BEL0PA, LUWU -PUBLIKNEWS || Sudah hampir tiga bulan sejak polisi menetapkan Irwan Sultan, Kepala Desa Seppong, sebagai tersangka kasus kekerasan terhadap anak yang berujung kematian. Namun, hingga kini, ia masih bebas berkeliaran, tetap menjabat, dan menerima gaji dari negara. Surat resmi bertanda Pro Justitia dengan nomor S.Tap/70/VIII/2025/Reskrim menegaskan: penyidik Satreskrim Polres Luwu menemukan dua alat bukti sah dan telah melakukan gelar perkara pada 11 Agustus 2025. Tetapi, yang terjadi justru diam panjang dari aparat dan pemerintah daerah. “Ini anak di bawah umur loh yang meninggal, polisi seharusnya tahan! Jangan biarkan keadilan menunggu tanda tangan,” Hadi Soestrisno, Ketua YBH MIM Kepala…
Penulis: Publik News
Publiknews.co.id- Dibalik suksesnya program bantuan pemerintah melalui anggaran Revitalisasi Satuan Pendidikan, Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L-KONTAK) mencatat setidaknya ada beberapa yang patut diwaspadai. L-KONTAK menilai, program itu sangat rentan terhadap praktik korupsi, mulai dari pendanaan yang besar dan minimnya pengawasan di lapangan menjadi celah terbuka bagi oknum-oknum tak bertanggung jawab. “Yang sering terjadi modusnya pengurangan spesifikasi (mark-down) dan itu berbanding terbalik dengan anggaran yang dikeluarkan. Bangunan yang seharusnya kokoh malah dibangun dengan material berkualitas rendah,” tegas Muhammad Yusri, Anggota Divisi Monitoring L-KONTAK, Kamis, (23/10/2025). Yusri mencontohkan, pada penggunaan material semen, seharusnya berstandar SNI, diganti dengan merek dan harga murah. Begitu…
Publiknews.co.id, Pasangkayu – Langkah Komisi Daerah (Komda) Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP KPK) Provinsi Sulawesi Barat yang melayangkan surat klarifikasi terbuka kepada redaksi FaktaDelik.com menuai sorotan. Pasalnya, surat bernomor 159.3/KOMDA-LP.KPK-SB/X/2025 tersebut dinilai mengandung nada intimidatif terhadap kebebasan pers. Dalam surat yang beredar luas pada Jumat (17/10) itu, LP KPK menyatakan keberatan atas pemberitaan FaktaDelik.com berjudul “Aktivis Geram, Desak Satgas PKH Pasangkayu Hentikan Pembiaran Aktivitas Ilegal di Lahan Sitaan.” Pihak LP KPK menuding media tersebut tidak menjalankan asas keberimbangan dalam penulisan berita, serta menyebut isi berita berpotensi menyesatkan publik. Namun, sejumlah kalangan menilai isi surat klarifikasi itu justru menunjukkan…
PUBLIKNEWS.CO.ID. Magelang, 17 Oktober 2025 — Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Darmiati, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Logistik Pasca Pemilu dan Pemilihan 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) di Kota Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan yang berlangsung sejak 16 hingga 18 Oktober 2025 ini diikuti oleh seluruh Ketua dan Sekretaris KPU se-Indonesia, termasuk Sekretaris KPU Sulteng, Taufik Ismail. Rakornas tersebut menjadi wadah penting untuk mengevaluasi tata kelola logistik Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024, serta menjadi forum berbagi pengalaman antardaerah dalam memastikan kelancaran distribusi logistik di seluruh Indonesia. Sulteng Catat Kemajuan Signifikan Dalam paparannya, Ketua…
PUBLIKNEWS.CO.ID, PASANGKAYU – Aktivis lingkungan mendesak Perwakilan Satgas Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara (PKH) Pasangkayu untuk segera bertindak terkait dugaan pembiaran aktivitas ilegal di area yang dipasangi plang Satgas PKH. Desakan ini muncul setelah tiga bulan berlalu sejak pemasangan plang di titik koordinat -1.231247, 119.396741 pada 10 Juli 2025. Bung Dedi, seorang pegiat lingkungan, mengungkapkan bahwa dirinya telah berupaya serius, termasuk menjalin komunikasi dengan Jaksa Agung RI, Bapak ST Burhanuddin, untuk mendesak Perwakilan Satgas PKH Pasangkayu. “Bubarkan Kelompok Ilegal dari Plang Satgas PKH,” tegas Dedi. Menurut Dedi, berbagai kegiatan yang melanggar hukum terus terjadi di kawasan sitaan Satgas PKH. Tidak…
