“Alhamdulillah rasa syukur dan terimah kasi kepada ISTAF DAN ASTAF Telah memberikan kepercayaan bertugas di efen tertinggi dan bergensi di AsianGames Aichi Nagoya Japan,” kata Muhammad Sabir, Selasa 29 September 2026.

Dirinya terpilih untuk menjadi wasit Sepak Takraw di Asian Games dan ini bukan baru pertama kali, dirinya sering kali menjadi wasit di event internasional.

“Saya berterimah kasi kepada Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, Sekda, Kepala Dinas,Pemuda.Olahraga,parawisata dan ekonomi kreatif dan Koni provinsi Sulawesi Barat atas dukungan Supornya,” ungkapnya.

Menjadi wasit di turnamen besar bukan hal baru baginya, ia telah memimpin puluhan pertandingan di level nasional maupun internasional.

Asian Games ke-20 (Asian Games 2026) saat ini sedang berlangsung di Prefektur Aichi dan Nagoya, Jepang, mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pesta olahraga multi-cabang terbesar di Asia ini diikuti oleh lebih dari 11.000 atlet dari 45 negara yang memperebutkan 369 medali emas di 49 cabang olahraga, termasuk beberapa cabang debutan baru seperti teqball dan virtual taekwondo. (*/red)

Artikel Muhammad Sabir Ukir Prestasi, Wasit Asal Sulbar Bertugas di Asian Games Jepang 2026 pertama kali tampil pada Publik News.

Artikel Polairud Polres Pasangkayu Tangani Penemuan Pria Gantung Diri di Pantai Batu Oge pertama kali tampil pada Publik News.

Artikel HUT Propam, Polres Pasangkayu Salurkan Bansos ke Yayasan Abulyatama pertama kali tampil pada Publik News.

Artikel Polres Pasangkayu Perkuat Digitalisasi Lewat Verifikasi IKD dan Pengaktifan Agen Perlinsos pertama kali tampil pada Publik News.

Kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait berbagai masukan, usulan, serta permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya mengenai penanganan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Dalam pertemuan tersebut, Sekdis Perkimtanhub Sulawesi Barat Amrin menyampaikan bahwa pendataan dan penentuan masyarakat penerima bantuan BSPS menjadi salah satu hal yang membutuhkan perhatian serius. Menurutnya, ketepatan data sangat menentukan agar bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria.

“Pendataan dan penentuan penerima bantuan merupakan hal yang sangat perlu ditangani secara serius, terutama terkait desil dan indikator persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat penerima bantuan,” ujar Amrin.

Ia menjelaskan, data masyarakat calon penerima maupun yang telah terdata melalui aplikasi perlu dilakukan pengkajian dan verifikasi secara cermat. Hal tersebut penting untuk memastikan program BSPS tepat sasaran serta menghindari adanya masyarakat yang sebenarnya memenuhi kriteria namun tidak mendapatkan bantuan.

Amrin juga menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah pusat melalui Balai dan Satuan Kerja (Satker) dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Menurutnya, koordinasi lintas pemerintahan sangat diperlukan dalam memastikan proses pendataan, verifikasi, hingga penetapan penerima bantuan dapat berjalan dengan baik.

“Kami sangat berharap adanya sinergitas antara pemerintah pusat, dalam hal ini Balai dan Satker, dengan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten. Untuk itu, pemerintah daerah juga perlu memberikan perhatian serius terhadap penanganan dan pemutakhiran data,” jelasnya.

Lebih lanjut, Amrin menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Perkimtanhub telah melakukan koordinasi dengan Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat, serta pemerintah kabupaten se-Sulawesi Barat dalam rangka mendukung penanganan data BSPS.

Koordinasi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas arahan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam upaya meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan perumahan bagi masyarakat.

“Untuk penanganan data BSPS, kami telah melakukan koordinasi dengan Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat, serta pemerintah kabupaten se-Sulawesi Barat, sebagaimana arahan Gubernur Sulawesi Barat,” ungkap Amrin.

Ia berharap, melalui koordinasi dan konsultasi tersebut, berbagai persoalan terkait pendataan dan penyaluran BSPS dapat ditangani secara bersama-sama sehingga pelaksanaan program di Sulawesi Barat dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Kunjungan kerja Komisi III DPRD Sulawesi Barat tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya dalam mendukung penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Sulawesi Barat. (*/red)

Artikel Komisi III DPRD Sulbar Konsultasikan Penanganan BSPS ke Balai P3KP Sulawesi II pertama kali tampil pada Publik News.

Artikel Sat Polairud Polres Pasangkayu Ajak Nelayan Jaga Kamtibmas dan Laut pertama kali tampil pada Publik News.

Artikel Gara-gara Menoleh ke Kiri, Dua Pemotor Terkapar di Baras pertama kali tampil pada Publik News.

Konsultasi tersebut sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, memperkuat perekonomian masyarakat serta mendorong ketahanan pangan sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan. Sinergi antarpemerintah daerah dinilai penting untuk memastikan kebijakan pangan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan ketentuan yang berlaku.

