Publiknews.co.id, Maros – Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L-KONTAK) kali ini menyoroti kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pengadaan Konstruksi Pembangunan Gedung pada Balai Besar Veteriner (BBV) Maros tahun anggaran 2025 dan PT. Arphala Wiratama Consultant sebagai konsultan pengawas yang diduga melakukan pembiaran kepada PT. Delima Utama yang diduga dengan sengaja tidak menerapkan (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) (SMK3).
Dian Resky Sevianti, Ketua Divisi Monitoring Dan Evaluasi L-KONTAK, mengkritik tajam cara kerja penyedia jasa curang dan nakal dengan melabrak aturan dan ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan hasil monitoring L-KONTAK, Dian Resky menilai, PT. Delima Utama dengan sengaja tidak menerapkan SMK3. Tidak satupun para pekerja terlihat menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sehingga kuat dugaan, proyek yang menelan anggaran senilai kontrak Rp. 31.898.433.000,- melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
Secara umum dalam aturan itu menurut Dian Resky, kewajiban penerapan keselamatan kerja di tempat kerja, harus diterapkan apalagi proyek tersebut milik pemerintah.
“Kalau dalam penawarannya memasukan harga untuk SMK3 sehingga harga tersebut menjadi satu kesatuan hukum dalam kontrak, sementara faktanya tidak dilaksanakan, bukankah itu pelanggaran? Kalau melanggar, artinya ada kejahatan didalamnya dan itu harus dihentikan. Bukan malah PPK dan Konsultan Pengawas seperti buta melihat keadaan itu,” tegas Dian Resky, Rabu, (27/08/2025).
Dian Resky menambahkan, PT. Delima Utama terindikasi melanggar Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja (K3LK), dimana menurutnya, PT. Delima Utama wajib menyediakan dan memberi APD bagi para pekerja dan memastikan bahwa APD digunakan dengan benar.
“APD saja tidak ada untuk pekerja, apakah ini dikatakan profesional? Kalau tidak profesional, kami ragukan mutu bangunan yang nantinya dihasilkan. Secepatnya kami akan melaporkan hal ini ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan, PPK dan Kepala BBV Maros mohon maaf, jangan tidur lihat keadaan ini, atau menunggu musibah datang baru bergerak?,” tutupnya. (*)