Artikel Jelang HUT RI ke-81, Polres Pasangkayu Bagikan Bendera Merah Putih pertama kali tampil pada Publik News.

Isu utama yang disorot berpusat pada kasus yang menimpa seorang siswa calon peserta didik baru di SMP Negeri 8 Makassar. Berdasarkan informasi yang dihimpun, siswa tersebut sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi berkas, namun secara tiba-tiba statusnya berubah dan dinyatakan “tidak dapat ditempuh” atau tidak diterima oleh pihak sekolah.

Pada pengumuman resmi Powered By Lontara, menyatakan ” Satatus seleksi akhir Diterima, Selamat, Muh.Taufik anda telah dinyatakan lulus seleksi akhir ditrima sebagai calon peserta didik baru untuk tahun ajaran mendatang.”.

Keputusan sepihak tersebut memicu kekecewaan mendalam dari keluarga siswa, yang diwakili oleh Andi Asruddin, S.Sos. Keluarga merasa sangat berkeberatan dan mengeluhkan kebijakan sekolah yang dinilai tidak mencerminkan integritas serta keadilan dalam menangani persoalan tersebut. Puncak kekecewaan muncul saat berkomunikasi dengan salah seorang Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Makassar, yang justru bersikukuh dan ngotot tidak memberikan kebijakan atau solusi apapun terkait masalah tersebut.

Menanggapi hal ini, LSM Lemkira sangat menyayangkan kejadian tersebut. Menurut pantauan dan penilaian kami, masalah ini sebetulnya dapat dihindari dan diselesaikan dengan baik apabila pihak sekolah bekerja secara cermat dan profesional.

“Seharusnya jauh sebelum ada keputusan penolakan, pihak sekolah sudah berinisiatif menghubungi siswa atau keluarga tersebut. Padahal, nomor telepon dan kontak yang jelas sudah tercantum lengkap di dalam berkas pendaftaran yang diserahkan,” ungkap perwakilan LSM Lemkira.

LSM Lemkira menilai ketidaktelitian dan sikap tertutup dari pihak sekolah merupakan bukti lemahnya pelayanan publik di lingkungan pendidikan Kota Makassar. Hal ini menjadi sorotan penting karena mencoreng nama baik sistem SPMB yang sejatinya dirancang untuk transparan dan berkeadilan.

Lembaga ini mendesak Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk menindaklanjuti laporan ini, mengevaluasi kinerja pihak sekolah terkait, serta memastikan kasus serupa tidak terulang kembali dan merugikan calon peserta didik lain di masa mendatang.(*)

Artikel Soal Penolakan Siswa Lolos Seleksi SMPN 8, LSM LEMKIRA Soroti Profesionalisme SPMB Diknas Kota Makassar 2026 pertama kali tampil pada Publik News.

Ketua LINGKAR, Asdar Bur, mengungkapkan hasil pemantauan lembaganya menunjukkan ketiadaan jejak perencanaan yang sistematis serta pelaporan yang akuntabel dalam pengelolaan anggaran tersebut. Secara fisik pun, tidak terlihat adanya kemajuan atau pembaruan sarana dan prasarana bangunan sekolah yang berarti.

Temuan yang lebih mengkhawatirkan terungkap terkait penggunaan Dana BOS. Kepala Sekolah diduga secara tegas melarang pemanfaatan anggaran tersebut, yang berujung pada terhentinya berbagai kegiatan pendidikan bagi para siswa.

“Kami tidak akan membiarkan hal ini berlarut-larut. Temuan ini akan kami teruskan kepada Aparat Penegak Hukum untuk proses penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap kebenaran,” tegas Asdar pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Informasi yang diperoleh LINGKAR menguatkan dugaan tersebut, siswa tidak dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar pendukung dengan alasan ketiadaan dana, padahal seharusnya tersedia. Seluruh warga sekolah dinilai tidak mendapatkan kejelasan mengenai aliran, pemanfaatan, maupun pertanggungjawaban anggaran yang seharusnya menjadi hak siswa.

