PUBLIKNEWS.CO.ID, LUWU – Belum usai riak soal kasus hukum yang menyeret mantan Kepala Desa Balutan hingga dijatuhi hukuman penjara dalam perkara dana UPK, kini sejumlah aparat Desa Balutan kembali dipanggil Kejaksaan Negeri Luwu.
Pantauan media pada Rabu siang memperlihatkan beberapa perangkat desa memasuki kantor Kejari Luwu dengan membawa segepok dokumen, yang diduga kuat merupakan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana desa.
Kemudian, dari informasi masyarakat yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa LPJ Dama Desa balutan, sejak mantan kepala desa menjabat ada LPJ di tahun sebelumnya diduga belum di tandatangani oleh TPK, setelah ada panggilan di kejaksaan baru TPK menandatangani.
” Ada itu LPJ dana desa belum ditandatangani, baru ditandatangani setelah ada panggilan di kejaksaan ”
Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak Kejaksaan mengenai tujuan pemanggilan tersebut. Namun sumber menyebut, pemanggilan ini berkaitan dengan penelusuran aliran dana desa dalam rentang waktu tertentu, termasuk dugaan adanya pengelolaan yang tak sesuai prosedur.
“Belum lama mantan kepala desanya keluar dari Tahanan, sekarang aparatnya lagi yang dipanggil. Jangan-jangan masih ada yang belum tuntas,” ujar salah seorang warga Balutan yang meminta namanya dirahasiakan.
Fenomena ini langsung menyulut perhatian publik. Banyak pihak mendesak agar Kejaksaan bertindak profesional dan transparan, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum, khususnya dalam pengawasan dana desa.
Redaksi akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan menghadirkan informasi terbaru secara akurat dan berimbang.
Sementara aktivis anti korupsi di makassar saat dimintai tanggapan adanya isu tersebut, dalam dekat ini pihak dam tim nya akan turun menelusuri pekerjaan desa yang ada di balutan periode tahun 2022 Hingga 2024.
🛑 Catatan Redaksi:
Mantan Kepala Desa Balutan sebelumnya menjalani hukuman atas perkara dana UPK dan baru-baru ini dinyatakan bebas. Kini, bayang-bayang hukum seolah belum benar-benar pergi dari desa tersebut.
