Publiknews.co.id, Palopo – Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi SMAN 1 Dan SMAN 2 Kota Palopo melelaui anggaran APBN Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah tahun 2025, mendapat kritikan tajam dari Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L-KONTAK). Dian Resky Sevianti, Ketua Divisi Monitoring Dan Evaluasi L-KONTAK), membeberkan hasil temuan pihaknya diantaranya, mutu beton pada item pekerjaaan kolom dan balok beton yang diduga tidak memenuhi syarat Standar Nasional Indonesia (SNI). “Kami meragukan mutu beton yang dihasilkan, apakah telah melalui uji beton pada laboratorium pengujian beton, sehingga yang dihasilkan sesuai mutu yang dibutuhkan?,” ujar Dian Resky, Jumat, (10/10/2025). Diketahui kegiatan pada SMAN 1 Palopo menelan anggaran…
Penulis: Publik News
PUBLIKNEWS.CO.ID, MAJENE – Ditengah lesuhnya gerakan di Kab. Majene LPKP hadir membawa sebuah solusi. Sebagai Kota Pendidikan dan Pelajar Majene tentu diharapkan melahirkan solusi kongrit dengan slogan kota pendidikan tersebut. Menciptakan perekrutan yang dinamis dan fleksibel mengikuti perkembangan zaman solusi yang diberikan Lembaga Pemerhati Kebijakan dan Pembangunan (LPKP) Majene ditengah lesuhnya gerakan aktivisme di Kab. Majene. Perekrutan atau perkaderan sebuah lembaga atau organisasi yang hari ini dilihat sangat monoton dan tak memiliki gairah LPKP mengemasnya dalam bentuk yang dinamis dan fleksibel. Ketua panitia Open Recruitment Lembaga Pemerhati Kebijakan dan Pembangunan (LPKP) Majene, Nursalam menilai perekrutan atau perkaderan hari ini mengalami…
Publiknews.co.id, Jakarta – Wacana terkait layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang International Mobile Equipment Identity (IMEI) dipastikan bersifat sukarela bagi yan ingin mendapatkan tambahan pelindungan, bukan aturan balik nama telepon seluler (ponsel) seperti pada kendaraan bermotor. Hal ini ditegaslan Direktur Jenderal (Dirjen) Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Wayan Toni, dalam keteranganya di Jakarta, pada Sabtu (4/10/2025). “Kami perlu meluruskan, tidak benar jika seolah-olah Kemkomdigi akan mewajibkan setiap ponsel memiliki tanda kepemilikan seperti BPKB motor. Ini sifatnya sukarela, bagi yang ingin mendapatkan perlindungan lebih jika ponselnya hilang atau dicuri. Wacana ini adalah tindaklanjut dari aspirasi masyarakat yang identitasnya kerap kali disalahgunakan…
Publiknews.co.id, Jakarta – Status pembekuan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) TikTok Pte. Ltd resmi dicabut Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Kemkomdigi), setelah platform asal Tiongkok tersebut memenuhi kewajiban penyampaian data yang diminta pemerintah. “TikTok telah mengirimkan data yang diminta berkaitan dengan eskalasi traffic dan aktivitas monetisasi TikTok Live pada periode 25–30 Agustus 2025, melalui surat resmi tertanggal 3 Oktober 2025,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, dalam keterangannya di Jakarta, pada Sabtu (4/10/2025). Alexander menjelaskan, data yang disampaikan mencakup rekapitulasi harian atas eskalasi traffic, besaran monetisasi, serta indikasi monetisasi yang melanggar secara agregat. Berdasarkan analisis menyeluruh, Kemkomdigi menilai…
Publiknews.co.id, Makassar – Polrestabes Makassar mengungkap kasus yang ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam konferensi pers yang digelar di Aula Mappaodang, Jumat (3/10/2025). Konferensi pers tersebut dipimpin Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana, S.H., S.I.K., M.Si., didampingi Kasat Reskrim AKBP Devi Sujana, S.H., S.I.K., M.H., Kasi Propam Kompol Ramli, S.Sos., Kasi Humas AKP Wahiduddin, serta perwakilan DPPA Kota Makassar, Wija Hadi. Kapolrestabes Makassar menjelaskan terdapat tiga kasus kriminal yang diungkap. Pertama, tindakan asusila yang dilakukan seorang ayah kandung terhadap anaknya hingga korban hamil. Kedua, kasus oknum guru yang melakukan pencabulan berulang kali terhadap murid lesnya. Ketiga, kasus ayah…
