<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>(Kemkomdigi) Arsip - Publik News</title>
	<atom:link href="https://www.publiknews.co.id/tag/kemkomdigi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.publiknews.co.id/tag/kemkomdigi/</link>
	<description>Media Publik Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Oct 2025 18:48:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.publiknews.co.id/wp-content/uploads/2025/05/cropped-LOGO-PAV-PUBLIK-NEWS-32x32.png</url>
	<title>(Kemkomdigi) Arsip - Publik News</title>
	<link>https://www.publiknews.co.id/tag/kemkomdigi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kemkomdigi: Layanan Pendaftaran dan Pemblokiran IMEI Bersifat Sukarela</title>
		<link>https://www.publiknews.co.id/kemkomdigi-layanan-pendaftaran-dan-pemblokiran-imei-bersifat-sukarela/</link>
					<comments>https://www.publiknews.co.id/kemkomdigi-layanan-pendaftaran-dan-pemblokiran-imei-bersifat-sukarela/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Publik News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 18:48:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[(Kemkomdigi)]]></category>
		<category><![CDATA[IMEI]]></category>
		<category><![CDATA[KEWAJIBAN IMEI]]></category>
		<category><![CDATA[Ponsel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.publiknews.co.id/?p=3559</guid>

					<description><![CDATA[<p>Publiknews.co.id, Jakarta – Wacana terkait layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang International Mobile Equipment Identity (IMEI) dipastikan bersifat sukarela bagi yan ingin mendapatkan tambahan pelindungan, bukan aturan balik nama telepon seluler (ponsel) seperti pada kendaraan bermotor. Hal ini ditegaslan Direktur Jenderal (Dirjen) Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Wayan Toni, dalam keteranganya di Jakarta, pada Sabtu [...]</p>
<p>Artikel <a href="https://www.publiknews.co.id/kemkomdigi-layanan-pendaftaran-dan-pemblokiran-imei-bersifat-sukarela/">Kemkomdigi: Layanan Pendaftaran dan Pemblokiran IMEI Bersifat Sukarela</a> pertama kali tampil pada <a href="https://www.publiknews.co.id">Publik News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-asw-org-font-size="14"><strong>Publiknews.co.id, Jakarta –</strong> Wacana terkait layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang International Mobile Equipment Identity (IMEI) dipastikan bersifat sukarela bagi yan ingin mendapatkan tambahan pelindungan, bukan aturan balik nama telepon seluler (ponsel) seperti pada kendaraan bermotor.</p>
<p data-asw-org-font-size="14">Hal ini ditegaslan Direktur Jenderal (Dirjen) Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Wayan Toni, dalam keteranganya di Jakarta, pada Sabtu (4/10/2025).</p>
<p data-asw-org-font-size="14">“Kami perlu meluruskan, tidak benar jika seolah-olah Kemkomdigi akan mewajibkan setiap ponsel memiliki tanda kepemilikan seperti BPKB motor.  Ini sifatnya sukarela, bagi yang ingin mendapatkan perlindungan lebih jika ponselnya hilang atau dicuri. Wacana ini adalah tindaklanjut dari aspirasi masyarakat yang identitasnya kerap kali disalahgunakan saat HP hilang atau dicuri,” ujar Dirjen Infrastruktur Digital.</p>
<p data-asw-org-font-size="14">Menurut Wayan, IMEI berfungsi sebagai identitas perangkat resmi yang telah terdaftar di sistem pemerintah.</p>
<p data-asw-org-font-size="14">Dengan sistem ini, ponsel hasil tindak pidana bisa diblokir sehingga tidak lagi memiliki nilai ekonomis bagi pelaku kejahatan. Sebaliknya, konsumen yang membeli perangkat legal dapat merasa lebih aman dan nyaman.</p>
<p data-asw-org-font-size="14">IMEI juga bermanfaat untuk mencegah peredaran ponsel ilegal (BM), melindungi konsumen dari penipuan, memastikan kualitas dan garansi resmi, serta membantu aparat mengurangi tindak kriminal pencurian ponsel.</p>
