PUBLIKNEWS.CO.ID, BONE – Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L-KONTAK) menyoroti tajam pengelolaan keuangan pendidikan di Kabupaten Bone. Hasil pemantauan dan kajian mendalam yang dilakukan lembaga tersebut, menemukan indikasi kuat adanya pelanggaran aturan dan ketidaksesuaian yang mencolok dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2024–2025. L-KONTAK menduga ini bukan lagi sekadar soal kesalahan pencatatan, melainkan mengarah pada praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara dan melanggar hukum.
Dalam surat klarifikasi resmi yang telah disampaikan, L-KONTAK menyoroti sejumlah satuan pendidikan yang tersebar di berbagai jenjang. Pada jenjang pendidikan menengah pertama, mencakup SMP Negeri 1 Watampone, SMP Negeri 4 Watampone, dan SMP Negeri 7 Watampone. Sementara itu, pada jenjang pendidikan menengah atas dan kejuruan, mencakup SMAN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 25, dan 26 Bone, serta SMKN 2, 3, dan 5 Bone.
Dian Resky Sevianti, Ketua Divisi Monitoring dan Evaluasi L-KONTAK, menegaskan bahwa berdasarkan data yang diperoleh L-KONTAK, menunjukkan adanya pola yang mengkhawatirkan. Menurutnya, ini bukan sekedar kebetulan, melainkan berulang, diberbagai pos pengeluaran.
“Kita harus berani jujur pada diri sendiri, jika hal ini terbukti, bukan sekadar kekeliruan administrasi. Kami melihat adanya indikasi skema yang disusun secara rapi dan terencana, yang mengabaikan dan melabrak ketentuan yang berlaku. Kami menduga, ini bentuk pengelolaan yang menyimpang dari tujuan mulia pendidikan,” tegas Dian, Jumat (29/5/2026).
L-KONTAK menyoroti sejumlah pos belanja yang menjadi titik rawan terjadinya penyimpangan. Komponen yang dipertanyakan tersebut meliputi Belanja Administrasi Sekolah, Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, Pemberian Honorarium, Pengadaan Peralatan dan Multimedia, hingga Belanja Langganan dan Jasa.
Yang membuat keadaan semakin memprihatinkan, menurut Dian, bahwa potensi kesalahan ini diduga justru setelah pengelolaan keuangan dinyatakan telah lolos dari pemeriksaan dan pengawasan Inspektorat Daerah maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kondisi ini seolah mengulang kisah kelam yang pernah terjadi di sejumlah wilayah lain di Sulawesi Selatan, di mana sekolah-sekolah akhirnya terjerat kasus hukum meski sebelumnya dianggap patuh aturan.
“Di beberapa daerah lain di Sulawesi Selatan, kita sudah menyaksikan fakta pahit ini. Sekolah dinyatakan bersih dan lulus pemeriksaan ketat, namun akhirnya terjerat hukum karena terbukti ada ketidaksesuaian antara nilai yang tertulis di dokumen pertanggungjawaban dengan harga pasar yang wajar, keberadaan barang atau bukti fisik, serta manfaat nyata yang seharusnya diterima oleh sekolah,” ungkap Dian.
Ia kemudian menyoroti kesenjangan yang mencolok antara angka diatas kertas dengan kenyataan dilapangan.
“Angka-angka yang tertera di dokumen pertanggungjawaban memang terlihat rapi dan sah secara administrasi. Namun, pertanyaan krusialnya adalah: apakah bukti pendukungnya lengkap dan sah? Apakah manfaatnya benar-benar dirasakan oleh guru dan peserta didik? Sering kali nilai yang tercatat tidak masuk akal dan jauh melampaui harga kewajaran. Ini memunculkan kecurigaan kuat, apakah terjadi praktik penggelembungan harga atau dimanipulasi demi keuntungan pribadi? Semua pertanyaan besar ini kami ajukan demi menuntut kejelasan dan akuntabilitas,” tegasnya dengan nada tajam.
Sebagai langkah awal yang berlandaskan pada asas praduga tak bersalah, L-KONTAK telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi tertulis kepada seluruh sekolah yang bersangkutan. Pihaknya memberikan waktu yang cukup bagi para pengelola sekolah untuk memberikan penjelasan yang transparan, jujur.
Dian menegaskan bahwa langkah ini bukanlah bentuk penghakiman sepihak, melainkan upaya pembenahan sistem agar dana pendidikan benar-benar sampai dan bermanfaat bagi dunia pendidikan. Namun, ia memberikan peringatan keras bahwa kesempatan ini tidak boleh disia-siakan.
“Kami masih membuka ruang dan menunggu jawaban resmi dari pihak sekolah. Namun kami tegaskan, jika penjelasan yang diberikan justru memperkuat dugaan pelanggaran yang ada, atau bahkan jika kami tidak menerima tanggapan sama sekali, kami akan segera meneruskannya ke Aparat Penegak Hukum (APH) agar diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” tandas Dian. (*)