Mamuju — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo RI) dan Tsinghua University, China, sukses melaksanakan kegiatan Digital Leadership Academy (DLA) Sulbar 2025. Kegiatan bergengsi ini diikuti oleh 48 pejabat eselon II dari lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten se-Sulawesi Barat.
Salah satu hasil menonjol dalam pelatihan tersebut adalah lahirnya Inovasi SDK Sulbar (Satu Data Kemiskinan Sulawesi Barat), yang digagas oleh Dr. Aco Musaddad HM, Kepala Dinas Kominfo SP Kabupaten Polewali Mandar. Inovasi ini berhasil terpilih sebagai Rencana Aksi Terbaik dalam ajang DLA Sulbar 2025 melalui presentasi Kelompok III.
Inovasi Penanganan Kemiskinan Berbasis Data Desa dan Kelurahan
Program SDK Sulbar merupakan inisiatif strategis untuk membangun sistem data kemiskinan yang terpadu, valid, dan dinamis, dengan titik tumpu pada pengumpulan data langsung dari desa dan kelurahan.
Menurut Dr. Aco Musaddad HM, akar persoalan yang melatarbelakangi lahirnya gagasan ini adalah masih terjadinya berbagai kendala dalam pengelolaan data kemiskinan di daerah.
“Akar masalah yang kita hadapi selama ini antara lain: pertama, data yang terfragmentasi dan tersebar di berbagai instansi; kedua, akurasi data yang masih rendah di tingkat desa, sehingga berpotensi menimbulkan inclusion atau exclusion error; ketiga, data yang tidak mutakhir; dan keempat, akses data yang terbatas bagi para pengambil kebijakan,” jelasnya.
Satu Sumber Kebenaran Data Kemiskinan
Untuk menjawab permasalahan tersebut, SDK Sulbar menghadirkan solusi berupa sistem terpadu yang berfungsi menciptakan ‘single source of truth’ atau satu sumber kebenaran data kemiskinan di Sulawesi Barat.
Dr. Aco Musaddad menjelaskan tiga langkah strategis pelaksanaan program ini:
1. Integrasi Data : Menggabungkan berbagai sumber data kemiskinan ke dalam satu platform digital tunggal.
2. Penguatan Desa dan Kelurahan : Meningkatkan peran pemerintah desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pengumpulan, verifikasi, dan pemutakhiran data secara berkala.
3. Standarisasi Pendataan : Menetapkan standar, definisi, dan metodologi tunggal untuk pendataan kemiskinan di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
Potensi Replikasi Nasional
Dua pakar dari Universitas Indonesia, yakni Dr. Rosarita Niken Widiastuti, M.Si. dan Prof. Yudho Giri Sucahyo, Ph.D., selaku penguji dalam sesi Rencana Aksi, memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif tersebut.
“Jika Platform SDK Sulbar dapat diimplementasikan secara penuh dan beroperasi di seluruh desa dan kelurahan di Sulawesi Barat, maka sistem ini berpotensi menjadi model nasional yang bisa diduplikasi oleh provinsi lainnya di Indonesia,” ujar Prof. Yudho.
Kolaborasi Enam Pejabat Daerah
Rencana Aksi SDK Sulbar diusung oleh Kelompok III yang beranggotakan enam pejabat daerah, yaitu:
– Ardiansyah, Sekretaris Daerah Kabupaten Majene
– Abd. Wahab HS, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulbar
– Masriadi Nadi Atjo, Kepala Dinas Perindag Provinsi Sulbar
– Dr. Aco Musaddad HM, Kepala Dinas Kominfo SP Kabupaten Polewali Mandar
– Musrifah Nur, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Majene
– Albar Mustar, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Majene,
Kehadiran inovasi SDK Sulbar menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung kebijakan berbasis data dan memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.(Redaksi)
Editor: Abdul Rajab Abduh
