Publiknews.co.id, Bone – Dinamika dalam rapat paripurna penetapan dan pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone sempat berlangsung alot.
Diakhiri penyampaian pandangan, fraksi seluruhnya menyetujui untuk disahkan RPJMD tahun 2025-2029. Meski semua fraksi menyetujui tapi semua memberikan catatan terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan P2 yang saat ini berpolemik di tengah masyarakat Bone. Bahkan secara tegas fraksi PKS dengan lantang memberikan penolakan rencana pemerintah terhadap penyesuaian pajak PBB-P2.
Selain fraksi PKS sosok Andi Fadli Lura dari dapil 3 yang meliputi kecamatan Tonra, Kajuara Salomekko, Kahu dan Bontocani sempat mencuri perhatian.
Andi Fadli dalam pandangannya mengaku sangat tidak sepakat atas penyesuaian NJOP yang dinilai sangat memberatkan masyakarat.
Saya secara tegas dan saya tidak terlibat dalam pembahasan terkait kenaikan NJOP tersebut. Sikap politisi PKB ini klimaks dengan pandangan Fraksi PKB yang menyetujui RPJMD.
Menurutnya, Pemda bisa mengambil langkah kongkrit dan relevan dalam menaikkan APBD Bone tanpa pengorbankan masyarakat banyak. Banyak sektor PAD yang perlu di lirik sebagai sumber pendapatan daerah.
Dinamika Paripurna RPJMD sempat alot hingga berlangsung dua sesi. Diakhir Paripurna Ketua DPRD Kabupaten Bone Andi Tenri Walilinono pun sempat menolak mengsahkan RPJMD. Namun karena desakan dari semua fraksi ketua DPRD akhirnya mengetuk palu tanda di setujuinya RPJMD Kabupaten Bone tahun 2025-2029.
Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walilinono sehabis Paripurna langsung bergegas keruangan . Sejumlah awak media nampak masih menunggu ketua DPRD untuk memberikan keterangan pers namun nampak tak terlihat lagi. Bahkan sejumlah awak media mencoba menemui namun informasi ketua DPRD masih sedang beristirahat.
