PUBLIKNEWS.CO.ID, LUWU – Dugaan ketidaksesuaian pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kembali mencuat, kali ini melibatkan SD Negeri 235 Bolong. Informasi yang diperoleh menyebutkan adanya indikasi ketidakterbukaan dalam penggunaan anggaran, khususnya pada pos Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah yang tercatat mencapai Rp 44.290.000. Temuan dugaan penyimpangan ini mendapat perhatian serius dari sejumlah aktivis pemerhati pendidikan di Kabupaten Luwu. Mereka menilai bahwa realisasi pemeliharaan yang terlihat di lapangan Disinyalir tidak menggambarkan penggunaan anggaran sebagaimana yang tercantum dalam Buku Kas Umum (BKU) Salah satu aktivis yang enggan disebutkan namanya menegaskan bahwa pihaknya telah mengumpulkan data dan bukti permulaan terkait dugaan ketidaksesuaian tersebut.…
Penulis: Publik News
PUBLIKNEWS.CO.ID, LUWU – Gelombang keberatan datang dari sejumlah kepala desa menyusul rencana pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) oleh PT Putri Dewan Mandiri. Para Kades menilai kegiatan tersebut tidak peka terhadap kondisi keuangan desa, terlebih Dana Desa (DD) non-earmark hingga kini belum kunjung cair, membuat operasional desa berjalan serba terbatas. Situasi keuangan desa yang tengah terjepit justru diperberat dengan adanya kewajiban mengikuti Bimtek berbiaya tinggi. Keluhan ini mencuat setelah undangan kegiatan beredar dan terkesan memaksa pemerintah desa menyiapkan anggaran tambahan yang sama sekali tidak mendesak. “DD non-earmark belum cair, kenapa harus ada kegiatan seperti ini lagi? Terasa sekali tidak peduli dengan kondisi…
Luwu, Publiknews – Dugaan ketidaksesuaian antara data keuangan yang tercatat dalam BKU (Buku Kas Umum) dengan realisasi penggunaan anggaran di lapangan kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah masyarakat yang menyampaikan laporan secara resmi menilai adanya indikasi manipulasi, khususnya pada sektor sarana dan prasarana pendidikan yang bersumber dari Dana BOS Tahun 2024 dan 2025. Laporan warga menyebut bahwa sejumlah item anggaran yang tercantum dalam BKU dinilai “tidak masuk akal”, terlalu tinggi, dan tidak menunjukkan bukti realisasi yang jelas di lapangan sesuai dengan apa yang tertuang dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Salah satu sektor yang dianggap paling janggal adalah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana serta…
Publiknews.co.id, Makassar – Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sulawesi Selatan resmi mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) kepada pelapor berinisial S, terkait dugaan ketidaksesuaian penanganan perkara oleh oknum penyidik Polres Wajo. Surat bernomor B/251240000070/XII/WAS.2.4/2025/Bidpropam, tertanggal 5 Desember 2025 itu menegaskan bahwa Bidpropam Polda Sulsel telah menindaklanjuti aduan pelapor dan melakukan pelimpahan laporan tersebut ke Sipropam Polres Wajo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa laporan awal dari S berkaitan dengan penanganan tindak pidana pencurian yang ditangani oleh seorang penyidik berinisial A, yang disebut sebagai penyidik pembantu dalam perkara tersebut. Pelapor menilai penanganan kasus berjalan tidak jelas…
PUBLIKNEWS.CO.ID, LUWU – Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu kembali menunjukkan ketegasannya dalam pemberantasan korupsi. Pada Jumat, 5 Desember 2025, Kejari Luwu resmi menetapkan dan menahan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Luwu Tahun 2020. Ketiga tersangka masing-masing berinisial AL, pegawai kontrak Kemensos sekaligus Koordinator Daerah BPNT; CR, pemasok komoditas sembako; serta ML, pemasok lainnya. Penetapan ini dilakukan Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Luwu setelah penerbitan surat penetapan tersangka pada hari yang sama. Kepala Seksi Intelijen Kejari Luwu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerima laporan hasil perhitungan kerugian negara dari…