“Kami menilai ini layak ditelusuri secara tuntas. Masa depan pendidikan anak-anak tidak boleh terhambat atau dikorbankan demi kepentingan pribadi pihak tertentu,” tandasnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, pada tahun ajaran 2025/2026 tercatat sekitar 150 siswa terdaftar dengan besaran iuran komite sebesar Rp1.400.000 per siswa. Angka yang cukup signifikan ini justru tidak diimbangi dengan transparansi yang memadai maupun realisasi program yang terukur. (*)

Artikel Dugaan Penyimpangan Dana Sekolah SMAN 14 Wajo pertama kali tampil pada Publik News.

Artikel Peduli El Nino, Polsek Baras Salurkan Air Dukung Kegiatan HUT RI ke 81 pertama kali tampil pada Publik News.

Artikel Andri Prayoga Putra Singkarru Penuhi Janji Saat Reses di Sarjo pertama kali tampil pada Publik News.

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar, M. Ilyas mengakui adanya pemotongan honor tersebut.

Pengakuan itu disampaikan Ilyas melalui pesan WhatsApp kepada media ini.

“membayarkan sisanya yg dipotong. Dan kami sdh perintahkan untuk melakukan perimbangan penggajian. Tks,” tulis Kabid Ilyas.

Pernyataan tersebut sekaligus membenarkan pemberitaan sebelumnya terkait dugaan honor operator SDN 003 Kandeapi yang disunat dan temuan kejanggalan pembayaran tunai di rekening koran dana BOS.

Sebelumnya, Kabid bersama Kasi BOS Dikbud Polman diketahui telah turun melakukan sidak ke SDN 003 Kandeapi, namun Kepala Sekolah tidak berada di tempat.

Setelah adanya perintah dari Kabid, korban yang merupakan operator sekolah tersebut telah mengkonfirmasi bahwa sisa gajinya yang dipotong telah dikembalikan.

Saat dikonfirmasi terkait informasi bahwa Kepsek menolak menandatangani kenaikan gaji honor operator, Kabid Ilyas menyebut itu menjadi tanggung jawab Kepsek.

“Info itu perlu dicek kebenarannya, dan kalau itu betul maka itu menjadi tanggungjawab kelseknya. Kepseknya,” jelasnya.

Untuk sanksi, Disdik Polman hanya memberikan teguran kepada Kepsek SDN 003 Kandeapi.

“Pada prinsifnya kami sudah memberikan teguran terhadap apa yang dilakukan kepsek, dan mengingatkan agar jangan mengulangi hal serupa. Tks,” tutup Ilyas.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada kejelasan bentuk teguran tertulis serta tindak lanjut atas temuan transaksi tunai janggal di rekening koran BOS SDN 003 Kandeapi.

Publik pun mempertanyakan, apakah kasus penyunatan honor ini dianggap selesai hanya dengan pengembalian dan teguran lisan.(*)

Redaksi publiknews.co.id

Artikel Terbukti Sunat Honor Operator, Kepsek SDN 003 Kandeapi Tinambung Polman Hanya Ditegur pertama kali tampil pada Publik News.

Kegiatan tersebut dipimpin Wakapolres Pasangkayu Kompol Agussalim Arsyad, S.Ag., M.H., didampingi Kabag Ops AKP Mustamir, S.H., M.H., serta dihadiri para Kasatgas Ops Antik Marano 2026, para perwira dan personel bintara yang terlibat dalam Surat Perintah Operasi.

Latpraops dilaksanakan sebagai langkah awal untuk menyatukan persepsi, pola pikir, serta cara bertindak seluruh personel yang terlibat sebelum melaksanakan tugas di lapangan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pelaksanaan Operasi Antik Marano 2026 dapat berjalan secara efektif, optimal, profesional, dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditentukan.

Dalam kegiatan tersebut, para personel menerima petunjuk dan arahan dari masing-masing Kasatgas terkait teknis pelaksanaan tugas di lapangan. Personel juga ditekankan untuk mengedepankan profesionalisme, menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta membangun sinergi dalam pelaksanaan operasi.

