir Lokasi Nongkrong Remaja

    Oktober 18, 2026

    COMING SOON! NasDem Fest Siap Guncang Alun-Alun Kota Pasangkayu, Pesta Rakyat Musik dan UMKM

    Oktober 30, 2026
    INFO DESA
    Info Desa
    Info Desa Oktober 18, 2026

    DARI PENGABDIAN KE PENGABDIAN, MUHAMMAD K., SP MELANGKAH MENUJU PILKADES ONGKO

    Oktober 18, 2026 Info Desa

    Catatan: Abdul Rajab Abduh  Di balik langkah seorang pensiunan PNS menuju kontestasi kepala desa, ada…

    Galung Tuluk, Tradisi Maulid yang Tak Pernah Padam

    September 1, 2026

    Pemdes Bonne – Bonne Realisasikan Pembangunan Talud di Dusun Pullipe 

    Juli 31, 2026

    Ratusan Hektar Sawah Kekeringan di Polman, Bupati Siap Tangani

    Juli 30, 2026
    PUBLIK POPULAR
    banner iklan pasang disini
    PENERBIT : PT PUBLIK PERSADA MEDIA GROUP
    Logo Publik News
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Tentang Kami
    • Pedoman Siber
    • Redaksi
    • Publik News
    © 2026 PUBLIK NEWS by GUZTY.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.