Close Menu
Publik NewsPublik News
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Publik NewsPublik News
    • Home
    • News
    • Nasional
    • DAERAH
    • Pemerintah
    • Politik
    • Ekonomi
    • Hukum
    • OPINI
    • Kesehatan
    • Pendidikan
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Publik NewsPublik News
    • Home
    • News
    • Nasional
    • DAERAH
    • Pemerintah
    • Politik
    • Ekonomi
    • Hukum
    • OPINI
    • Kesehatan
    • Pendidikan
    Beranda » Blog » Diduga Labrak Aturan, Diklat PIP Makassar 2025 Disorot L-KONTAK
    News

    Diduga Labrak Aturan, Diklat PIP Makassar 2025 Disorot L-KONTAK

    Juli 23, 2025
    Facebook WhatsApp Twitter Telegram
    Share
    Facebook WhatsApp Twitter Email

    Publiknews.co.id, Makassar – Belanja Modal Lembaga beberapa kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Tahun Anggaran 2025 di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar menuai kritikan tajam dari Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L-KONTAK) yang diduga tidak memiliki dasar hukum untuk dilaksanakan.

    Dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk kebutuhan Diklat itu, PIP Makassar mengelontorkan anggaran dengan total senilai Pagu Rp. 77 milliar. Paket pengadaan Diklat itu diduga tanpa melalui prosedur yang berlaku.

    “Informasi tidak jelas ke publik melalui portal LPSE meskipun dilaksanakan dengan sisitim pemilihan pengadaan langsung,” kata Dian Resky, Rabu, (23/07/2025).

    Dia menduga paket pengadaan Diklat tersebut tidak ditayangkan pada portal LPSE sebagai dasar kontrak.

    “PPK dan KPA harus membuktikan. Terlalu berani melabrak aturan,” jelasnya.

    Dian Resky menyayangkan lemahnya sistem pengawasan sehingga Pejabat Pengadaan, PPK dan KPA dapat dengan leluasa melabrak aturan.

    “Integritas PPK dan KPA patut dipertanyakan sebab hal ini dapat menimbulkan spekulasi negatif jika PPK dan KPA yang merangkap sebagai penyedia jasa, dan itu sangat berbahaya bagi kegiatan lainnya,” terangnya.

    Dia mengatakan jika benar ada pelanggaran hukum, maka itu adalah kejahatan.

    “Aparat Penegak Hukum (APH) sebaiknya membuka penyelidikan untuk memastikan kebenarannya,” tutup Dian Resky. (*)

    Diklat PIP Makassar 2025 L-KONTAK
    Share. Facebook WhatsApp Telegram Email Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Kapolres Pasangkayu Pimpin Aksi Green Policing

    November 13, 2026 News

    Satu Lapangan, Satu Semangat: TNI- Polri Pasangkayu Kompak Lewat Olahraga Bersama

    November 11, 2026 News

    Subuh Keliling, Kapolres: Kamtibmas Tanggung Jawab Bersama

    November 7, 2026 News
    PUBLIK UPDATE

    Baru Sebulan Beroperasi, PT KJP Sumbang PAD Rp600 Juta, Target 2026 Tembus Rp33 Miliar

    Oktober 20, 2026

    Silaturahmi ke Bupati Pasangkayu, LSM-DRBI dan IJS Disambut Positif H. Yaumil Adj

    Oktober 19, 2026

    Kunjungi Sekretariat IJS, LSM-DRBI Pasangkayu Siap Bersinergi Jadi Kontrol Sosial Pembangunan

    Oktober 19, 2026

    Sapu Bersih Narkoba! Polres Pasangkayu Sisir Lokasi Nongkrong Remaja

    Oktober 18, 2026

    COMING SOON! NasDem Fest Siap Guncang Alun-Alun Kota Pasangkayu, Pesta Rakyat Musik dan UMKM

    Oktober 30, 2026
    INFO DESA
    Info Desa
    Info Desa Oktober 18, 2026

    DARI PENGABDIAN KE PENGABDIAN, MUHAMMAD K., SP MELANGKAH MENUJU PILKADES ONGKO

    Oktober 18, 2026 Info Desa

    Catatan: Abdul Rajab Abduh  Di balik langkah seorang pensiunan PNS menuju kontestasi kepala desa, ada…

    Galung Tuluk, Tradisi Maulid yang Tak Pernah Padam

    September 1, 2026

    Pemdes Bonne – Bonne Realisasikan Pembangunan Talud di Dusun Pullipe 

    Juli 31, 2026

    Ratusan Hektar Sawah Kekeringan di Polman, Bupati Siap Tangani

    Juli 30, 2026
    PUBLIK POPULAR
    banner iklan pasang disini
    PENERBIT : PT PUBLIK PERSADA MEDIA GROUP
    Logo Publik News
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Tentang Kami
    • Pedoman Siber
    • Redaksi
    • Publik News
    © 2026 PUBLIK NEWS by GUZTY.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.