Kapolres Pasangkayu AKBP Joko Kusumadinata melalui Wakapolres Pasangkayu Kompol Agussalim Arsyad, S.Ag., M.H., menyampaikan bahwa Latpraops menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh personel memahami tugas, sasaran, serta cara bertindak selama pelaksanaan operasi.

“Latpraops ini merupakan momentum untuk menyatukan persepsi dan menyamakan cara bertindak seluruh personel yang terlibat. Setiap anggota harus memahami tugas dan tanggung jawabnya serta tetap mengedepankan profesionalisme dan sesuai SOP dalam setiap pelaksanaan tugas,” ujar Wakapolres.

Lebih lanjut, Operasi Antik Marano 2026 dilaksanakan sebagai upaya kepolisian dalam melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat, sekaligus mendukung terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Pasangkayu.

“Melalui operasi ini, kami berharap dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat serta menciptakan kondisi Kamtibmas yang tetap aman, tertib dan kondusif di wilayah hukum Polres Pasangkayu,” pungkasnya.

sumber: Humas polres Pasangkayu/Hnd

Artikel Latpraops Antik Marano 2026 Digelar, Polres Pasangkayu Siap Wujudkan Kamtibmas Kondusif pertama kali tampil pada Publik News.

Jembatan sepanjang 11 meter dan lebar 1 meter yang dibangun oleh Sat Brimobda Polda Sulawesi Barat tersebut menjadi akses penting penghubung Dusun Kondosapata dengan Dusun Sikamase. Kehadirannya memangkas jarak tempuh hingga 4 kilometer atau sekitar 40 menit perjalanan masyarakat.

Bagi warga, khususnya anak-anak sekolah, jembatan ini bukan sekadar bangunan penghubung. Jembatan ini adalah jalan harapan yang membuat perjalanan menuju sekolah menjadi lebih dekat, aman, dan tidak lagi menguras waktu serta tenaga seperti sebelumnya.

Kini, anak-anak dari dua dusun dapat berangkat belajar dengan akses yang lebih mudah. Para orang tua pun merasa lebih tenang karena mobilitas keluarga, pengangkutan hasil kebun, hingga kebutuhan layanan sosial dan kesehatan dapat dilakukan dengan lebih cepat.

Peresmian di Mamuju Tengah dihadiri Wakil Bupati Mamuju Tengah, Sekda Kabupaten Mamuju Tengah, Kapolres Mamuju Tengah, Pabung Kodim Mamuju, Camat Tobadak, kepala desa Kondosapata dan Sikamase, serta perangkat desa setempat.

Jembatan Merah Putih Presisi menjadi wujud nyata kehadiran Polri bersama pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah pelosok.

Dengan semangat Sipatuo Sipatokkong saling menghidupi dan saling menopang, jembatan ini diharapkan dapat terus memberi manfaat serta memperkuat konektivitas dan kesejahteraan warga Mamuju Tengah.

Sumber: Humas Polda Sulbar/red

Artikel Harapan Baru Anak-anak Sikamase Hadirnya Jembatan Merah Putih Menuju Sekolah pertama kali tampil pada Publik News.

Persoalan tersebut bermula ketika H. Salma menghubungi pihak collection MNC Finance untuk menyampaikan niat melakukan pelunasan pembiayaan kendaraan.

Dalam komunikasi tersebut, H. Salma menanyakan apakah terdapat kemungkinan pengurangan atau keringanan terhadap denda yang tercatat dalam kewajibannya.

Menurut pengakuan H. Salma, pihak collection saat itu menyampaikan bahwa masih terdapat kemungkinan pengurangan dari nilai denda yang ada.

Informasi tersebut kemudian menjadi pertimbangan H. Salma untuk melanjutkan proses pelunasan pembiayaan.
Namun, setelah pelunasan dilakukan, persoalan justru belum selesai. H. Salma mengaku telah menunggu kurang lebih dua bulan, tetapi BPKB kendaraan yang pembiayaannya telah dilunasi belum juga diserahkan.

Komunikasi dengan pihak collection yang sebelumnya menangani pembiayaannya juga disebut tidak berlangsung secara intensif.

