Publiknews.co.id, Mamuju — Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar kegiatan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala BKD dari pejabat lama, Bujaeramy Hassan, kepada pejabat baru, Herdin Ismail. Acara ini dilangsungkan pada Senin pagi 21 Juli 2025, bertempat di Ruang Assessment, Lantai 2 Kantor BKD Sulbar. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Inspektorat Sulbar, M. Natsir, serta para pejabat administrator, pejabat fungsional, pelaksana, dan seluruh staf di lingkungan BKD Sulbar. Sertah terima jabatan ini menyusul adanya pergantian kepemimpinan di sejumlah perangkat daerah di lingkup Pemprov Sulbar, termasuk di BKD Sulbar dalam Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Jumat 18 Juli…
Penulis: Publik News
Publiknews.co.id, Mamuju — Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memulai tahapan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Kabupaten se-Sulbar. Kegiatan evaluasi Pemprov Sulbar ini secara resmi dimulai pada Senin, 21 Juli 2025, di ruang rapat Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan Kabupaten Pasangkayu sebagai daerah pertama yang menjalani proses evaluasi. Evaluasi dilakukan sebagai bentuk pengawasan teknis Pemprov Sulbar terhadap pelaksanaan APBD kabupaten, guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta mendorong terciptanya pengelolaan…
Publiknews.co.id, Klaten — Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan 80.081 unit Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) dalam seremoni nasional di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah. Peresmian ini disebut sebagai momentum bersejarah dalam mengembalikan ekonomi nasional ke semangat Pasal 33 UUD 1945—berbasis gotong royong dan dikelola oleh rakyat untuk kesejahteraan bersama. “Hari ini kita mulai sebuah perjuangan besar untuk membangun kemandirian ekonomi rakyat. Ini bukan ekonomi liberal atau komando, tapi ekonomi Pancasila,” ujar Presiden Prabowo di hadapan ribuan peserta acara, Senin (21/7/2025). Menurut Presiden, koperasi bukan sekadar badan usaha, melainkan bentuk nyata gotong royong yang selama ini terpinggirkan oleh…
Publiknews.co.id, Klaten — Peluncuran kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih bukan sekadar seremoni pembangunan. Ini adalah lompatan strategis menuju pemerataan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan, sekaligus bagian konkret dari visi Presiden Prabowo Subianto dalam merealisasikan Asta Cita — terutama dalam membangun dari desa, memberantas kemiskinan, dan memperluas akses kesejahteraan. Presiden Prabowo, dalam peresmian yang digelar di Desa Bentengan, Wonosari, Klaten, menegaskan bahwa kemerdekaan sejati tidak hanya tercermin dari lambang negara, tetapi dari kemampuan rakyat menjalani hidup yang sejahtera dan mandiri. “Koperasi adalah bentuk perjuangan bersama. Lewat Kopdes Merah Putih, kita dorong rakyat desa menjadi pelaku utama ekonomi bangsa,” tegas Presiden, dalam…
Publiknews.co.id, Klaten — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Peresmian digelar di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, dan menjadi tonggak baru dalam penguatan ekonomi rakyat berbasis gotong royong. Dengan satu sentuhan simbolis tombol peresmian, Prabowo menyatakan dimulainya operasional koperasi desa secara nasional mulai hari ini. “Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia meluncurkan kelembagaan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Terima kasih,” ucap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025). Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara itu jajaran Kabinet Merah Putih, antara…
PUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”. Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun”. Oleh Karenanya Ujar Direktur Hukum dan Kelembagaan LIMIT INDONESIA Syamian…
Publiknews.co.id, Majene – Kabupaten Majene hari ini menyaksikan momentum bersejarah dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Di Pendopo Rujab Bupati Majene, Pada Hari Senin, 21 Juli 2025. Suasana penuh semangat dan optimisme menyelimuti peluncuran serentak 82 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Acara ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi merupakan tonggak penting dalam upaya pemerintah pusat dan daerah untuk memberdayakan masyarakat melalui ekonomi berbasis desa, membangun ekonomi lokal yang tangguh dan berdaya saing. Acara peluncuran yang berlangsung khidmat namun penuh energi positif ini dihadiri oleh Wakil Bupati Majene, Dr. Hj. Andi Ritamariani Basharoe, M.Pd., jajaran Forkopimda, anggota DPRD Kabupaten Majene, pimpinan OPD, Camat, Kepala…
Publiknews.com, Jakarta — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah tidak memberlakukan kurikulum baru di sekolah-sekolah Indonesia. Kurikulum 2013 (K13) dan Kurikulum Merdeka tetap menjadi acuan utama pembelajaran, termasuk bagi satuan pendidikan di wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan). Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Laksmi Dewi, dalam Dialog Kebijakan bersama Media Massa di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (18/7/2025). “Kurikulum tidak ada yang baru ataupun perubahan nama. Yang berlaku masih K13 dan Kurikulum Merdeka. Untuk daerah 3T, K13 masih bisa digunakan hingga tahun ajaran 2026–2027,”…
Publiknews.co.id, Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan Rapor Pendidikan Indonesia 2025, sebagai instrumen transparansi dan pemetaan kualitas pendidikan nasional berbasis data. Kali ini, bukan hanya pemerintah daerah dan satuan pendidikan yang bisa mengaksesnya, tetapi juga masyarakat umum: orang tua, peneliti, DPRD, LSM, hingga komunitas lokal. Inovasi data ini menandai pergeseran penting dalam pendekatan pendidikan nasional: dari eksklusivitas informasi ke keterbukaan, dari sentralisasi ke kolaborasi publik. “Rapor Pendidikan 2025 bukan sekadar pembaruan data, tetapi wujud konkret pendidikan berbasis gotong royong. Semua pihak kini bisa melihat potret mutu pendidikan secara nyata dan bersama-sama bergerak untuk memperbaikinya,” ujar…
Publiknews.co.id, Jakarta — Pemerintah mempercepat penyaluran tunjangan guru dengan pendekatan baru yang lebih langsung dan efisien. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat bahwa hingga pertengahan Juli 2025, penyaluran tunjangan profesi guru ASN Daerah telah mencapai 97,4 persen, atau sebanyak 1.438.029 guru dari total 1.476.964 penerima. Mekanisme baru yang diberlakukan sejak 2025 ini memungkinkan tunjangan dikirim langsung dari pemerintah pusat ke rekening guru, tanpa melalui pemerintah daerah. “Kebijakan ini memotong jalur birokrasi panjang dan memastikan hak guru diterima tepat waktu,” jelas Temu Ismail, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG), dalam Dialog Kebijakan bersama Media Massa di Hotel…