Rombongan Pansus DPRD Majene dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Majene, Junaedi, bersama anggota Pansus Armiah, Sudirman dan Hakim. Rombongan disambut oleh Sekretaris Dinas Pangan Daerah Sulbar, Agus, yang mewakili Kepala Dinas Pangan Daerah Sulbar, Suyuti Marzuki.

Dalam pertemuan tersebut, Junaedi menyampaikan bahwa konsultasi dilakukan untuk mendapatkan masukan dan penyamaan persepsi dalam penyusunan Ranperda. Menurutnya, materi yang dirumuskan perlu disesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten Majene, namun tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembahasan juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Regulasi tersebut menjadi salah satu rujukan dalam menyusun pengaturan cadangan pangan di tingkat kabupaten agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Sekretaris Dinas Pangan Sulbar, Agus menyampaikan bahwa pihaknya memberikan masukan sesuai tugas dan kewenangan Dinas Pangan Daerah. Menurutnya, Ranperda perlu mengatur secara jelas aspek penyelenggaraan, pengelolaan, pemanfaatan serta mekanisme cadangan pangan agar dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Konsultasi tersebut turut dihadiri Kepala Bagian Hukum Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bidasari, beserta jajaran. Dari Kabupaten Majene hadir Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dwilken bersama Sekretaris Dinas, sedangkan Perum Bulog Cabang Mamuju diwakili Kartono.

Melalui konsultasi tersebut, berbagai masukan dan informasi yang diperoleh menjadi bahan bagi Pansus DPRD Kabupaten Majene untuk menyempurnakan materi Ranperda sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.

Penyusunan regulasi yang lebih jelas mengenai cadangan pangan diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi kekurangan pangan, menjaga ketersediaan pangan serta mendukung stabilitas pangan masyarakat.

Kolaborasi antara DPRD Kabupaten Majene, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Pangan, Bulog dan perangkat daerah terkait menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola cadangan pangan di daerah. Langkah tersebut diharapkan turut mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat. (*/red)

Artikel Susun Ranperda Cadangan Pangan, Pansus DPRD Majene Konsultasi ke Pemprov Sulbar pertama kali tampil pada Publik News.

Artikel Problem Solving, BKTM Sarasa Selesaikan Konflik Warga pertama kali tampil pada Publik News.

Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Informasi Polrestabes Makassar dengan nomor LI/1197/IX/RES.1.11/2026/RESKRIM, peristiwa bermula ketika korban Hs menerima tawaran gadai dari seseorang bernama FH. Dijanjikan pinjaman sebesar Rp20.000.000 untuk jangka waktu satu bulan, dengan kewajiban pengembalian Rp23.000.000 pada saat jatuh tempo. Setelah menerima data serta foto kendaraan, korban menyetujui kesepakatan dan mentransfer dana sepenuhnya ke rekening Seabank nomor 901479702901 atas nama FH.

Pada tanggal 17 September 2026 setelah dana diterima, korban diarahkan untuk mengambil kendaraan di Jalan Dg. Tata, di kediaman Ar, sekaligus menerima Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Namun baru menempuh perjalanan sekitar empat kilometer, korban dihadang tujuh orang yang mengendarai satu unit sepeda motor, satu unit mobil Brio, dan satu unit mobil Avanza Kelompok yang dipimpin Sf salah satunya diduga berstatus sebagai prajurit TNI‑AD disertai An, Ik, Ek, Sf Dg. Gs, Ar, dan EY, memaksa korban menghentikan kendaraan. Mereka mengaku mobil jenis Sigra berwarna biru biru tersebut milik usaha persewaan dan memperlihatkan selembar Surat Bukti Persewaan. Di bawah tekanan fisik dan psikologis, korban terpaksa menyerahkan kendaraan kepada Sf.

Keesokan harinya, kebenaran terungkap, pihak UD. 3R, persewaan yang beralamat di Jl. Kenanga No. 20, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, menegaskan kendaraan tersebut bukan milik mereka. Dokumen yang diperlihatkan kelompok Sf terbukti tidak sah dan diduga direkayasa.

Berdasarkan keterangan korban, skenario yang terungkap menunjukkan adanya dugaan rencana jahat yang disusun bertahap, kendaraan dipinjam dari pemilik sah, lalu digadaikan kepada korban dengan keterangan yang menyesatkan, tak lama kemudian diambil paksa dengan memanfaatkan dokumen palsu, sehingga korban kehilangan uang tunai sekaligus kendaraan yang dijadikan jaminan.

Berdasarkan hasil klarifikasi korban ke pihak UD. 3R menyebut Surat Bukti Persewaan yang diperlihatkan terbukti tidak diterbitkan oleh pihak UD. 3R, sehingga kuat dugaan korban, tindakan ketujuh oknum tersebut memenuhi unsur membuat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak bagi pihak tertentu.

Korban berharap pihak Kepolisian bekerja secara objektif, sementara Pimpinan TNI Angkatan Darat segera melakukan penelusuran internal jika anggotanya terbukti terlibat, demi menjaga kehormatan institusi dan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.

Artikel Gadai Mobil Rp20 Juta Raib, Dugaan Keterlibatan Oknum TNI‑AD pertama kali tampil pada Publik News.