Merasa membutuhkan kepastian, H. Salma kemudian mendatangi langsung kantor/cabang MNC Finance di Jalan Pettarani, Makassar, untuk meminta penjelasan mengenai status pelunasan, denda, serta BPKB kendaraannya.

Namun, menurut H. Salma, pihak collection yang sebelumnya berkomunikasi dengannya tidak dapat ditemui di kantor tersebut.
H. Salma kemudian mencoba menghubungi pihak collection melalui telepon. Dalam komunikasi tersebut, ia mengaku mendapatkan jawaban bahwa tidak ada pengurangan denda dan besaran denda tetap sesuai angka yang telah diberikan sebelumnya.

Jawaban tersebut membuat H. Salma mempertanyakan informasi yang sebelumnya diberikan kepadanya.

Pasalnya, sebelum melakukan pelunasan, dirinya mengaku telah mendapatkan informasi dari pihak collection bahwa terdapat kemungkinan pengurangan denda.

H. Salma kemudian mempertanyakan apakah permohonan pengurangan denda tersebut benar-benar telah diajukan kepada pihak yang berwenang di MNC Finance atau belum.

“Saya hanya ingin kejelasan. Sebelumnya saya diberitahu ada kemungkinan pengurangan denda. Setelah saya lunasi, justru dikatakan tidak ada pengurangan. Saya ingin tahu apakah permohonan tersebut memang pernah diajukan ke pusat atau tidak,” ujar H. Salma.

Menurutnya, hingga saat ini dirinya belum mendapatkan bukti berupa surat resmi, dokumen pengajuan, ataupun pemberitahuan dari pihak yang berwenang di MNC Finance yang menjelaskan bahwa permohonan pengurangan denda tersebut telah diproses dan kemudian ditolak.

Kondisi tersebut membuat H. Salma menduga adanya kemungkinan informasi mengenai pengurangan denda yang disampaikan sebelumnya belum diproses atau belum diajukan kepada pihak yang berwenang di kantor pusat.

Meski demikian, dugaan tersebut masih membutuhkan klarifikasi dan pemeriksaan internal dari pihak MNC Finance.

H. Salma menegaskan bahwa persoalan yang dipermasalahkannya bukan semata-mata mengenai besaran denda.
Menurutnya, yang lebih penting adalah adanya kejelasan, transparansi dan kepastian informasi kepada konsumen, terutama ketika konsumen hendak melakukan pelunasan pembiayaan.

“Kalau memang tidak disetujui, saya ingin tahu apakah memang sudah diajukan dan siapa yang memutuskan. Kalau tidak pernah diajukan, mengapa sebelumnya saya diberitahu ada kemungkinan pengurangan?” katanya.

Selain persoalan denda, H. Salma juga meminta kepastian mengenai penyerahan BPKB yang hingga kini belum diterimanya meskipun kewajiban pembiayaan telah dilunasi sekitar dua bulan lalu.

Ia berharap pihak manajemen MNC Finance dapat melakukan pemeriksaan internal terhadap persoalan tersebut dan memberikan jawaban resmi kepada dirinya sebagai konsumen.

H. Salma juga menyatakan siap menunjukkan bukti pembayaran, bukti pelunasan apabila diperlukan untuk proses klarifikasi.

Berencana Mengadu ke Regulator
Apabila persoalan tersebut tidak mendapatkan penyelesaian dan penjelasan yang memadai, H. Salma menyatakan akan mempertimbangkan untuk menyampaikan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga perlindungan konsumen terkait.

Pengaduan tersebut nantinya akan disertai bukti-bukti yang dimilikinya, termasuk bukti pelunasan, serta bukti bahwa dirinya telah mendatangi kantor MNC Finance untuk meminta penyelesaian.

H. Salma berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara internal dan tidak perlu berlanjut ke proses pengaduan kepada regulator.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak MNC Finance belum memberikan klarifikasi resmi terkait keluhan H. Salma mengenai dugaan informasi pengurangan denda dan keterlambatan penyerahan BPKB tersebut.

(*)

Artikel Denda Jadi Sorotan, BPKB Tak Kunjung Diserahkan: Konsumen Pertanyakan Pelayanan MNC Finance pertama kali tampil pada Publik News.

