Publiknews.co,id, Jakarta – Pemerintah segera menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2026 dalam Sidang Tahunan MPR dan DPR pada 15 Agustus 2025. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam keterangannya yang diterima pada Selasa (6/8/2025). “Di sidang itu Presiden Prabowo yang akan menyampaikannya,” ujar Febrio. Dalam sidang tersebut, lanjut Febrio Kacaribu, akan juga disampaikan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) dalam RAPBN 2026 yang sebelumnya telah disepakati Pemerintah dan DPR RI dalam sidang paripurna pada 24 Juli 2025. Kesepakatan sementara asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN…
Penulis: Publik News
Publiknews.co.id, Palopo – Dian Resky Sevianti, Ketua Divisi Monitoring Dan Evaluasi Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L-KONTAK), Menilai Pembangunan Jalan dan Drainase Kelurahan Salotellue, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, tidak melalui Feasybility Study (FS). “Niat baik Pemerintah Kota Palopo patut diacungi jempol. Sayangnya, jika pembangunan infrastruktur tidak memenuhi prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah dan itu sama saja bohong. Apakah perencanaan telah terpenuhi seperti Feasibility Study (FS)?,” katanya, Rabu (06/08/2025). Dia menambahkan, persoalan pembebasan lahan terhadap tanah masyarakat, seharusnya menjadi bahagian dari perencanaan, bukan yang akhirnya berujung pada pertikaian terhadap kepentingan masyarakat yang merasa dirugikan dan kepentingan pemerintah daerah. “Persoalan yang…
Publiknews.co.id, Luwu – Sorotan publik kembali mengarah ke dunia pendidikan. Kali ini, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 9 Rape-Rape yang terletak di Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, menjadi pusat perhatian menyusul adanya dugaan ketidakwajaran dalam penggunaan anggaran Dana BOS untuk kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah selama dua tahun terakhir. Berdasarkan data yang dihimpun Media Publik News, terdapat alokasi anggaran yang cukup signifikan untuk pemeliharaan sekolah, dengan rincian sebagai berikut: Tahun 2023 Tahap I : Rp 18.205.000 Tahap II : Rp 30.996.500 Tahun 2024 Tahap I : Rp 17.660.000 Tahap II : Rp 9.886.000 Total keseluruhan dalam dua tahun terakhir mencapai lebih dari Rp 76 juta…
PUBLIKNEWS.CO.ID, PALU – Dalam kesempatan tersebut, wali Kota Hadianto menyampaikan sejumlah arahan penting terkait pengelolaan kawasan Huntap sebagai hunian modern percontohan pascabencana. Wali kota menegaskan bahwa Huntap Duyu tidak bisa disamakan dengan kawasan perumahan atau kompleks pemukiman lainnya. Huntap ini dirancang dengan konsep perumahan modern dan harus dikelola secara profesional karena kawasan ini memiliki nilai strategis, bukan hanya bagi Kota Palu, tetapi juga sebagai percontohan rehab rekon pascabencana di tingkat nasional. “Huntap di Kota Palu, termasuk di Duyu ini, adalah hunian tetap percontohan. Dari daerah-daerah yang terdampak bencana seperti Aceh dan lainnya, penyelesaian huntap di Kota Palu tergolong cepat. Bahkan,…
Publiknews.co.id, Lombok — Kontingen ASIAFI Sulawesi Tengah mencatat prestasi membanggakan pada ajang Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) VIII 2025 di Nusa Tenggara Barat. Atlet Aerobic A3, Damar (Dede), berhasil meraih Juara 1 Nasional dalam kategori usia 19–40 tahun, mengungguli peserta dari berbagai provinsi di Indonesia (27/7/2025). Kemenangan ini merupakan peningkatan dari capaian sebelumnya, di mana Dede hanya menempati posisi kedua pada Fornas edisi sebelumnya. Sementara itu, di kategori Aerobic A2 (usia 13–18 tahun), atlet muda Mauren juga mencatat prestasi membanggakan dengan meraih Juara 3 Nasional. Penyerahan medali dan piagam penghargaan dilakukan langsung oleh Ketua ASIAFI Sulawesi Tengah, Hj. Diah Puspita,…
