Publiknews.co.id, Jakarta – Status pembekuan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) TikTok Pte. Ltd resmi dicabut Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Kemkomdigi), setelah platform asal Tiongkok tersebut memenuhi kewajiban penyampaian data yang diminta pemerintah. “TikTok telah mengirimkan data yang diminta berkaitan dengan eskalasi traffic dan aktivitas monetisasi TikTok Live pada periode 25–30 Agustus 2025, melalui surat resmi tertanggal 3 Oktober 2025,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, dalam keterangannya di Jakarta, pada Sabtu (4/10/2025). Alexander menjelaskan, data yang disampaikan mencakup rekapitulasi harian atas eskalasi traffic, besaran monetisasi, serta indikasi monetisasi yang melanggar secara agregat. Berdasarkan analisis menyeluruh, Kemkomdigi menilai…
Penulis: Publik News
Publiknews.co.id, Makassar – Polrestabes Makassar mengungkap kasus yang ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam konferensi pers yang digelar di Aula Mappaodang, Jumat (3/10/2025). Konferensi pers tersebut dipimpin Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana, S.H., S.I.K., M.Si., didampingi Kasat Reskrim AKBP Devi Sujana, S.H., S.I.K., M.H., Kasi Propam Kompol Ramli, S.Sos., Kasi Humas AKP Wahiduddin, serta perwakilan DPPA Kota Makassar, Wija Hadi. Kapolrestabes Makassar menjelaskan terdapat tiga kasus kriminal yang diungkap. Pertama, tindakan asusila yang dilakukan seorang ayah kandung terhadap anaknya hingga korban hamil. Kedua, kasus oknum guru yang melakukan pencabulan berulang kali terhadap murid lesnya. Ketiga, kasus ayah…
Publiknews.co.id, Maros – Menteri Agama Nasaruddin Umar meresmikan program Kota Wakaf Kabupaten Maros, Kampung Zakat Desa Bontomatene, serta Inkubasi Wakaf Produktif di Kantor Bupati Maros, Sulawesi Selatan. Dalam peresmian ini, turut dilakukan sejumlah simbolisasi penyerahan bantuan. Di antaranya, sertifikat tanah wakaf untuk tempat ibadah sebanyak 70 sertifikat, beasiswa untuk 22 mahasiswa STAI DDI Maros senilai Rp132 juta, serta bantuan UMKM. Selain itu, diserahkan pula hak guna aset Pemerintah Daerah berupa tambak dan sawah seluas 11.748 m², sertifikat wakaf uang senilai Rp77,7 juta, imbal hasil wakaf produktif sebesar Rp24 juta, serta program Inkubasi Wakaf Produktif senilai Rp150 juta. Tak hanya itu,…
Publiknews.co.id, Maros – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak umat untuk meneladani kesalehan dan kesederhanaan Syekh Sayyid al-Habib KH. Djamaluddin Assegaf atau Puang Ramma, pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Sulawesi Selatan. Pesan itu ia sampaikan saat berziarah ke makam ulama kharismatik tersebut di Tambua, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sabtu (4/10/2025). Ziarah ini dilakukan usai Menag meresmikan Maros sebagai Kota Wakaf di ruang pola Kantor Bupati Maros pada pagi hari. Kehadiran Menag di pusara pendiri NU Sulsel menjadi bentuk penghormatan kepada tokoh bangsa yang telah berjasa membangun Maros dan Indonesia. Kehadiran Menag di pusara pendiri NU Sulsel yang juga Mursyid 12 Tarekat…
Publiknews.co.id, Palopo – Menteri Agama Nasaruddin Umar, menerima gelar adat dari Kedatuan Luwu. Prosesi penganugerahan berlangsung di Istana Kedatuan Luwu, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Jumat (3/10/2025). Dalam kesempatan itu, Nasaruddin hadir mengenakan pakaian adat berwarna hijau. Ia didampingi 17 rektor universitas Islam se-Indonesia, termasuk Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, Abbas Langaji. Hadir pula Wali Kota Palopo Naili dan Bupati Luwu Patahudding. Gelar adat yang disematkan kepada Nasaruddin adalah To Makkadangnge ri Labutikka, yang bermakna “orang yang teguh berpegang pada kiblat.” “‘To Makkadange ri Labutikka’ artinya orang yang teguh berpegang pada kiblat,” jelas Maddika Bua, Andi Syaifuddin Kaddiraja,…
