Publiknews.co.id, Makassar – Proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMK SMA Berasrama dan SMA Unggulan di Sulawesi Selatan segera memasuki tahap pengumunan. Berdasarkan jadwal yang ditetapkan dinas Pendidikan Sulsel Akan di umumkan pada 3 Juni 2025. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi sejak masa pendaftaran dibuka, terutama pada sekolah-sekolah negeri unggulan di 4 Sekolah Negeri Kota Makassar.
Namun menjelang penutupan tahapan seleksi, muncul kekhawatiran publik akan potensi penambahan siswa di luar kuota resmi. Ketua Media Online Indonesia (MOI) Sulawesi Selatan, Muslimin Yunus, yang aktif sebagai pemerhati pendidikan mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga integritas proses seleksi.
“Kami mengapresiasi upaya pemerintah dalam menjalankan sistem seleksi yang transparan dan digital, namun tetap waspada terhadap potensi permainan di belakang layar. Jangan ada siswa tambahan yang masuk di luar mekanisme resmi. Itu akan merusak kepercayaan masyarakat,” tegas Muslimin, Senin (2/6/2025).
Proses SPMB tingkat SMK dan SMA Unggulan serta Sekolah berasrama akan segera di umumkan. Data dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel menunjukkan bahwa puluhan ribu siswa telah mendaftar di SMK melalui sistem zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, mitra dudi dan jalur prestasi.
Proses ini melibatkan Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, pihak sekolah, panitia penerimaan peserta didik baru (PPDB), dan para orang tua calon siswa. Ketua MOI Sulsel turut menyoroti hal ini sebagai bagian dari kontrol sosial dan advokasi publik.
SPMB ini berlangsung sejak pertengahan Bulan Mei 2025 dan dijadwalkan akan berakhir pada awal bulan Juni 2025, mencakup seluruh wilayah Sulsel, dengan fokus pada SMK dan SMA unggulan seperti SMAN 1, 2, 5 dan 17 Makassar.
Menurut Ketua MOI Sulsel, Kekhawatiran terhadap siswa “titipan” berpotensi merugikan siswa yang seharusnya lolos berdasarkan sistem seleksi yang sah.
“Jangan sampai ada intervensi yang membuat siswa yang benar-benar berprestasi tersingkir karena praktik tidak sehat,” lanjut Muslimin
MOI Sulsel mendorong keterbukaan data, pengawasan publik, serta pelibatan media dan LSM dalam memantau proses hingga pengumuman akhir. Selain itu, pihak sekolah diminta menolak segala bentuk intervensi demi menjaga kredibilitas institusi pendidikan.