Close Menu
Publik NewsPublik News
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Publik NewsPublik News
    • Home
    • News
    • Nasional
    • DAERAH
    • Pemerintah
    • Politik
    • Ekonomi
    • Hukum
    • OPINI
    • Kesehatan
    • Pendidikan
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Publik NewsPublik News
    • Home
    • News
    • Nasional
    • DAERAH
    • Pemerintah
    • Politik
    • Ekonomi
    • Hukum
    • OPINI
    • Kesehatan
    • Pendidikan
    Beranda » Blog » KEKAYAAN DAERAH BUKAN PAJANGAN: RAKYAT BERHAK MENIKMATI HASIL PEMBANGUNAN
    OPINI

    KEKAYAAN DAERAH BUKAN PAJANGAN: RAKYAT BERHAK MENIKMATI HASIL PEMBANGUNAN

    September 13, 2026
    Facebook WhatsApp Twitter Telegram
    Oplus_131072
    Share
    Facebook WhatsApp Twitter Email

    Oleh: Hamsyah Haming

    Pimpinan Umum Publik News

    Sebuah daerah tidak bisa disebut maju hanya karena gedung pemerintahan semakin megah, jalan semakin lebar, investasi semakin besar, atau angka pertumbuhan ekonomi terlihat bagus dalam laporan.

    Ukuran kemajuan yang sesungguhnya jauh lebih sederhana: apakah kehidupan rakyat ikut membaik?

    Pertanyaan itu penting, terutama bagi daerah yang dianugerahi kekayaan alam melimpah. Tanah yang luas, perkebunan, pertambangan, laut, pertanian, hingga berbagai potensi ekonomi lainnya seharusnya menjadi modal besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Namun jangan sampai kekayaan daerah hanya menjadi angka dalam dokumen perencanaan, sementara rakyat yang hidup di atas tanahnya sendiri justru masih kesulitan mendapatkan pekerjaan, modal usaha, pendidikan yang layak, pelayanan publik yang baik, dan akses ekonomi.

    Rakyat jangan hanya dijadikan penonton.

    Pemerintah tentu membutuhkan investasi. Dunia usaha juga membutuhkan kepastian. Pembangunan membutuhkan anggaran. Semua itu adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari.

    Tetapi investasi bukan sekadar tentang berapa banyak perusahaan masuk.

    Pertanyaan yang lebih penting adalah: berapa besar manfaat yang kembali kepada masyarakat?

    Berapa banyak tenaga kerja lokal yang terserap?

    Berapa banyak UMKM lokal yang ikut tumbuh?

    Berapa banyak pengusaha kecil yang mendapatkan ruang menjadi bagian dari rantai ekonomi?

    Berapa besar kontribusi kegiatan ekonomi tersebut terhadap pendapatan daerah?

    Dan yang tidak kalah penting, apakah pembangunan itu benar-benar menyentuh masyarakat sampai ke lapisan paling bawah?

    Publik berhak bertanya.

    Bertanya bukan berarti anti-investasi. Mengkritik bukan berarti anti-pemerintah. Mengawasi bukan berarti mencari kesalahan.

    Justru sebaliknya.

    Kontrol publik adalah bagian dari demokrasi.

    Pemerintah yang bekerja dengan baik tidak perlu alergi terhadap pertanyaan. Kebijakan yang benar tidak perlu takut diperiksa. Program yang bermanfaat bagi rakyat justru akan semakin kuat ketika dibuka secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

    Karena itu, setiap proyek pembangunan dan kebijakan ekonomi harus dilihat bukan hanya dari serapan anggaran atau seremoni peresmian.

    Lihat dampaknya.

    Lihat rakyatnya.

    Lihat apakah setelah proyek selesai, masyarakat mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

    Jangan sampai kita terlalu sibuk menghitung nilai investasi, tetapi lupa menghitung berapa banyak keluarga yang masih menunggu kesempatan untuk hidup lebih layak.

    Jangan sampai kita bangga dengan kekayaan alam, tetapi masyarakat lokal hanya memperoleh pekerjaan berupah rendah tanpa kesempatan berkembang.

    Jangan sampai pemerintah merasa pembangunan sudah selesai hanya karena sebuah proyek telah diresmikan.

    Pembangunan tidak selesai ketika pita dipotong. Pembangunan selesai ketika manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat.