FAKTADELIK.COM, LUWU – Upaya untuk mengungkap pengelolaan Dana Desa Pompengan Utara Tahun Anggaran 2022–2024 memasuki babak baru. Judul yang kini ramai dibicarakan, “Adik Kades Jadi Bendahara, Transparansi Dana Desa Pompengan Utara Makin Dipertanyakan!”, bukan sekadar opini, melainkan cermin dari sejumlah fakta lapangan yang mulai terkuak. Setelah redaksi media melayangkan permintaan konfirmasi resmi melalui pesan WhatsApp, jawaban yang diterima justru membuka tanda tanya baru. Sejumlah anggaran bernilai ratusan juta rupiah masih belum memiliki kejelasan data, dokumen pendukung, maupun hasil fisik yang dapat diverifikasi di lapangan. Permintaan konfirmasi itu memuat rangkaian pertanyaan rinci terkait penggunaan anggaran tiga tahun terakhir, mulai dari program…
Publiknews.co.id, SulSel – Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di salah satu dinas di Luwu kembali menjadi sorotan tajam setelah diduga melakukan aksi penipuan berkedok pinjaman uang terhadap seorang warga berinisial AN. Dugaan tersebut muncul setelah Oknum PNS tersebut berulang kali mengumbar janji manis .Selasa (2/12) Kisah bermula ketika Oknum ASN tengah terlilit utang dan mendesak AN untuk membantunya mencarikan pinjaman. AN, yang saat itu percaya penuh pada status dan jabatan , akhirnya AN bersedia Mencarikan pinjaman uang demi menutupi utang si Oknum PNS itu. Menurut keterangan AN, keduanya telah bersepakat denga hari dan tanggal pelunasan. Oknum ASN tersebut berjanji akan…
PUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Perwakilan RKGB Baruga Sulawesi ( Rumpun Keluarga Besar Batara Guru_Gantarang Sulawesi ) , Andi Firman Petta Gessa, Andi Tenri Umpu (Ketua RKGB Baruga Sulawesi), serta Andi Suljalalil Waliq’ram (Wakil Ketua RKGB Baruga Sulawesi) melakukan kunjungan silaturahim kepada Gubernur Sulawesi Selatan, H. Andi Sudirman Sulaiman, ST, di Rumah Jabatan Gubernur, Jl. Sungai Tangka No. 31 Makassar, pada Sabtu, 29 November 2025. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum penyerahan Pin Kerajaan Gantarang Selayar kepada Gubernur Sulsel sebagai simbol penghormatan dan ikatan persaudaraan adat antara rumpun kerajaan di Sulawesi. Silaturahim ini disambut hangat dan penuh kekeluargaan oleh Gubernur Andi Sudirman…
PUBLIKNEWS.CO.ID, Sulsel – Keterlambatan pencairan Dana Desa Tahap II di sejumlah desa di Kabupaten Luwu mulai menimbulkan keresahan. Pasalnya, hingga hari ini berbagai penerima hak yang dibiayai melalui pos pemberdayaan Dana Desa belum menerima pembayaran atas tugas dan peran mereka. Situasi ini bahkan memicu rencana aksi demonstrasi oleh para penerima manfaat apabila dana tersebut tak kunjung dicairkan.(28/11) Dana Desa, yang di dalamnya terdapat alokasi 45% untuk sektor pemberdayaan, mencakup pembayaran bagi banyak unsur penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat desa. Penerima hak yang terdampak keterlambatan pembayaran tersebut antara lain: Majelis Ta’lim, Kader keagamaan, Imam, bilal, khatib, guru ngaji, dan…
PUBLIKNEWS.CO.ID, LUWU – Pimpinan Umum Media INFO TERKINI, Sul, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap langkah tegas dan progresif yang dilakukan Kejaksaan Negeri Luwu di bawah kepemimpinan Muhandas Ulimen, SH., MH. Dalam kurun waktu kurang dari dua pekan, Kejari Luwu telah menggeledah dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berbeda terkait dugaan tindak pidana korupsi. Penggeledahan pertama dilakukan oleh penyidik Pidana Khusus Kejari Luwu di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu. Operasi tersebut berkaitan dengan penyelidikan dugaan penyalahgunaan aset Desa Rante Balla, Kecamatan Latimojong. Beberapa hari kemudian, Kejaksaan kembali bergerak cepat dengan melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Luwu terkait…