<p data-asw-org-font-size="14">“Dengan IMEI, masyarakat bisa lebih tenang. Kalau ponsel hilang atau dicuri, perangkat bisa dilaporkan dan diblokir. Kalau ditemukan kembali, bisa diaktifkan lagi. Jadi ini bukan beban baru, melainkan perlindungan tambahan untuk masyarakat,” jelasnya.</p>
<p data-asw-org-font-size="14">Ia menegaskan bahwa wacana ini masih dalam tahap menerima masukan dari masyarakat, belum dibahas di level pimpinan</p>
<p data-asw-org-font-size="14">“Direktur kami menyampaikan hal ini dalam forum diskusi akademik di ITB, tujuannya untuk mendengar masukan dari para akademisi, praktisi, dan masyarakat sebelum ada keputusan lebih lanjut,” kata Wayan</p>
<p data-asw-org-font-size="14">Melalui klarifikasi ini, Kemkomdigi menegaskan kembali bahwa wacana kebijakan blokir IMEI secara sukarela ini adalah upaya melindungi konsumen dan menjaga keamanan ekosistem digital Indonesia, bukan menambah aturan birokratis yang memberatkan masyarakat.</p>
<p>Artikel <a href="https://www.publiknews.co.id/kemkomdigi-layanan-pendaftaran-dan-pemblokiran-imei-bersifat-sukarela/">Kemkomdigi: Layanan Pendaftaran dan Pemblokiran IMEI Bersifat Sukarela</a> pertama kali tampil pada <a href="https://www.publiknews.co.id">Publik News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.publiknews.co.id/kemkomdigi-layanan-pendaftaran-dan-pemblokiran-imei-bersifat-sukarela/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Penuhi Kewajiban Data, Pembekuan Sementara TikTok Dicabut</title>
		<link>https://www.publiknews.co.id/penuhi-kewajiban-data-pembekuan-sementara-tiktok-dicabut/</link>
					<comments>https://www.publiknews.co.id/penuhi-kewajiban-data-pembekuan-sementara-tiktok-dicabut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Publik News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 18:45:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[(Kemkomdigi)]]></category>
		<category><![CDATA[Pembekuan Sementara TikTok Dicabut]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.publiknews.co.id/?p=3555</guid>

					<description><![CDATA[<p>Publiknews.co.id, Jakarta – Status pembekuan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) TikTok Pte. Ltd resmi dicabut Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Kemkomdigi), setelah platform asal Tiongkok tersebut memenuhi kewajiban penyampaian data yang diminta pemerintah. “TikTok telah mengirimkan data yang diminta berkaitan dengan eskalasi traffic dan aktivitas monetisasi TikTok Live pada periode 25–30 Agustus 2025, melalui surat resmi [...]</p>
<p>Artikel <a href="https://www.publiknews.co.id/penuhi-kewajiban-data-pembekuan-sementara-tiktok-dicabut/">Penuhi Kewajiban Data, Pembekuan Sementara TikTok Dicabut</a> pertama kali tampil pada <a href="https://www.publiknews.co.id">Publik News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-asw-org-font-size="14"><strong>Publiknews.co.id, Jakarta </strong>– Status pembekuan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) TikTok Pte. Ltd resmi dicabut Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Kemkomdigi), setelah <em>platform</em> asal Tiongkok tersebut memenuhi kewajiban penyampaian data yang diminta pemerintah.</p>
<p data-asw-org-font-size="14">“TikTok telah mengirimkan data yang diminta berkaitan dengan eskalasi <em>traffic</em> dan aktivitas monetisasi TikTok Live pada periode 25–30 Agustus 2025, melalui surat resmi tertanggal 3 Oktober 2025,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, dalam keterangannya di Jakarta, pada Sabtu (4/10/2025).</p>
<p data-asw-org-font-size="14">Alexander menjelaskan, data yang disampaikan mencakup rekapitulasi harian atas eskalasi <em>traffic</em>, besaran monetisasi, serta indikasi monetisasi yang melanggar secara agregat.</p>