Menjadi sorotan utama adalah kekosongan landasan hukum pasca berakhirnya Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Makassar dan PT Kalla Inti Karsa (KIK) per 18 Juli 2021. Tanpa adanya ikatan perjanjian baru yang sah antara pengelola dan para pedagang, angka tunggakan yang diklaim dinilai berpotensi sekadar penafsiran sepihak.

Ketua Umum L‑KONTAK, Tony Iswandi, menegaskan bahwa setiap beban kewajiban harus berpijak pada fondasi yang terang dan terukur.

“Angka Rp598 juta itu berlandaskan apa? Tarif berapa, periode berapa, dan siapa yang menetapkannya? Jika tidak ada perjanjian tertulis, dasar lahirnya kewajiban ini menjadi kabur,” ujarnya tegas, Rabu (12/8/2026).

Lebih jauh, L‑KONTAK menekankan posisi surat peringatan (SP1 s.d. SP3) tidak boleh melampaui fungsinya sebagai instrumen pengingat, bukan sumber lahirnya utang itu sendiri. Jika belum ada perikatan yang sah, rangkaian surat peringatan tersebut kehilangan pijakan hukum yang kokoh.

“Tunjukkan dokumen sah, apakah ada perjanjian sewa, izin pemanfaatan, atau bentuk kesepakatan lain yang menjadi akar kewajiban tersebut?” tambahnya.

Dalam hal landasan hukum, L‑KONTAK mengingatkan bahwa Perumda memang memiliki payung kelembagaan tersendiri melalui Perda No. 4 Tahun 2021. Namun, penggunaan Perda No. 12 Tahun 2004 untuk tindakan penertiban dinilai tidak boleh parsial.

“Jangan hanya mengutip Pasal 11 dalam Perda No.12 Tahun 2004 soal penyegelan, namun mengabaikan syarat‑syarat mutlak yang diatur dalam pasal sebelumnya,” tegas Iswandi, merujuk prinsip tata kelola yang utuh dan berkeadilan.

Kejelasan status pungutan pun menjadi tuntutan mendesak: apakah Rp598 juta itu dikategorikan sebagai sewa, jasa pengelolaan, retribusi, atau bentuk lain? Setiap jenis memiliki mekanisme dan dasar hukum yang berbeda, sehingga ketidakjelasan istilah memperkuat keraguan publik.

Ketiadaan kepatuhan prosedur terasa pula dalam pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan keterangan pedagang, tim penindak tidak memperlihatkan surat tugas, mandat tertulis, maupun berita acara saat tindakan penyegelan berlangsung, kontradiksi dengan klaim bahwa proses berjalan sudah sesuai prosedur.

“Jika prosedur sudah lengkap, tidak ada alasan menutup akses terhadap dokumen. Transparansi adalah bukti utama legitimasi tindakan,” tandasnya.

L‑KONTAK menegaskan, tidak mempersoalkan hak negara/daerah melakukan penataan pasar, asalkan berjalan dalam koridor aturan yang dapat dipertanggungjawabkan. Lembaga ini meminta Pemerintah Kota maupun DPRD turun tangan melakukan verifikasi terhadap asal‑usul dan perhitungan tagihan Rp598 juta, kelengkapan hubungan hukum antara pengelola dan pedagang, dasar sah penerbitan SP1–SP3, dan kelengkapan administrasi dan prosedur penyegelan.

Sikap kehati‑hatian dikedepankan sebelum label pelanggaran disematkan.

“Saat ini kami menyebutnya dugaan pungutan tanpa dasar jelas. Biar pemeriksaan menentukan faktanya,” jelas Iswandi.

Polemik ini kini bergantung pada keterbukaan dokumen resmi. Jika segala hal dapat dibuktikan secara transparan, kepercayaan akan pulih. Sebaliknya, jika kekosongan hukum terbukti, hal ini berisiko meluas menjadi sengketa yang lebih besar.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari pihak terkait. (*)

Artikel Tanpa Dokumen Lengkap, Penyegelan dan Penagihan Pasar Daya Dinilai Sepihak pertama kali tampil pada Publik News.