Publiknews.co.id, Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan Rapor Pendidikan Indonesia 2025, sebagai instrumen transparansi dan pemetaan kualitas pendidikan nasional berbasis data. Kali ini, bukan hanya pemerintah daerah dan satuan pendidikan yang bisa mengaksesnya, tetapi juga masyarakat umum: orang tua, peneliti, DPRD, LSM, hingga komunitas lokal.
Inovasi data ini menandai pergeseran penting dalam pendekatan pendidikan nasional: dari eksklusivitas informasi ke keterbukaan, dari sentralisasi ke kolaborasi publik.
“Rapor Pendidikan 2025 bukan sekadar pembaruan data, tetapi wujud konkret pendidikan berbasis gotong royong. Semua pihak kini bisa melihat potret mutu pendidikan secara nyata dan bersama-sama bergerak untuk memperbaikinya,” ujar Toni Toharudin, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, dalam keterangan tertulis yang dilansir dari InfoPublik, Rabu (16/7/2025).
Edisi 2025 membawa dua fitur baru: Pertama, Indikator untuk jenjang PAUD, yang menekankan pentingnya keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak usia dini. Serta kedua, Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, yang memetakan capaian layanan dasar pendidikan di tiap wilayah — apakah anak-anak sudah mendapatkan akses pendidikan yang layak sesuai standar nasional.
Langkah ini sejalan dengan semangat membangun pendidikan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berbasis data lokal.
Selama ini, data mutu pendidikan sering kali hanya dikonsumsi oleh internal pemerintah. Padahal, orang tua, guru, masyarakat sipil, bahkan mahasiswa pendidikan membutuhkan informasi itu untuk: Mengevaluasi kualitas sekolah, Memahami tantangan lokal (seperti kekurangan guru atau rendahnya kemampuan literasi), dan Merumuskan solusi berbasis komunitas.
Dengan keterbukaan ini, pendidikan tidak lagi dibangun oleh pemerintah saja, tapi oleh semua lapisan masyarakat.
Rapor Pendidikan 2025 memuat data hasil Asesmen Nasional (AN) dan data administratif lainnya, seperti: Tingkat literasi dan numerasi siswa, Kualitas lingkungan belajar, Kesejahteraan guru, Tingkat kehadiran siswa, dan indikator kontekstual wilayah.
Semua data ini terpampang jelas dan mudah dipahami dalam dashboard interaktif, yang dapat digunakan sebagai basis pengambilan kebijakan, program intervensi, hingga advokasi publik.
Kini, siapa pun dapat mengunduh dan mempelajari Rapor Pendidikan melalui laman resmi https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id. Orang tua bisa melihat capaian sekolah anak mereka, pemerintah desa bisa merancang kebijakan berbasis kebutuhan riil, dan LSM bisa menyusun program pendampingan berbasis bukti.
“Pendidikan yang baik tidak cukup dari semangat, tapi butuh arah. Rapor Pendidikan adalah peta jalan kita bersama,” tambah Toni.
Rapor Pendidikan Indonesia 2025 bukan sekadar dokumen, melainkan alat ukur sekaligus pemantik aksi bersama. Ia adalah cermin untuk melihat kondisi pendidikan hari ini, sekaligus kompas untuk menavigasi masa depan.
“Dengan data yang transparan dan akurat, kita bisa bergerak lebih terarah. Ini soal memastikan semua anak Indonesia, dari pelosok desa hingga tengah kota, mendapat pendidikan bermutu,” ujar Toni. (*)