PUBLIKNEWS.CO.ID, MAMUJU – Jika nikel membuat Morowali mendunia, maka Mamuju bisa menjadi Morowali berikutnya. Namun dengan taruhan yang jauh lebih besar dan berbahaya.
Dalam Retreat Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat di Korem 142 Tatag, Mamuju, 18 Juli 2025 lalu, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman secara tegas menyebut Sulawesi Barat memiliki potensi besar Logam Tanah Jarang (LTJ) atau Rare Earth yang akan dikembangkan untuk industri teknologi ramah lingkungan.
Pernyataan itu bukan gimmick. Data geologi nasional membenarkannya.
Indonesia selama ini a mengenal LTJ sebagai mineral ikutan dari timah dan bauksit. Namun temuan di Mamuju adalah anomali. Chairman Indonesia Mining Institute sekaligus Guru Besar ITB, Prof. Irwandy Arif, dalam forum Badan Industri Mineral (BIM) menegaskan Indonesia baru menemukan satu sumber LTJ primer di Mamuju, Sulawesi Barat. Artinya, LTJ di sana adalah produk utama, bukan sampingan.
Mengapa Mamuju? Awalnya kawasan ini diteliti BATAN karena anomali radioaktifnya yang termasuk tertinggi di Indonesia. Dari situlah terungkap, di balik batuan Gunung Api Adang yang langka dan memiliki alkali tinggi, tersimpan cadangan LTJ yang sangat prospektif.
Pakar Geologi UGM, Dr. Lucas Donny Setijadji bahkan menyebut Mamuju sebagai lokasi paling prospektif dan direncanakan menjadi pilot project hilirisasi logam tanah jarang nasional. Pemerintah sendiri telah mengidentifikasi 8 blok tanah jarang di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Ini adalah mineral masa depan. LTJ adalah jantung kendaraan listrik, ponsel, satelit, hingga mesin jet tempur dan rudal pertahanan.
Antara Berkah Ekonomi dan Kutukan Ekstraktif
Potensi ini bisa mengubah Sulbar dari provinsi termiskin di Sulawesi menjadi hub industri hijau dunia. Janji pembangunan pabrik di Polewali Mandar dan Mamuju Tengah agar tidak lagi menjual bahan mentah adalah langkah yang tepat.
Namun kita harus jujur, hingga hari ini Indonesia belum memiliki IUP khusus untuk LTJ. Pemerintah sengaja hati-hati karena ini adalah kekayaan strategis negara amanat Pasal 33 UUD 1945.
Kehati-hatian itu jangan sampai kalah oleh nafsu investor. Jangan sampai Sulbar mengulangi kutukan nikel: daerahnya dikeruk, rakyatnya hanya jadi penonton dan buruh di tanah sendiri.
Bom Waktu Lingkungan yang Paling Serius
Ini yang paling krusial. Pakar UGM mengingatkan, tantangan terbesar LTJ bukan menemukan, tapi mengolahnya. “Logam tanah jarang kerap berasosiasi dengan unsur radioaktif dan memiliki karakter mineral yang berbeda di setiap lokasi sehingga membutuhkan metode pengolahan yang sangat spesifik.”
Artinya, jika ekstraksi di Mamuju dilakukan dengan teknologi abal-abal, yang terjadi adalah bencana:
1. Limbah radioaktif Thorium dan Uranium yang mencemari sungai dan kebun kakao dan pisang warga. 2. Penggunaan asam sulfat dan kimia keras dalam jumlah masif. 3. Deforestasi di wilayah Mamasa dan Rantedoda yang selama ini bahkan untuk inventarisasi saja sulit diakses.
Mamuju memiliki latar radiasi alam tinggi. Salah kelola, yang kita panen bukan mobil listrik, tapi krisis kesehatan.
Tuntutan untuk Sulbar
Sebagai penulis, saya tidak anti-tambang. Tapi ada 4 syarat mutlak jika LTJ Mamuju harus dibuka:
1. Hilirisasi Wajib di Sulbar. Jangan kirim raw material ke luar. Pabrik pemisahan dan pabrik magnet harus dibangun di Mamuju. Nilai tambahnya harus tinggal di Sulbar. 2. Libatkan Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar). Jangan hanya ITB dan UGM. Unsulbar harus menjadi pusat riset Batuan Adang. Ini soal kedaulatan pengetahuan. 3. Keterbukaan Data Radiologi. Sebelum IUP terbit, publikasikan secara terbuka kajian AMDAL radiologi. Berapa dosis aman untuk pekerja? Bagaimana skema pengelolaan tailing radioaktifnya? 4. Dana Abadi Sulbar. 20% dari royalti LTJ primer harus masuk ke Dana Abadi Daerah untuk beasiswa dan layanan kesehatan gratis anak cucu Sulbar, bukan untuk proyek mercusuar.
Sulbar hari ini berada di persimpangan sejarah. Di satu tangan kita memegang kunci industri hijau dunia. Di tangan lain, kita memegang bom waktu ekologis.
Apakah kita akan menjual masa depan dengan harga bahan mentah, atau kita akan menjadi provinsi pertama yang berhasil mengelola tanah jarang secara berdaulat, bersih, dan adil?
Keputusan itu tidak hanya ada di Jakarta. Ada di Kantor Gubernur Sulbar di Mamuju.
Penulis adalah Jurnalis dan Pimpinan Publiknews.co.id