PUBLIKNEWS.CO.ID, LUWU — Program Indonesia Pintar (PIP) yang sejatinya hadir untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu, justru menuai sorotan tajam di SMK ARMY PUTRA LUWU. Sekolah Swasta di kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Senin (22/9/25) Salah seorang orang tua murid yang tidak ingin dipublikasikan namanya mengaku kecewa lantaran dana bantuan yang seharusnya diterima utuh oleh siswa, diduga tidak sampai ke tangan mereka sepenuhnya. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, siswa seharusnya menerima Rp1.800.000, namun orang tua mengungkap hanya Rp500.000 yang diberikan, sementara Rp1.300.000 lainnya diserahkan ke pihak sekolah. Kondisi ini menimbulkan keresahan dan pertanyaan besar: ke mana aliran dana bantuan tersebut sebenarnya?…
Penulis: Publik News
PUBLIKNEWS.CO.ID, LUWU – Aroma dugaan penyalahgunaan identitas mencuat di Kabupaten Luwu. Seorang tenaga honorer di salah satu instansi Pemerintah Kabupaten Luwu berinisial L kini berada di ujung tanduk hukum setelah dituding menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik banyak orang untuk memperoleh pinjaman dana pribadi.Minggu 21/9/2025 Pinjaman tersebut bukanlah dari bank atau lembaga resmi, melainkan dana pribadi milik seorang pemodal berinisial E, yang disalurkan melalui keluarganya, Y. Dana itu disebut-sebut dipinjamkan untuk keperluan usaha. Namun, skema yang diduga dijalankan L justru menimbulkan kegaduhan. Sejumlah warga terkejut mendapati nama mereka tercatat sebagai peminjam, padahal mereka tidak pernah mengajukan pinjaman sedikitpun. “Banyak warga…
Publiknews.co.id, Makassar – Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L-KONTAK) menduga Pembangunan Gedung Pendidikan SMK-SMAK Makassar Tahun 2025 terjadi ketidakwajaran harga. Berdasarkan luasan pekerjaan, L-KONTAK, menilai, Proyek yang dilaksanakan PT. Nawa Perdana Sembilan dengan menelan anggaran senilai kontrak Rp. 30.942.292.000,- Berdasarkan luasan pekerjaan, L-KONTAK menilai terindikasi kemahalan mencapai 45%. “Anggaran kami duga tidak wajar. Jika mengacu Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) per meter persegi untuk Kota Makassar tahun 2025, dapat mengarah ke Mark-Up,” kata Dian Resky Sevianti, Sabtu, 20/09/2025. Indikasi ketidakwajaran harga tersebut menurut Dian Resky, akibat adanya dugaan Kepala Sekolah SMAK Makassar tidak melakukan permintaan bantuan tenaga pengelola teknis kepada…
Publiknews.co.id, Makassar – Tony Iswandi, Ketua Umum Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L-KONTAK), meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kajati Sulsel) dan jajarannya untuk membongkar adanya permainan dalam penjualan minyak goreng Minyakita. Selain harga di atas aturan, pemasok diduga berasal dari daerah Kupang, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data yang diperoleh L-KONTAK, pemasok tersebut telah melakukan pengiriman barang (Minyakita) sejak tahun 2023 – 2025 diperkirakan mencapai lebih dari Rp. 20 milliar. Kecurangan yang dilakukan oknum tersebut, dengan coba mengalihkan identitas pemilik yang diduga bertujuan menghindari pajak dengan mengalihkan hasil penjualan kepada beberapa orang lain untuk ditransferkan sejumlah dana. “Pengirim jelas, sebut saja…
Publiknews.co.id, Makassar – Dugaan kesalahan prosedur Pembangunan Gedung Citotoxic RSUD Sawerigading Kota Palopo Tahun 2025 dapat berujung Tindak Pidana Korupsi. Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L-KONTAK), menilai, dugaan kesalahan prosedur itu terkait fungsi pembina teknis yang tidak dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Berdasarkan hasil klarifikasi L-KONTAK, Fadli Mochtar,SE, yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, diduga tidak melakukan permintaan tenaga perbantuan teknis kepada instansi teknis yang memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. L-KONTAK menilai, pada tahapan pengusulan…
Publiknews.co.id, Mamuju – DPRD Sulbar melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap penjelasan Gubernur Sulbar Suhardi Duka mengenai Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, di Ruang Paripurna Kantor DPRD Sulbar, Rabu, 10 September 2025. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, didampingi unsur pimpinan lainnya Munandar Wijaya dan Abdul Halim, serta dihadiri anggota dewan, Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana mewakili Gubernur Sulbar Suhardi Duka, beserta jajaran OPD Pemprov Sulbar. Dalam forum tersebut, masing-masing fraksi DPRD menyampaikan pemandangan umum yang berisi pandangan,…
Publiknews.co.id, Jakarta — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Sulawesi Barat menghadiri sosialisasi kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan pemutakhiran data Dapodik Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Kegiatan berlangsung di Atria Hotel Gading Serpong, Jalan Boulevard Raya Gading Serpong, Kav. 2, Gading Serpong, dari tanggal 9 hingga 12 September 2025. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Sulbar, Mohammad Ali Chandra, melalui Sekretaris Dinas, Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda Disdikbud Sulbar, Hj. Nurhalia, menyampaikan bahwa kehadiran Disdikbud Sulbar dalam kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman terkait kebijakan terbaru BOSP dan…
Publiknews.co.id, Mamuju – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka memberikan penegasan kepada para kepala desa agar menggunakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa secara benar, teransparan dan akuntabel demi kesejahteraan warganya. Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tambahan penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi Desa tahun Anggaran 2025. Kegiatan sosialisasi Juknis BKK untuk TPPD pada Desa dihadiri 88 Desa se-Kabupaten Mamuju yang berlangsung di Marasa Corner Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat pada, Kamis 11 September 2025. Dihadapan ratusan para kepala Desa, dalam arahan dan sambutannya Gubernur, Suhardi Duka menekankan bahwa sebagai pemimpin harus tegak…
PUBLIKNEWS.CO.ID, LUWU – Proyek pembangunan jembatan di Desa Malewong, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, kembali menuai sorotan tajam. Anggaran sebesar Rp126.294.000 yang bersumber dari Dana Desa tahun 2025 diduga tidak dikelola sesuai bestek perencanaan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kedalaman pondasi jembatan diduga tidak sesuai standar. Selain itu, upah harian orang kerja (HOK) disebut hanya Rp100 ribu per hari, di bawah standar. Bahkan, muncul kabar material timbunan dibebankan kepada masyarakat Rp50 ribu per rumah, sementara proyek ini juga diduga diborongkan dengan nilai Rp25 juta. Menanggapi hal ini, Kamran Selalu Aktivis Anti korupsi saat ditenui disalah satu warkop yang tak jauh dari…
PUBLIKNEWS.CO.ID, LUWU – Aroma ketidakberesan kembali menyeruak dari dunia pendidikan di Kabupaten Luwu. Realisasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2024 di SMP Negeri 2 Larompong kini menjadi sorotan publik. Sejumlah aktivis dan pemerhati pendidikan bahkan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan melakukan audit menyeluruh. Berdasarkan data yang diperoleh awak media dari dokumen penyaluran Dana BOS, tercatat alokasi anggaran pada Tahap I dan II tahun 2024 mencapai total Rp 182.040.000. Rincian tersebut meliputi belanja penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran, evaluasi, administrasi, pengembangan profesi guru, langganan daya/jasa, pemeliharaan sarana prasarana hingga pembayaran honor tenaga…