PUBLIKNEWS.CO.ID, PALU – Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE melakukan pertemuan dengan pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah pada Senin (28/07/2025) di ruang rapat kantor BPJN Sulawesi Tengah. Pertemuan tersebut membahas sejumlah progres pembangunan infrastruktur strategis di Kota Palu, termasuk percepatan penyelesaian proyek-proyek yang direncanakan akan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Hadianto Rasyid hadir bersama Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, S.Sos., MM, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu, Ismayadin, Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu, Trisno Yunianto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Moh. Arif, serta jajaran lainnya. Pertemuan dipimpin langsung…
PUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Budiman S kembali menyambangi Mapolda Sulawesi Selatan, Jumat (25/7/2025), untuk menanyakan kejelasan gelar perkara khusus yang telah ia ajukan sejak 9 Juni lalu. Hingga kini, permohonannya belum juga membuahkan hasil. Ia mengaku kecewa atas sikap pihak kepolisian yang dinilainya lamban menindaklanjuti permohonan tersebut, meskipun suratnya telah mendapat disposisi resmi dari Pimpinan. “Sudah cukup lama kami menunggu, tapi belum ada kejelasan jadwal. Selalu ada alasan penundaan,” ujar Budiman S dengan nada kecewa. Melalui kuasa hukumnya, K. Budi Simanungkalit, SH., MH., dari Kantor Hukum Padeng & Manungkalit, Budiman S telah melayangkan surat resmi ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum)…
Luwu, Publiknews.co.id – Pekerjaan proyek drainase di Desa Tallang, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, menuai sorotan dari tim investigasi Media Publik News. Berdasarkan laporan masyarakat serta hasil penelusuran langsung di lapangan, ditemukan sejumlah indikasi dugaan ketidaksesuaian antara pelaksanaan proyek dan gambar rencana serta spesifikasi teknis. Tim lapangan mencatat beberapa kejanggalan pada proyek tersebut, antara lain: Struktur bangunan drainase diduga hanya menggunakan satu lapis batu di beberapa titik. Tidak terdapat pondasi yang memadai; sebagian struktur bahkan tampak langsung menempel ke dinding tanah. Batu pondasi diduga tidak ditanam atau ditenggelamkan ke dalam tanah, melainkan hanya disusun di atas permukaan. Kualitas bangunan secara visual…
Publiknews.co.id, Makassar – Belanja Modal Lembaga beberapa kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Tahun Anggaran 2025 di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar menuai kritikan tajam dari Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L-KONTAK) yang diduga tidak memiliki dasar hukum untuk dilaksanakan. Dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk kebutuhan Diklat itu, PIP Makassar mengelontorkan anggaran dengan total senilai Pagu Rp. 77 milliar. Paket pengadaan Diklat itu diduga tanpa melalui prosedur yang berlaku. “Informasi tidak jelas ke publik melalui portal LPSE meskipun dilaksanakan dengan sisitim pemilihan pengadaan langsung,” kata Dian Resky, Rabu, (23/07/2025). Dia menduga paket pengadaan Diklat tersebut tidak ditayangkan pada portal LPSE sebagai…
PUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Sukriadi, SH, Ketua Divisi Hukum Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L-KONTAK), mengingatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar tidak terperangkap pada pusaran korupsi dalam melaksanakan anggaran negara khususnya menyangkut Bangunan Gedung Negara (BGN). Indikasi penyalahgunaan kewenangan, jabatan, dan kedudukan oleh SKPD sebagai Pengguna Anggaran (PA) terhadap tugas dan fungsi Pengelola Teknis sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Menurut Sukriadi, pada Pasal 124 ayat 7, 8, dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, setiap pembangunan bangunan gedung negara yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/SKPD…