PUBLIKNEWS, BONE – Pembangunan jembatan gantung di Dusun Baru, Desa Usa, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, yang dibiayai dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2024 senilai Rp301.644.000, kian menuai sorotan tajam. Meski pihak pemerintah desa menyebut kerusakan terjadi akibat faktor banjir, masyarakat justru menilai kualitas pekerjaan sejak awal diduga bermasalah dan tidak sesuai bestek. (Rabu 7/1/2026)
Dugaan tersebut diperkuat oleh keterangan sejumlah warga yang menyebutkan bahwa kondisi fisik jembatan menunjukkan indikasi lemahnya kualitas material dan pengerjaan. Menurut warga, jika pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, bangunan seharusnya mampu bertahan meski diterpa banjir.? Ujar
Sementara itu, Kepala Desa Usa saat dikonfirmasi ditemui di kantor Desa Usa menyatakan bahwa kerusakan jembatan terjadi murni akibat faktor alam berupa banjir, serta menegaskan bahwa proyek tersebut telah melalui pemeriksaan Inspektorat dan Kejaksaan dan dinyatakan tidak bermasalah.
Menanggapi polemik ini, aktivis Anti Korupsi Sulawesi Selatan, Kamran saat dimintai tanggapannya melalui sambungan telepon, menyampaikan pernyataan keras. Ia menegaskan bahwa dugaan tersebut tidak bisa dianggap sepele.
“Jika benar apa yang disampaikan masyarakat, maka ini berpotensi mengarah ke tindak pidana korupsi. Dana desa itu uang negara, dan bila pekerjaan tidak sesuai bestek, kepala desa bisa saja terancam di penjara” tegas Kamran
Kamran juga menekankan bahwa pihaknya akan mengawal kasus ini hingga tuntas, meskipun menurut keterangan Kepala Desa Usa kepada MEDIA, proyek tersebut telah diperiksa oleh Inspektorat dan Kejaksaan.
“Kami tidak akan berhenti hanya karena ada klaim sudah diperiksa. Pemeriksaan itu harus dibuka secara transparan ke publik. Kalau memang bersih, silakan dibuktikan. Kalau tidak, aparat penegak hukum harus bertindak tegas,” lanjutnya.
Meski demikian, pernyataan tersebut belum sepenuhnya meredam kecurigaan publik. Masyarakat berharap dilakukan pemeriksaan ulang secara terbuka, termasuk audit teknis independen di lapangan untuk memastikan apakah pekerjaan benar-benar sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang digunakan.
Kasus ini pun kini menjadi perhatian publik, dan berbagai pihak mendesak agar aparat penegak hukum tidak hanya mengandalkan laporan administrasi, tetapi juga mengecek kondisi fisik proyek secara menyeluruhdemi menjaga integritas penggunaan dana desa. (Tim/Red)