    Inilah saatnya pemerintah daerah membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat lokal.

    Anak-anak muda daerah harus diberi kesempatan. UMKM harus diberi akses. Pengusaha lokal jangan hanya menjadi penonton ketika proyek besar berjalan. Petani, nelayan, pekerja, dan masyarakat di sekitar kawasan investasi harus mendapatkan manfaat yang proporsional.

    Sebab kekayaan daerah bukan milik segelintir kelompok.

    Ia adalah amanah yang harus dikelola untuk kepentingan masyarakat.

    Publik News berpandangan bahwa pemerintah tidak cukup hanya bekerja. Pemerintah juga harus mampu menjelaskan kepada publik untuk siapa pembangunan itu dilakukan dan siapa yang paling merasakan manfaatnya.

    Di sinilah pentingnya pers.

    Media bukan musuh pemerintah. Media juga bukan corong perusahaan.

    Media adalah salah satu mata publik.

    Ketika ada kebijakan yang baik, media wajib memberitakannya. Ketika ada pembangunan yang bermanfaat, media harus mengapresiasinya.

    Tetapi ketika ada kebijakan yang patut dipertanyakan, media juga wajib bersuara.

    Bukan untuk menjatuhkan.

    Bukan untuk mencari musuh.

    Melainkan untuk memastikan agar kekuasaan tetap berada di jalur kepentingan rakyat.

    Daerah boleh kaya. Investasi boleh tumbuh. Pemerintah boleh mendapatkan penghargaan.

    Tetapi satu hal tidak boleh dilupakan:

    Rakyat harus menjadi penerima manfaat utama pembangunan, bukan sekadar penonton di tanah sendiri.

    Dan jika hari ini masih ada rakyat yang bertanya, “Apa manfaat pembangunan ini bagi kami?”, maka pertanyaan itu belum boleh dianggap selesai.

    Justru itulah pertanyaan yang harus terus kita kawal.

    Share. Facebook WhatsApp Telegram Email Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    APBD Pasangkayu 2027: Jangan Sampai Anggaran Sibuk Dibahas, Rakyat Tetap Menunggu Bukti

    November 14, 2026 OPINI

    Negara Tidak Kekurangan Aturan, Tetapi Apakah Rakyat Sudah Merasakan Keadilan?

    Oktober 18, 2026 OPINI

    Rakyat Bukan Penonton Pembangunan

    September 23, 2026 OPINI
    PUBLIK UPDATE

    Baru Sebulan Beroperasi, PT KJP Sumbang PAD Rp600 Juta, Target 2026 Tembus Rp33 Miliar

    Oktober 20, 2026

    Silaturahmi ke Bupati Pasangkayu, LSM-DRBI dan IJS Disambut Positif H. Yaumil Adj

    Oktober 19, 2026

    Kunjungi Sekretariat IJS, LSM-DRBI Pasangkayu Siap Bersinergi Jadi Kontrol Sosial Pembangunan

    Oktober 19, 2026

    Sapu Bersih Narkoba! Polres Pasangkayu Sisir Lokasi Nongkrong Remaja

    Oktober 18, 2026

    COMING SOON! NasDem Fest Siap Guncang Alun-Alun Kota Pasangkayu, Pesta Rakyat Musik dan UMKM

    Oktober 30, 2026
    INFO DESA
    Info Desa
    Info Desa Oktober 18, 2026

    DARI PENGABDIAN KE PENGABDIAN, MUHAMMAD K., SP MELANGKAH MENUJU PILKADES ONGKO

    Oktober 18, 2026 Info Desa

    Catatan: Abdul Rajab Abduh  Di balik langkah seorang pensiunan PNS menuju kontestasi kepala desa, ada…

    Galung Tuluk, Tradisi Maulid yang Tak Pernah Padam

    September 1, 2026

    Pemdes Bonne – Bonne Realisasikan Pembangunan Talud di Dusun Pullipe 

    Juli 31, 2026

    Ratusan Hektar Sawah Kekeringan di Polman, Bupati Siap Tangani

    Juli 30, 2026
    PUBLIK POPULAR
    banner iklan pasang disini
    PENERBIT : PT PUBLIK PERSADA MEDIA GROUP
    Logo Publik News
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Tentang Kami
    • Pedoman Siber
    • Redaksi
    • Publik News
    © 2026 PUBLIK NEWS by GUZTY.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.