Publiknews.co.id, Maros – Menteri Agama Nasaruddin Umar meresmikan program Kota Wakaf Kabupaten Maros, Kampung Zakat Desa Bontomatene, serta Inkubasi Wakaf Produktif di Kantor Bupati Maros, Sulawesi Selatan. Dalam peresmian ini, turut dilakukan sejumlah simbolisasi penyerahan bantuan. Di antaranya, sertifikat tanah wakaf untuk tempat ibadah sebanyak 70 sertifikat, beasiswa untuk 22 mahasiswa STAI DDI Maros senilai Rp132 juta, serta bantuan UMKM. Selain itu, diserahkan pula hak guna aset Pemerintah Daerah berupa tambak dan sawah seluas 11.748 m², sertifikat wakaf uang senilai Rp77,7 juta, imbal hasil wakaf produktif sebesar Rp24 juta, serta program Inkubasi Wakaf Produktif senilai Rp150 juta. Tak hanya itu,…
Publiknews.co.id, Maros – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak umat untuk meneladani kesalehan dan kesederhanaan Syekh Sayyid al-Habib KH. Djamaluddin Assegaf atau Puang Ramma, pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Sulawesi Selatan. Pesan itu ia sampaikan saat berziarah ke makam ulama kharismatik tersebut di Tambua, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sabtu (4/10/2025). Ziarah ini dilakukan usai Menag meresmikan Maros sebagai Kota Wakaf di ruang pola Kantor Bupati Maros pada pagi hari. Kehadiran Menag di pusara pendiri NU Sulsel menjadi bentuk penghormatan kepada tokoh bangsa yang telah berjasa membangun Maros dan Indonesia. Kehadiran Menag di pusara pendiri NU Sulsel yang juga Mursyid 12 Tarekat…
Publiknews.co.id, Palopo – Menteri Agama Nasaruddin Umar, menerima gelar adat dari Kedatuan Luwu. Prosesi penganugerahan berlangsung di Istana Kedatuan Luwu, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Jumat (3/10/2025). Dalam kesempatan itu, Nasaruddin hadir mengenakan pakaian adat berwarna hijau. Ia didampingi 17 rektor universitas Islam se-Indonesia, termasuk Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, Abbas Langaji. Hadir pula Wali Kota Palopo Naili dan Bupati Luwu Patahudding. Gelar adat yang disematkan kepada Nasaruddin adalah To Makkadangnge ri Labutikka, yang bermakna “orang yang teguh berpegang pada kiblat.” “‘To Makkadange ri Labutikka’ artinya orang yang teguh berpegang pada kiblat,” jelas Maddika Bua, Andi Syaifuddin Kaddiraja,…
PUBLIKNEWS.CO.ID, LUWU – Dunia pendidikan di Kabupaten Luwu kembali diguncang isu serius. Lembaga Swadaya Masyarakat PERAK Indonesia memastikan akan melaporkan Kepala Sekolah SMK ARMY Putra Luwu ke Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan Negeri Luwu, dengan tembusan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, terkait dugaan pungutan liar (pungli) dana Program Indonesia Pintar (PIP).Kamis 2 Oktober 2025. Langkah tegas ini diambil setelah mencuat pengakuan orang tua siswa yang mengaku dana bantuan PIP tidak diterima utuh. Dari total bantuan Rp1.800.000, hanya Rp500.000 yang diberikan kepada siswa. Sisanya, Rp1.300.000 diduga ditarik pihak sekolah. Kondisi tersebut memicu kegelisahan masyarakat: apakah dana pendidikan yang mestinya menjadi hak…
Faktadelik.com, Luwu – Melalui momentum Pemilihan Ketua/Wakil Ketua OSIS (PILKETOS) tingkat SMA, SMK serentak se Sulsel, KPU Kabupaten Luwu melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih di kalangan siswa atau dengan kata lain, mengedukasi siswa sejak dini tentang demokrasi. Mengapa pendidikan demokrasi penting, karena demokrasi bukanlah sistem yang berjalan otomatis. Demokrasi membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh warga negara. Pendidikan tentang demokrasi merupakan aspek penting yang harus ditanam sejak dini agar dapat membentuk generasi yang sadar akan hak dan kewajibannya. Dalam kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Ketua/Wakil OSIS yang dilaksanakan di Aula SMK Negeri 2 Luwu, Kasubag TU Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI, Adam…