PUBLIKNEWS.CO.ID, LUWU – Dunia pendidikan di Kabupaten Luwu kembali diguncang isu serius. Lembaga Swadaya Masyarakat PERAK Indonesia memastikan akan melaporkan Kepala Sekolah SMK ARMY Putra Luwu ke Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan Negeri Luwu, dengan tembusan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, terkait dugaan pungutan liar (pungli) dana Program Indonesia Pintar (PIP).Kamis 2 Oktober 2025. Langkah tegas ini diambil setelah mencuat pengakuan orang tua siswa yang mengaku dana bantuan PIP tidak diterima utuh. Dari total bantuan Rp1.800.000, hanya Rp500.000 yang diberikan kepada siswa. Sisanya, Rp1.300.000 diduga ditarik pihak sekolah. Kondisi tersebut memicu kegelisahan masyarakat: apakah dana pendidikan yang mestinya menjadi hak…
Faktadelik.com, Luwu – Melalui momentum Pemilihan Ketua/Wakil Ketua OSIS (PILKETOS) tingkat SMA, SMK serentak se Sulsel, KPU Kabupaten Luwu melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih di kalangan siswa atau dengan kata lain, mengedukasi siswa sejak dini tentang demokrasi. Mengapa pendidikan demokrasi penting, karena demokrasi bukanlah sistem yang berjalan otomatis. Demokrasi membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh warga negara. Pendidikan tentang demokrasi merupakan aspek penting yang harus ditanam sejak dini agar dapat membentuk generasi yang sadar akan hak dan kewajibannya. Dalam kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Ketua/Wakil OSIS yang dilaksanakan di Aula SMK Negeri 2 Luwu, Kasubag TU Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI, Adam…
Publiknews.co.id, Makassar – Pada Hari Kamis tanggal 18 September 2025, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 A Khusus telah melangsungkan persidangan perkara nomor 6/Pdt.Sus-Pailit-GLL/2025/PN.Niaga Mks, yang dimohonkan oleh Sugihan Soeliandjo yang telah dinyatakan berada dalam pailit. Berdasarkan hasil penelusuran diketahui Sugihan Soeliandjo yang telah pailit memohon kepada Pengadilan agar para termohon yakni Johan Wijaya, Ardhy Al Dimoro Mo, Ridwan, dan Rocky Yonathan tagihannya terhadap pemohon dihapus sebagian oleh Pengadilan agar nilai tawaran pihak ketiga yang dinyatakan sebagai investor dalam melakukan pembayaran dapat terpenuhi. Dari keterangan beberapa advokat dan kurator yang pernah menangani perkara kepailitan menerangkan permintaan penghapusan sebagian…
Publiknews.comid, Makassar – Tony Iswandi, Ketua Umum Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L-KONTAK) menanggapi beberapa pemberitaan terkait Pembangunan Gedung Pendidikan SMAK Makassar Tahun 2025. Berdasarkan hasil klarifikasinya dengan pihak SMAK Makassar, Iswandi menjelaskan, terhadap adanya dugaan pihak Sekolah SMAK Makassar tidak melakukan permintaan tenaga perbantuan teknis, itu tidak benar dan pihak SMAK Makassar telah melaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu Iswandi menjelaskan, penerapan (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) (SMK3) oleh penyedia jasa serta fungsi pengawasan oleh Konsultan pengawas telah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Berdasarkan hasil klarifikasi kami, pihak SMAK Makassar juga mewakili Penyedia Jasa, dan Konsultan Pengawas,…
Publiknews.co.id, Makassar – Tony Iswandi, Ketua Umum Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L-KONTAK) menantang pihak-pihak yang mengatakan lembaganya melampaui kewenangan BPKP. “Dalam narasi pemberitaan tersebut, disebutkan seolah-olah L-KONTAK melakukan tindakan yang melampaui kewenangan BPKP, pertanyaan saya tindakan yang mana? Jangan Asal Bunyi. Kalau tidak paham jauh lebih baik diam,” tegasnya. Terhadap pernyataan yang mengatakan perlunya kawan-kawan dari L-KONTAK untuk mengkaji lebih dalam literasi dan regulasi terkait seperti apa alur proyek swakelola revitalisasi ini dan tentunya jangan disamakan dengan proyek APBD, Iswandi menambahkan, kritikan lembaganya bukan terkait kegiatan tersebut swakelola atau menggunakan penyedia jasa. “Apakah ada perbedaan antara penggunaan anggaran melalui swakelola…