<p data-asw-org-font-size="14">Berdasarkan analisis menyeluruh, Kemkomdigi menilai kewajiban penyediaan data telah dipenuhi.</p>
<p data-asw-org-font-size="14">“Dengan dasar pemenuhan kewajiban tersebut, Komdigi mengakhiri status pembekuan sementara TDPSE dan mengaktifkan kembali status TikTok sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik yang terdaftar,” jelasnya.</p>
<p data-asw-org-font-size="14">Dengan pencabutan pembekuan ini, masyarakat pengguna TikTok dapat tetap beraktivitas normal, sementara pemerintah memastikan ruang digital tetap sehat, aman, dan transparan.</p>
<p data-asw-org-font-size="14">Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen Komdigi dalam menegakkan hukum dan membangun ekosistem digital yang terpercaya. Seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PSE Privat) diingatkan untuk mematuhi ketentuan hukum nasional demi keberlanjutan ruang digital Indonesia.</p>
<p data-asw-org-font-size="14">“Kami akan terus melakukan pengawasan dan komunikasi berkelanjutan dengan seluruh PSE Privat, guna memastikan efektivitas pelaksanaan regulasi serta keberlanjutan ekosistem digital yang aman, terpercaya, dan kondusif bagi seluruh pengguna,” pungkas Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi.</p>
<p>Artikel <a href="https://www.publiknews.co.id/penuhi-kewajiban-data-pembekuan-sementara-tiktok-dicabut/">Penuhi Kewajiban Data, Pembekuan Sementara TikTok Dicabut</a> pertama kali tampil pada <a href="https://www.publiknews.co.id">Publik News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.publiknews.co.id/penuhi-kewajiban-data-pembekuan-sementara-tiktok-dicabut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Menkomdigi Minta Media Sampaikan Informasi Akurat tentang Sekolah Rakyat</title>
		<link>https://www.publiknews.co.id/menkomdigi-minta-media-sampaikan-informasi-akurat-tentang-sekolah-rakyat/</link>
					<comments>https://www.publiknews.co.id/menkomdigi-minta-media-sampaikan-informasi-akurat-tentang-sekolah-rakyat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Publik News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 02:32:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[(Kemkomdigi)]]></category>
		<category><![CDATA[Media massa nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Menkomdigi]]></category>
		<category><![CDATA[Sekolah Rakyat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.publiknews.co.id/?p=2842</guid>

					<description><![CDATA[<p>Publiknews.co.id, Jakarta – Media massa nasional diminta menyampaikan informasi yang akurat kepada publik terkait program prioritas pemerintah, khususnya Sekolah Rakyat yang mulai beroperasi pada 14 Juli 2025 lalu. Hal ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, dalam acara Media Briefing bertajuk “Menembus Batas Lewat Sekolah Rakyat” yang digelar di Monumen Pers Nasional, Surakarta, [...]</p>
<p>Artikel <a href="https://www.publiknews.co.id/menkomdigi-minta-media-sampaikan-informasi-akurat-tentang-sekolah-rakyat/">Menkomdigi Minta Media Sampaikan Informasi Akurat tentang Sekolah Rakyat</a> pertama kali tampil pada <a href="https://www.publiknews.co.id">Publik News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Publiknews.co.id, Jakarta – </strong>Media massa nasional diminta menyampaikan informasi yang akurat kepada publik terkait program prioritas pemerintah, khususnya Sekolah Rakyat yang mulai beroperasi pada 14 Juli 2025 lalu.</p>
<p>Hal ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, dalam acara Media Briefing bertajuk “Menembus Batas Lewat Sekolah Rakyat” yang digelar di Monumen Pers Nasional, Surakarta, Jawa Tengah, pada Minggu (20/7/2025).</p>
<p>&#8220;Di tengah maraknya disinformasi dan hoaks, masyarakat harus mendapat informasi yang betul. Dan kami juga titip pesan kepada teman-teman pejuang media massa di Solo, ataupun secara umum di Jawa Tengah, agar kita terus memberitakan hal-hal yang benar kepada masyarakat,&#8221; ujar Menkomdigi.</p>
