Publiknews.co.id, Jakarta — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan sikap tegas terhadap memanasnya konflik bersenjata antara Iran dan Israel. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh Ketua PBNU, KH Ulil Abshar Abdalla, organisasi Islam terbesar di Indonesia itu mengutuk keras agresi militer Israel, sekaligus mendukung hak Iran untuk melakukan pembelaan diri.
“Sikap ini sudah disampaikan langsung oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf pada hari pertama serangan Israel terjadi,” ujar Ulil dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/6/2025).
Menurutnya, PBNU menilai tindakan Israel sebagai bentuk agresi yang tidak dapat dibenarkan dan menjadi penyebab utama memburuknya situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.
Ulil menjelaskan bahwa PBNU mengakui right to self-defense atau hak membela diri yang dimiliki oleh Iran sebagai negara yang diserang. Namun, PBNU juga menyerukan agar konflik ini tidak berkembang menjadi perang besar yang dapat membawa dampak destruktif, baik secara regional maupun global.
“Kita berkepentingan agar konflik ini tidak mengalami eskalasi lebih jauh yang bisa menimbulkan kerusakan besar pada tingkat wilayah maupun dunia,” tegasnya.
PBNU juga meminta negara-negara besar dunia termasuk Amerika Serikat, Rusia, China, dan negara-negara Uni Eropa — untuk tidak memperkeruh situasi. Mereka diimbau agar tidak memasok senjata kepada pihak mana pun, baik Israel maupun Iran, serta mendorong solusi damai melalui jalur diplomasi.
“Tidak ada cara lain menyelesaikan perang ini kecuali dengan dialog,” kata Ulil.
Dorong Indonesia Jadi Inisiator Perdamaian
Sebagai ormas Islam dengan jaringan luas di dalam dan luar negeri, PBNU berharap pemerintah Indonesia turut aktif mendorong upaya diplomasi di tingkat global.
“PBNU mendesak pemerintah Indonesia untuk menjadi pelopor penyelesaian damai melalui jalur diplomatik. Perang ini tidak membawa manfaat bagi siapa pun dan hanya akan merugikan semua pihak, termasuk kita,” pungkasnya.
Pernyataan ini disampaikan PBNU dalam rangka merespons kekhawatiran publik terhadap potensi meluasnya konflik di Timur Tengah, yang bisa berdampak pada stabilitas global, termasuk ekonomi dan keamanan kawasan Asia Tenggara.