JAKARTA, Publiknews.co.id – Kemanusiaan di Tanah Papua kembali dicabik-cabik oleh kejahatan tak berperikemanusiaan. Aksi keji kelompok yang mengatasnamakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang membantai tiga orang warga sipil tak berdosa di kawasan Yahukimo, Papua Pegunungan, bukan lagi sekadar resistensi politik, melainkan aksi terorisme barbar yang murni didorong oleh kebencian ekstrem dan kebiadaban.
Ketiga korban, yang terdiri dari sepasang suami istri dan seorang wanita warga asli Papua, dieksekusi secara kejam di jalanan. Tanpa belas kasihan, para pelaku menuduh mereka sebagai spionase atau agen intelijen, sebuah alibi usang-murahan yang selalu digunakan kelompok bersenjata untuk menghalalkan pembantaian terhadap rakyat sipil.
Pemandangan memilukan ini menelanjangi wajah asli OPM. Mereka bukanlah pejuang kebebasan, melainkan pembunuh berdarah dingin yang tidak ragu menumpahkan darah saudara sebangsanya sendiri.
Kejadian biadab ini memantik amarah mendalam dari tokoh aktivis kemanusiaan sekaligus Alumnus PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Wilson Lalengke. Tokoh yang memiliki hubungan emosional dan kekeluargaan yang sangat dekat dengan Papua – melalui dua orang keponakannya yang bersuku asli Papua dengan marga Gombo, yakni Salam Gombo Lalengke dan Christian Gombo Lalengke, melontarkan kecaman amat keras terhadap aksi pembantaian tersebut.
“Aksi brutal dan kekejaman kelompok pembuat rusuh yang mengatasnamakan OPM ini sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai luhur adat Papua. Perilaku mereka membantai warga sipil yang tidak bersalah, bahkan yang merupakan sesama warga asli Papua (OAP), sama sekali tidak ada bedanya dengan kelompok teroris radikal ISIS di Timur Tengah! ISIS membantai sesama Muslim di Irak dan Suriah dengan tuduhan murtad, sementara OPM membantai sesama warga Papua dengan tuduhan intelijen. Ini adalah puncak kebiadaban!” tegas Wilson Lalengke geram (Kamis, 23-07-2026).
Pria yang menjabat sebagai Ketua Umum PPWI itu mengaku bahwa dirinya sangat bersimpati terhadap idealisme kemerdekaan Papua yang didengungkan selama ini. Namun demikian, dia menekankan bahwa pembenaran atas pembunuhan sesama etnis hanya karena perbedaaan pandangan atau klaim sepihak adalah tanda-tanda kehancuran moral ekstrem.
Untuk itu, sebagai alumnus Lemhannas RI, Wilson Wilson mendesak pemerintah pusat, TNI, dan Polri untuk tidak lagi bersikap kompromistis atau sekadar menggunakan pendekatan persuasif setengah hati. Negara, katanya, tidak boleh kalah oleh kelompok teroris!
“Saya mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas hingga ke akar-akarnya, menangkap seluruh komplotan pembunuh tersebut, dan menyeret mereka ke muka peradilan. Jerat mereka dengan hukuman maksimal berdasarkan pasal-pasal tindak pidana terorisme dan pembunuhan berencana. Jangan biarkan rakyat Papua terus-menerus menjadi korban penyanderaan ketakutan oleh kelompok barbar ini!” ujar Wilson Lalengke.
Secara filosofis, aksi keji yang dilakukan oleh OPM ini merupakan bentuk nyata dari apa yang disebut oleh filsuf Inggris, Thomas Hobbes (1588-1679), sebagai kondisi Homo Homini Lupus, di mana manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya. Ketika hukum moral dan rasa persaudaraan dilenyapkan oleh doktrin sektarian, manusia kehilangan akal budi dan bertindak melebihi binatang jalang.
Lebih lanjut, dalam perspektif etika imperatif kategoris Immanuel Kant (1724-1804), seorang manusia harus selalu diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri (end in itself), bukan sekadar alat (means to an end). OPM telah menjadikan nyawa manusia yang tidak bersalah sebagai komoditas politik dan alat propaganda ketakutan. Mereka mengorbankan nyawa warga sipil asli Papua demi menuntaskan dahaga kekuasaan dan provokasi kelompok.
Filsuf Hannah Arendt (1906-1975) juga pernah memperkenalkan konsep “Banality of Evil” (Kebanalan Kejahatan), di mana kejahatan luar biasa dianggap sebagai hal biasa karena pelakunya telah kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis dan berempati. Ketika anggota OPM dengan santai mengokang senjata dan mengeksekusi pasangan suami istri serta seorang wanita sipil, mereka telah berada pada fase kebanalan moral yang akut.
Tidak ada alasan ideologis, politik, maupun adat yang dapat membenarkan pembunuhan terhadap warga sipil yang tidak berdaya. Mengklaim diri sebagai pejuang harkat dan martabat rakyat Papua, bahkan pejuang kemerdekaan dan atas nama Tuhan sekalipun, sambil di saat yang sama memberondongkan peluru ke dada orang asli Papua adalah sebuah hipokrisi tertinggi yang memuakkan.
Aparat keamanan bersama masyarakat Papua harus bersatu padu menolak kehadiran kelompok teroris ini. Hukum harus ditegakkan dengan cermat, tegas, dan tanpa ragu. Duka keluarga para korban di Yahukimo adalah duka seluruh bangsa Indonesia. Keadilan hukum dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup bagi para pelaku adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar agar tidak ada lagi darah rakyat sipil yang terbuang sia-sia di Tanah Cenderawasih. (TIM/Red)