<p>Menurut Meutya Hafid, media perlu memahami program Sekolah Rakyat untuk menjamin akurasi informasi yang disampaikan kepada masyarakat.</p>
<p>Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dipastikan akan terus berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan media, terutama dalam penyampaian informasi program-program prioritas pemerintah.</p>
<p>&#8220;Di sini Komdigi menyediakan forum agar teman-teman, khususnya media di Jawa Tengah, dapat mendengarkan dan langsung dari Pak Sekjen Kemensos mengenai sekolah rakyat sebagai salah satu program prioritas pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto,&#8221; tuturnya.</p>
<p>Meutya juga menekankan media berperan penting dalam memberikan masukan dan umpan balik terhadap pelaksanaan program-program pemerintah.</p>
<p>&#8220;Setiap program tidak mungkin hadir, lahir, lalu sempurna dari awal, pasti ada masukan-masukan, dan itulah fungsi media untuk menyampaikan atau menjadi ruang publik memberi masukan-masukan kepada program-program pemerintah,&#8221; jelas dia.</p>
<p>Menkomdigi juga memastikan pemerintah terbuka terhadap segala masukan yang disampaikan oleh media.</p>
<p>Turut hadir mendampingi Menkomdigi Meutya Hafid, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Fifi Aleyda Yahya dan Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto. Hadir pula Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico serta para jurnalis dari berbagai media di wilayah Jawa Tengah. (*)</p>
<p>Artikel <a href="https://www.publiknews.co.id/menkomdigi-minta-media-sampaikan-informasi-akurat-tentang-sekolah-rakyat/">Menkomdigi Minta Media Sampaikan Informasi Akurat tentang Sekolah Rakyat</a> pertama kali tampil pada <a href="https://www.publiknews.co.id">Publik News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.publiknews.co.id/menkomdigi-minta-media-sampaikan-informasi-akurat-tentang-sekolah-rakyat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dirjen KPM: Media Berkualitas Benteng Terakhir Lawan Misinformasi</title>
		<link>https://www.publiknews.co.id/dirjen-kpm-media-berkualitas-benteng-terakhir-lawan-misinformasi/</link>
					<comments>https://www.publiknews.co.id/dirjen-kpm-media-berkualitas-benteng-terakhir-lawan-misinformasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Publik News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 15:17:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[(Kemkomdigi)]]></category>
		<category><![CDATA[Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Fifi Aleyda Yahya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.publiknews.co.id/?p=2608</guid>

					<description><![CDATA[<p>PUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA &#8211;  Di tengah disrupsi, pemerintah terus mendukung industri media melalui regulasi yang adaptif dan program peningkatan kapasitas. Sebab, media berkualitas adalah benteng terakhir melawan misinformasi di era digital. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Fifi Aleyda Yahya menegaskan, karena itulah pemerintah berkomitmen serius memikirkan masa depan [...]</p>
<p>Artikel <a href="https://www.publiknews.co.id/dirjen-kpm-media-berkualitas-benteng-terakhir-lawan-misinformasi/">Dirjen KPM: Media Berkualitas Benteng Terakhir Lawan Misinformasi</a> pertama kali tampil pada <a href="https://www.publiknews.co.id">Publik News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA &#8211; </strong> Di tengah disrupsi, pemerintah terus mendukung industri media melalui regulasi yang adaptif dan program peningkatan kapasitas. Sebab, media berkualitas adalah benteng terakhir melawan misinformasi di era digital.</p>
