Pasangkayu – publiknews.co.id- Kemarau tahun 2026 di Pulau Sulawesi bukan lagi sekadar musim. Ia telah berubah menjadi krisis berlapis: langit yang kering, tanah yang membara, listrik yang padam bergilir, dan kekeringan yang meluas di mana-mana.
Kita sedang berada dalam satu lingkaran yang saling mengunci. Dan pusatnya ada di Sulawesi Barat.
Data per 28 Agustus 2026 mencatat sedikitnya 3.000 titik panas terpantau di wilayah Sulawesi Barat, dengan 155 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah berdampak hingga ke permukiman warga. Di Sulawesi Utara, kebakaran melanda 5 hektare lahan di Minahasa, sementara di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, 3 hektare lahan hangus di Desa Tellumpanua.
Penyebabnya klasik namun mematikan: kemarau panjang membuat vegetasi kering menjadi bahan bakar. Satu kelalaian kecil, baik dari pembukaan lahan dengan cara bakar maupun puntung rokok, langsung menjadi bencana besar.
Ketika Waduk Kering, Lampu Pun Padam
Dampak kemarau tidak berhenti di lahan. Ia merambat hingga ke ruang keluarga kita melalui pemadaman listrik bergilir.
Sejak Minggu malam 30 Agustus hingga 3 September 2026, Makassar dan sebagian besar wilayah Sulselrabar mengalami pemadaman bergilir. PLN UID Sulselrabar menyebutnya sebagai pengaturan beban dan pemeliharaan infrastruktur.
Namun penjelasan yang lebih jujur datang dari Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman. Ia menyebut PLTA Bakaru dan Waduk Bili-Bili mengalami penurunan tinggi muka air yang signifikan akibat kemarau.
Padahal, sistem kelistrikan Sulawesi Bagian Selatan bergantung 33 persen pada pasokan PLTA. Ketika debit air surut, sistem kehilangan penopang utamanya. Pasokan berkurang hingga 125 MW. PLN terpaksa melakukan pemadaman bergilir dengan estimasi 2 jam di setiap wilayah untuk menjaga kestabilan sistem.
Alternatifnya adalah menghidupkan PLTD berbahan bakar solar, yang biaya operasionalnya jauh lebih mahal. Inilah ironi energi kita: saat sumber energi termurah (air) hilang, kita harus memilih antara rugi atau memadamkan lampu rakyat.
Dampaknya berantai. Di Pasangkayu dan Mamuju, pemadaman listrik berarti pompa air tidak menyala, PDAM tidak mengalir, dan sumur-sumur warga yang sudah dangkal akibat kekeringan semakin kering. UMKM yang mengandalkan freezer dan alat produksi harus berhenti. Anak sekolah belajar dalam gelap.
Ini Bukan Takdir, Ini Gagal Antisipasi
BMKG Stasiun Meteorologi Wilayah IV Makassar sejak April 2026 sudah memprediksi kemarau tahun ini akan datang lebih awal dan bersifat di bawah normal (lebih kering). Artinya, kita punya waktu 4 bulan untuk bersiap.
Namun yang terjadi adalah kita tetap reaktif.
Pertama, kita gagal menjaga hulu. Waduk Bili-Bili dan Bakaru tidak hanya kekurangan hujan, tapi juga kehilangan kemampuan menyimpan air karena daerah tangkapan air di pegunungan yang terus terdegradasi. Tanpa hutan, hujan yang sedikit pun langsung mengalir ke laut.
Kedua, kita gagal melakukan diversifikasi energi. Selama puluhan tahun kita tahu ketergantungan 33 persen pada PLTA sangat berisiko di musim kemarau, namun pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di lahan-lahan kering Sulawesi yang justru melimpah sinar mataharinya berjalan sangat lambat.
Ketiga, pencegahan karhutla masih sebatas imbauan. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka sudah menegaskan agar petani dan pekebun tidak membuka lahan dengan cara membakar. Namun tanpa solusi dan insentif bagi petani kecil, larangan itu hanya menjadi teks di spanduk. Posko didirikan setelah ribuan titik api menyala.
Tiga Tuntutan di Musim Kering
Agar lingkaran krisis ini tidak berulang setiap tahun dengan skala yang lebih besar, ada tiga hal mendesak yang harus dilakukan:
1. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten harus membangun ketahanan air dari desa. Bukan hanya proyek bendungan besar, tapi embung, sumur resapan, dan gerakan reboisasi hulu dengan tanaman produktif yang memberi nilai ekonomi bagi warga. 2. PLN harus mempercepat transisi energi yang adil. Kemarau adalah momentum untuk tenaga surya. Potensi surya di Sulawesi Barat dan Selatan sangat tinggi. Saat air tidak ada, matahari ada. Keduanya harus saling menopang, bukan saling menggantikan. 3. Masyarakat harus menjadi pemadam pertama. Jangan membakar dalam bentuk apapun. Satu laporan dini tentang asap kepada BPBD atau pemerintah desa jauh lebih efektif daripada satu mobil pemadam yang datang setelah api membesar.
Kemarau kali ini adalah peringatan keras bahwa krisis iklim bukan lagi isu global di televisi, melainkan pemadaman di rumah kita, asap di kebun kita, dan sumur kering di halaman kita.
Jika kita melupakannya saat hujan nanti turun, maka tahun depan kita akan kembali menulis berita yang sama: titik api bertambah, waduk surut, dan lampu kembali padam bergilir.
Penulis adalah warga Pasangkayu, Sulawesi Barat dan pengelola Haduade Channel.