Close Menu
Publik NewsPublik News
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Publik NewsPublik News
    • Home
    • News
    • Nasional
    • DAERAH
    • Pemerintah
    • Politik
    • Ekonomi
    • Hukum
    • OPINI
    • Kesehatan
    • Pendidikan
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Publik NewsPublik News
    • Home
    • News
    • Nasional
    • DAERAH
    • Pemerintah
    • Politik
    • Ekonomi
    • Hukum
    • OPINI
    • Kesehatan
    • Pendidikan
    Beranda » Blog » L-KONTAK Minta KPK Lakukan Supervisi Penuh Seluruh Dugaan Korupsi di Daerah
    News

    L-KONTAK Minta KPK Lakukan Supervisi Penuh Seluruh Dugaan Korupsi di Daerah

    Mei 12, 2026
    Facebook WhatsApp Twitter Telegram
    Share
    Facebook WhatsApp Twitter Email

    PUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L-KONTAK) kembali menegaskan sikap tegasnya untuk mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan melakukan supervisi ketat serta mendorong penegakan hukum secara komprehensif di tingkat daerah. Langkah ini mencakup seluruh aspek tata kelola pemerintahan, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan barang dan jasa, penataan aset, pengelolaan sektor pertambangan, hingga pengawasan penerimaan pajak daerah.

    Ketua Umum L-KONTAK, Tony Iswandi, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh hanya berjalan di permukaan atau bersifat seremonial semata. Menurutnya, praktik jahat ini telah menjalar ke seluruh sendi birokrasi dan harus diputus rantainya secara sistematis, dari hulu ke hilir.

    “Jika krisis kepercayaan publik terhadap pejabat yang berperilaku korup dibiarkan berlarut-larut, ini adalah bahaya nyata yang harus dicegah. Kami tidak hanya berteriak, tetapi L-KONTAK telah menyiapkan hasil kajian mendalam dari sejumlah daerah. Dokumen ini akan kami serahkan kepada KPK agar dievaluasi dan diperiksa secara tuntas, demi memastikan tidak ada celah yang tertutup bagi penindakan,” tegas Tony Iswandi, Selasa (12/5/2026).

    Iswandi mengungkapkan, tingginya angka kasus korupsi di daerah bukan tanpa alasan. Masalah ini tumbuh subur akibat gabungan faktor teknis, struktural, hingga politik. Ia menyoroti ketidaksinergian yang parah antara eksekutif dan legislatif, tingginya ongkos politik dalam kontestasi jabatan, serta jaringan relasi kekuasaan yang rawan kolusi sebagai akar masalah utama.

    “Kepala daerah dan DPRD sejatinya adalah mitra kerja dalam mengelola uang rakyat. Namun kenyataannya, seringkali terjadi tarik ulur, tidak sejalan, atau justru bekerja sama demi kepentingan pribadi dan kelompok. Apakah kita semua sudah menyadarinya? Dan jika tahu, apakah kita harus memilih diam saja? Ini pertanyaan besar bagi kita semua,” serangnya tajam.

    Lebih jauh, ia menilai lambatnya laju pembangunan dan rendahnya penyerapan anggaran di banyak daerah bukan sekadar masalah administrasi. Hal itu berujung langsung pada rendahnya kesejahteraan masyarakat, karena program dan pembangunan yang dianggarkan justru tidak menyentuh kebutuhan riil warga.

    Menurut catatan L-KONTAK, korupsi di daerah kerap bersembunyi di balik kebiasaan birokrasi yang dianggap wajar, padahal menyimpang dari aturan. Titik rawan tersebut dimulai dari tahap perencanaan yang buruk, munculnya proyek mangkrak yang kemudian dianggarkan ulang, usulan pokok pikiran (pokir) anggota dewan tanpa dasar kajian yang jelas, pemberian hibah yang tidak transparan, hingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang tidak relevan dengan kebutuhan nyata daerah.

    Penyimpangan yang paling nyata terlihat berupa praktik mark-up anggaran serta munculnya proyek-proyek siluman yang tidak tercatat secara sah.

    “Sektor yang paling rawan dan menjadi sarang korupsi tak terbantahkan adalah pengadaan barang dan jasa, disusul pengelolaan aset daerah. Banyak aset yang tidak terdata dengan benar, atau bahkan dialihkan fungsinya demi keuntungan pihak tertentu,” papar Iswandi.

    Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), celah paling sering dimanfaatkan adalah pemecahan paket pekerjaan. Tujuannya jelas, menghindari proses lelang terbuka serta memotong jalur birokrasi ketat, agar proyek bisa jatuh ke tangan pihak yang sudah disepakati bersama.

    “Indikasi utamanya terlihat dari pemecahan nilai anggaran. Praktik inilah yang menjadi sumber utama mengapa korupsi di daerah sulit diberantas hingga hari ini. KPK harus masuk, mengawasi, dan memastikan setiap rupiah yang keluar dari kas daerah benar-benar kembali menjadi manfaat bagi rakyat,” tandas Iswandi mengakhiri pernyataannya.

    KPK L-KONTAK
    Share. Facebook WhatsApp Telegram Email Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Kapolres Pasangkayu Pimpin Aksi Green Policing

    November 13, 2026 News

    Satu Lapangan, Satu Semangat: TNI- Polri Pasangkayu Kompak Lewat Olahraga Bersama

    November 11, 2026 News

    Subuh Keliling, Kapolres: Kamtibmas Tanggung Jawab Bersama

    November 7, 2026 News
    PUBLIK UPDATE

    Baru Sebulan Beroperasi, PT KJP Sumbang PAD Rp600 Juta, Target 2026 Tembus Rp33 Miliar

    Oktober 20, 2026

    Silaturahmi ke Bupati Pasangkayu, LSM-DRBI dan IJS Disambut Positif H. Yaumil Adj

    Oktober 19, 2026

    Kunjungi Sekretariat IJS, LSM-DRBI Pasangkayu Siap Bersinergi Jadi Kontrol Sosial Pembangunan

    Oktober 19, 2026

    Sapu Bersih Narkoba! Polres Pasangkayu Sisir Lokasi Nongkrong Remaja

    Oktober 18, 2026

    COMING SOON! NasDem Fest Siap Guncang Alun-Alun Kota Pasangkayu, Pesta Rakyat Musik dan UMKM

    Oktober 30, 2026
    INFO DESA
    Info Desa
    Info Desa Oktober 18, 2026

    DARI PENGABDIAN KE PENGABDIAN, MUHAMMAD K., SP MELANGKAH MENUJU PILKADES ONGKO

    Oktober 18, 2026 Info Desa

    Catatan: Abdul Rajab Abduh  Di balik langkah seorang pensiunan PNS menuju kontestasi kepala desa, ada…

    Galung Tuluk, Tradisi Maulid yang Tak Pernah Padam

    September 1, 2026

    Pemdes Bonne – Bonne Realisasikan Pembangunan Talud di Dusun Pullipe 

    Juli 31, 2026

    Ratusan Hektar Sawah Kekeringan di Polman, Bupati Siap Tangani

    Juli 30, 2026
    PUBLIK POPULAR
    banner iklan pasang disini
    PENERBIT : PT PUBLIK PERSADA MEDIA GROUP
    Logo Publik News
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Tentang Kami
    • Pedoman Siber
    • Redaksi
    • Publik News
    © 2026 PUBLIK NEWS by GUZTY.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.