Publiknews.co.id, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka resmi menunjuk Riny Hadiwijaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo SP) Sulbar. Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Perintah Nomor 100.3.5.1/32/2025 tertanggal 31 Mei 2025.
Selain mengemban tugas baru di Kominfo SP, Riny tetap menjabat sebagai Pejabat Fungsional Penata Perizinan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sulbar.
Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar, Mustari Mula, menyambut positif penunjukan ini. Menurutnya, kehadiran Riny diharapkan membawa semangat baru dan meningkatkan etos kerja di lingkungan Dinas Kominfo SP Sulbar.
“Harapan kami, dengan kehadiran Ibu Riny sebagai Plt. Kepala Bidang PSI, akan ada kontribusi nyata untuk mendongkrak kinerja bidang ini,” ujar Mustari saat acara silaturahmi di Ruang Rapat Dinas Kominfo SP Sulbar, Selasa (10/6/2025).
Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan kekompakan antarbidang untuk mendorong kemajuan organisasi, khususnya dalam aspek pelayanan publik.
“Kerja sama yang solid antarbidang akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Riny Hadiwijaya menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat jajaran Dinas Kominfo SP Sulbar. Ia berkomitmen untuk mengedepankan kolaborasi dan kerja sama dalam setiap program kerja.
“Saya berharap dapat membawa suasana kerja yang positif serta menjalin sinergi yang lebih baik antara pimpinan dan staf demi kelancaran pelaksanaan tugas,” ungkap Riny.
Ia juga bertekad membangun hubungan kerja yang erat dengan Komisi Informasi Sulbar, guna memaksimalkan pelaksanaan program di bidang PSI.
“Dengan sinergi dan komunikasi yang baik, kami optimistis dapat melahirkan inovasi dan gebrakan baru untuk memperkuat pelaksanaan program kerja ke depan,” tutupnya.
Acara silaturahmi ini turut dihadiri Sekretaris Dinas Kominfo SP Sulbar Andi Hidayah Arif, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dian Afrianty, serta pejabat fungsional penyetaraan, pelaksana, dan TATT Bidang PSI.