PUBLIKNEWS.CO.ID, PASANGKAYU – Seorang pegiat lingkungan, Bung Dedi, menyampaikan kekhawatiran terkait dugaan penguasaan ilegal lahan sitaan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Pasangkayu. Lahan tersebut sebelumnya telah dipasang plang resmi oleh Satgas PKH pada 10 Juli 2025, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Lahan yang dimaksud berlokasi di sekitar titik koordinat -1.231247, 119.396741. Bung Dedi mengungkapkan bahwa berdasarkan pemantauan lapangan sejak 11 Juli 2025, lahan tersebut diduga dikuasai oleh kelompok tertentu. Kelompok tersebut diduga melakukan aktivitas panen rutin dan mendirikan bangunan permanen di lokasi tersebut. “Diduga dikuasai kelompok keluarga saja,” ujar Bung…
Jakarta, Publiknews.co.id – 14 Oktober 2025, Proses hukum terkait dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menyeret seorang pengusaha berinisial YD, pemilik SPBU di Sumatera Barat, masih berjalan tanpa kejelasan meskipun laporan telah masuk sejak Desember 2024. Hingga kini, belum ada satu pun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini dilaporkan oleh seorang warga Kabupaten Pasaman Barat berinisial N, yang mengaku menjadi korban penipuan dalam urusan pengurusan izin usaha. Kejadian berawal dari pertemuan antara pelapor dan terlapor di sebuah hotel di Jakarta Selatan pada Desember 2023, di mana terlapor menjanjikan akan membantu proses perizinan dengan tenggat waktu tiga bulan. Pelapor…
PUBLIKNEWS.CO.ID, LUWU – Kepala SDN 470 Lewong, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, kini menjadi sorotan setelah pernyataannya kepada awak media menyinggung soal kondisi sekolahnya yang disebut “terlupakan”.Selasa 14/10/2025 Pernyataan tersebut disampaikan ketika awak media melakukan konfirmasi terkait penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2024 di sekolah tersebut. Menurut keterangan wartawan di lokasi, salah seorang guru sempat menerima panggilan telepon dari kepala sekolah. Guru itu kemudian menyerahkan telepon genggamnya kepada wartawan agar dapat berbicara langsung. Dalam percakapan itu, kepala sekolah menyampaikan keluhannya dengan nada yang terdengar kecewa. “Sekolah kami ini sekolah yang terlupakan. Kami sudah masukkan proposal bantuan ke dinas,…
Publiknews.co.id, Makassar – Kontingen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan berhasil mengukir prestasi membanggakan dalam ajang KEJUARAAN MENEMBAK JAKSA AGUNG CUP TAHUN 2025 yang digelar di Jakarta pada Jumat (10/10/2025). Keberhasilan ini menempatkan perwakilan Kejati Sulsel sebagai salah satu yang terbaik di tingkat nasional dalam kompetisi yang diikuti seluruh Kejaksaan Tinggi dan satuan kerja di Indonesia. Prestasi gemilang diraih di kategori Eksekutif Jarak 20 Meter. Perwakilan putri, Valensia Nur Resky dari Kejati Sulsel, tampil dominan dan berhasil meraih Juara 1 di kategori Eksekutif Jarak 20 Meter Putri. Sementara itu, perwakilan putra, Farizt Aldila MS, juga tidak kalah membanggakan dengan meraih Juara 3…
Publiknews.co.id, Makassar – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan memenuhi permohonan dari Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC PERMAHI) Makassar untuk menjadi narasumber dalam kegiatan Masa Perkenalan Calon Anggota (MAPERCA) XV di Gedung LPTQ SULSEL, Sabtu (11/10/2025). Kehadiran Kejati Sulsel merupakan wujud komitmen lembaga dalam mendukung pengembangan nilai-nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Materi yang dibawakan dalam sesi tersebut adalah “KODE ETIK PROFESI JAKSA: KEJATI SULSEL”. Kasipenkum Kejati Sulsel, Soetarmi mengatakan materi ini penting bagi anggota PERMAHI untuk mengenalkan terkait profesi jaksa yang punya tugas penegakan hukum. “Jaksa bukan sekadar penuntut perkara, melainkan penjaga keadilan, pelindung…