DONGGALA, PUBLIKNEWS.CO.ID – Penjualan LPG subsidi 3 kilogram di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) masih menjadi sorotan masyarakat di sejumlah daerah di Sulawesi Tengah. Di sisi lain, pihak pangkalan mengaku kenaikan harga dilakukan untuk menutupi biaya distribusi yang tidak sepenuhnya tertutupi.
Saat ditemui beberapa waktu lalu, salah satu pengelola pangkalan LPG di Kabupaten Donggala mengatakan bahwa biaya operasional, khususnya ongkos sopir pengantar tabung dari agen ke pangkalan, menjadi salah satu alasan harga jual kepada konsumen melebihi HET.
“Kalau dijual sesuai HET, kami juga harus memikirkan biaya sopir dan operasional pengangkutan tabung,” ujar pengelola pangkalan.
Menurutnya, besarnya biaya distribusi sangat bergantung pada jarak tempuh dan kondisi wilayah. Hal tersebut membuat sebagian pangkalan merasa kesulitan apabila hanya mengandalkan margin penjualan sesuai HET.
Namun demikian, masyarakat berharap LPG 3 kilogram yang merupakan barang bersubsidi tetap dapat dibeli dengan harga sesuai ketentuan. Pasalnya, tabung gas bersubsidi tersebut diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro.
Sejumlah warga berharap pemerintah daerah, Pertamina, serta instansi terkait dapat mencari solusi atas persoalan biaya distribusi tanpa harus membebani masyarakat sebagai konsumen akhir. Pengawasan terhadap penyaluran LPG subsidi juga dinilai perlu terus diperkuat agar tepat sasaran dan tetap terjangkau.
Persoalan ini menunjukkan bahwa distribusi LPG subsidi tidak hanya berkaitan dengan harga jual, tetapi juga menyangkut biaya operasional di lapangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Diperlukan solusi yang adil agar masyarakat memperoleh haknya atas energi bersubsidi, sementara pangkalan tetap dapat menjalankan usahanya secara berkelanjutan.
Redaksi publiknews co.id