PUBLIKNEWS.CO.ID, LUWU – Kepala SDN 470 Lewong, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, kini menjadi sorotan setelah pernyataannya kepada awak media menyinggung soal kondisi sekolahnya yang disebut “terlupakan”.Selasa 14/10/2025
Pernyataan tersebut disampaikan ketika awak media melakukan konfirmasi terkait penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2024 di sekolah tersebut.
Menurut keterangan wartawan di lokasi, salah seorang guru sempat menerima panggilan telepon dari kepala sekolah. Guru itu kemudian menyerahkan telepon genggamnya kepada wartawan agar dapat berbicara langsung.
Dalam percakapan itu, kepala sekolah menyampaikan keluhannya dengan nada yang terdengar kecewa.
“Sekolah kami ini sekolah yang terlupakan. Kami sudah masukkan proposal bantuan ke dinas, tapi tidak pernah mendapat tanggapan,” ujarnya melalui sambungan telepon.
Kepala sekolah juga menuturkan bahwa sebagian Dana BOS digunakan untuk pengadaan kursi bagi siswa, mengingat banyak sarana belajar yang sudah rusak dan tidak layak pakai.
“Sebagian dana BOS kami belanjakan kursi. tambahnya.
Pernyataan tersebut kemudian menyebar dan menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan. Sejumlah pihak menilai ucapan kepala sekolah menggambarkan realitas getir di lapangan, sementara lainnya menilai hal itu perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai pengelolaan dana pendidikan.
Informasi mengenai kondisi SDN 470 Lewong dan pernyataan kepala sekolah itu telah sampai ke Bupati Luwu dan Wakil Bupati Luwu. Keduanya dikabarkan telah menerima informasi dari awak media, bahkan ingin menelusuri lebih jauh kondisi sekolah yang bersangkutan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu belum memberikan keterangan resmi. Wartawan ini masih berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut guna mendapatkan penjelasan dari pihak dinas dan pemerintah daerah.
Sorotan terhadap SDN 470 Lewong ini diharapkan menjadi perhatian bersama, agar sekolah-sekolah di pelosok Luwu tidak lagi merasa “terlupakan” dalam upaya pemerataan mutu pendidikan di daerah.(Tim/Red)