<p>Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Fifi Aleyda Yahya menegaskan, karena itulah pemerintah berkomitmen serius memikirkan masa depan industri media mengingat peran vitalnya dalam demokrasi.</p>
<p>“Gelombang transformasi digital yang masif telah mengubah lanskap industri media secara fundamental,” tegas Fifi dalam acara Ngopi Bareng Kemkomdigi di Jakarta, Jumat (13/6/2025).</p>
<p>Fifi mengungkapkan, perubahan yang terjadi dalam satu dekade terakhir jauh lebih dramatis dibandingkan evolusi media selama 30 tahun sebelumnya.</p>
<p>&#8220;Strategi media lima atau sepuluh tahun lalu sudah tidak relevan lagi. Kini kita berhadapan dengan era di mana <em>platform</em> sosial media menjadi sumber informasi utama masyarakat,&#8221; ungkapnya.</p>
<p>Ia menyoroti dua tantangan utama: transformasi bisnis media dan tsunami informasi yang membanjiri publik dengan konten sulit diverifikasi.</p>
<p>&#8220;Eksistensi media dan profesi jurnalis harus dijaga, bukan hanya untuk bisnis, tapi sebagai pilar demokrasi yang menyediakan informasi berkualitas,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Ia menggambarkan situasi saat ini sebagai &#8220;era tsunami informasi&#8221; di mana publik kesulitan membedakan fakta dan fiksi.</p>
<p>Transformasi bisnis media menjadi keniscayaan. Banyak grup media besar telah beralih dari model konvensional ke platform digital. &#8220;Televisi tradisional harus bertransformasi menjadi <em>heavy</em> digital untuk bertahan. Model bisnis dengan karyawan ribuan sudah tidak <em>sustainable</em>,&#8221; papar Fifi.</p>
<p>Tantangan lain adalah mempersiapkan talenta jurnalis yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan digital. &#8220;Kita perlu jurnalis dengan skill baru yang relevan dengan <em>platform</em> digital, termasuk kemampuan <em>content activation</em> dan <em>data journalism</em>,&#8221; tambahnya.</p>
<p><strong>PIP, Ujung Tombak Informasi Publik di 3T</strong></p>
<p>Dalam kesempatan itu pula, Dirjen KPM, Fifi Aleyda Yahya, juga mengungkapkan pihaknya masih tetap menjalankan peran para Penyuluh Informasi Publik (PIP) di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.</p>
<p>PIP masih menjadi ujung tombak efektif dalam menyampaikan program-program strategis pemerintah ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).</p>
<p>&#8220;Komunikasi tatap muka melalui PIP memberikan konteks yang lebih lengkap dan komprehensif dibandingkan metode lainnya. Di daerah 3T, pendekatan personal ini terbukti lebih efektif memastikan pesan pemerintah sampai dengan baik,&#8221; ujar Fifi.</p>
<p>Program PIP yang melibatkan hampir 300 orang itu, masih menjadi solusi atas keterbatasan akses internet dan budaya tutur yang masih kuat di masyarakat pedesaan.</p>
<p>Menurut Fifi, ada tiga fokus utama PIP tahun 2025 adalah sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), edukasi tentang prosedur resmi menjadi Pekerja Migran Indonesia, dan pencegahan judi <em>online</em> di desa-desa.</p>
<p>Turut hadir dalam acara itu, Kepala Biro Humas Kemkomdigi, Raden Rhina Anita Ernita Martono, Sekretaris Ditjen KPM Very Radian Wicaksono, Direktur Informasi Publik Nursodik Gunarjo, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kemkomdigi, Marolli J Indarto serta Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Ekosistem Media Farida Dewi Maharani.</p>
<p>(Siaran Pers Kementerian Komdigi)</p>
<p>Artikel <a href="https://www.publiknews.co.id/dirjen-kpm-media-berkualitas-benteng-terakhir-lawan-misinformasi/">Dirjen KPM: Media Berkualitas Benteng Terakhir Lawan Misinformasi</a> pertama kali tampil pada <a href="https://www.publiknews.co.id">Publik News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.publiknews.co.id/dirjen-kpm-media-berkualitas-benteng-terakhir-lawan-misinformasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
